MAKASSAR, FAJAR--Jumlah penduduk jelang pilgub Sulsel dari hari ke hari semakin membengkak. Kalau sebelumnya jumlah penduduk yang disampaikan Pemprov Sulsel ke KPU Sulsel berkisar 7-8 juta jiwa, data terakhir pemprov ke KPU sudah menembus angka 10 juta.
Angka yang cukup tinggi ini cukup mencengangkan sekaligus membingungkan KPU Sulsel utamanya saat dihubungkan dengan agenda pilgub Sulsel 2013 mendatang. Fluktuasi jumlah penduduk yang terus berubah ini cukup mengganggu KPU Sulsel, apalagi ada indikasi data penduduk tersebut tidak akurat.
"Karena ada indikasi bahwa data yang dikirim dari kabupaten berubah jumlahnya saat sampai di provinsi. Makanya, ini terus-terang mengganggu KPU. Namun ini tentu akan jadi perhatian KPU, termasuk minta teman-teman KPU di daerah untuk mengawal betul data penduduknya yang diterima dari pemerintah masing-masing," tandas Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas saat menjadi narasumber dalam workshop pemilu SDM FAJAR, Jumat, 1 Juni.
Angka penduduk Sulsel yang capai 10 juta lebih itu berdasarkan data Biro Dekonsentrasi Kependudukan Sulsel, yang diserahkan pemprov ke KPU beberapa waktu lalu.
Berdasar agenda yang telah disusun KPU Sulsel, Jayadi memperkirakan penyerahan DP4 (daftar penduduk potensi pemilih) dari pemprov ke KPU pada Agustus mendatang, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data oleh KPU. Terkait data pemilih ini, Jayadi menegaskan bahwa political will pemprov sangat dibutuhkan. Apalagi, masalah data pemilih ini sangat berpotensi melahirkan konflik di pilgub.
Akademisi Unhas, Dr Aswanto di tempat yang sama menyebutkan bahwa persoalan agenda pemilu memiliki banyak kerawanan, mulai dari rekomendasi partai ke calon, penetapan DPT, pemilihan di TPS, kampanye, cost dan money politik, hingga perhitungan suara.
"Termasuk sponsor calon juga bisa menjadi salah satu titik rawan, karena sponsor dan calon ini dipastikan ada kesepakatan-kesepakatan ketika terpilih menjadi gubernur. Makanya investor asing agak sulit karena sudah meneropong sejak dari proses pilkada," ujar Aswanto.
Titik kerawanan pemilu yang sampai saat ini tidak pernah tuntas adalah mengenai cost dan money politik. Tidak ada regulasi yang bisa menuntaskan mana yang cost politik dan money politik. Apalagi undang-undang pemilu memiliki banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar