Syamsari Kitta / int |
MAKASSAR, FAJAR--Fungsionaris dan kader DPD PKS Takalar tampaknya cukup serius memperjuangkan anggota DPRD Sulsel, Syamsari Kitta bertarung di pemilukada Takalar. Partai ini bahkan sudah menyiapkan sedikitnya 1.000 relawan militan untuk mengawal Syamsari.
Para relawan ini tidak hanya dibentuk di perkotaan tapi sudah sampai di pelosok desa. Bahkan setiap desa/kelurahan, sedikitnya ada 10 relawan yang dibentuk oleh Syamsari. "Relawan kami ini sudah komitmen untuk memenangkan Syamsari di pemilukada Takalar," kata Tim Media DPD PKS Takalar, Hairil Anwar.
Bahkan, relawan inti ini akan melakukan survei dengan melibatkan 38.000 responden di 96 desa dan kelurahan di Takalar. Setiap desa setidaknya akan melibatkan 400 responden. Hairil menyebut, survei yang dilakukan relawan Syamsari dengan melibatkan 38 ribu responden ini, dilakukan untuk mengukur kekuatan Syamsari pada semua desa/keluarahan di Takalar. "Dengan survei ini, kita bisa melihat seperti apa sebenarnya dukungan ke Pak Syamsari," kata Hairil.
Tim relawan Syamsari ini umumnya sudah memiliki pengalaman dalam kancah politik. Pasalnya, sebagian besar adalah tim pemenangan yang dibentuk Syamsari pada pemilukada Takalar lalu. Relawan Syamsari ini kemarin kembali melakukan konsolidasi di Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara. Wilayah ini memang merupakan salah satu basis pendukung Syamsari.
Untuk mengasah kemampuan tim relawan ini, PKS akan melakukan pembekalan monografi desa. "Pembekalan in bertujuan untuk memeroleh data preferensi warga secara utuh pada setiap desa. Sehingga elektabilitas, konsistensi, dan penolakan calon bisa diukur," kata Koordinator Monografi Desa PKS, Abdullah Hasan.
Aktivis Lembaga Pengembangan Masyarakat Marginal (LPMM) Takalar, Azhari Rahim menyatakan dukungannya terhadap sikap Pemkab Takalar yang mengusulkan penundaan pemilukada kalau alasan anggaran dan pemilih tidak siap. "Kita dukung upaya kongkret pemerintah memaksimalkan data pemilih. KPU tidak perlu ngotot kalau memang anggaran dan pemilih tidak siap," kata Azhari.
Terpisah, Wakil Bupati Takalar, A Makmur Sadda yang dikonfirmasi mengenai bentuk koordinasi KPU Takalar terhadap persiapan pemilukada Takalar mengatakan, KPU dan pemkab sudah melakukan koordinasi sebagaimana utamanya sebelum termasuk sebelum jadwal pemilukada ditetapkan KPU. "Memang aturannya seperti itu KPU dan pemerintah berkoordinasi," katanya.
Soal wacana menunda pemilukada Takalar dari Juli ke September sebagaimana usul pemerintah, Makmur mengatakan bahwa dirinya selaku wakil bupati menyerahkan sepenuhnya kepada KPU selaku penyelenggara. "Kita serahkan sepenuhnya kepada KPU sebagai pihak yang berwenang," katanya. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar