Perpolitikan Makin Dinamis

JALUR independen untuk bertarung memperebutkan wali kota Makassar 2013 mendatang, tidak sekadar menjadi pintu bagi figur nonpartai. Namun dinamisasi perpolitikan di tengah masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu ditangkap masyarakat maupun partai politik itu sendiri.
Misalnya saja, partai kecil yang ada di Makassar akan lebih menarik ketika bergabung bersama calon independen tanpa harus menjadikan partai sebagai pintu bagi calon. "Kalau partai kecil bergabung dengan partai yang sudah besar, yang berpandangan bahwa partai itu bisa jadi akan semakin kecil ke depan. Tapi kalau bersama calon independen dengan tidak menjadikan partainya sebagai pintu, mungkin akan lebih baik dan itu juga akan membuat suasana perpolitikan kita lebih dinamis," jelas Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia ( ICMI ) Sulsel, Syaiful Saleh.
Syaiful yang akan bertarung melalui jalur independen di pilwalkot Makassar tetap membangun komunikasi dengan kalangan politisi di Makassar, kendati tidak secara struktural namun personnya saja. Dia mengaku, sejauh ini dirinya tetap membangun komunikasi dengan sejumlah elit politik di Makassar dan berharap memberi dukungan secara pribadi di pilwalkot nantinya.
Jalur independen tidak harus berseberangan dengan partai politik, tapi bagaimana calon independen ini menjaling hubungan baik karena memang memungkinkan melakukan komunikasi politik. "Tidak perlu juga partai merasa tersaingi dengan independen," kata Syaiful.
Ketua KPU Sulsel, Misnawati menyatakan bahwa jalur independen yang disediakan undang-undang harus dipandang secara utuh utamanya tokoh yang ingin maju melalui perseorangan. Sehingga mereka memiliki persiapan yang baik untuk maju melalui jalur tersebut. Misalnya bagaimana mempersiapkan syarat yang dibutuhkan calon independen.
Calon independen tidak boleh sekadar melihat jalur perseorangan ini sekadar alternatif, karena tidak memiliki peluang diusung oleh partai. Makanya, figur calon independen harus memiliki persiapan matang utamanya dalam mempersiapkan dukungan KTP dari warga.
"Dukungan dari warga ini juga harus betul-betul terjamin bahwa KTP yang difoto kopi itu benar mendukung calon bersangkutan. Jangan sekadar KTP warga diambil namun sebenarnya tidak mendukung," kata Misnawati. (hamsah umar)