MAKASSAR, FAJAR--Sejumlah partai politik di Sulsel yang telah dinyatakan lolos administrasi belum sepenuhnya bisa dikatakan bersyarat. Hasil verifikasi faktual (vertual) KPU Sulsel, kuota keterwakilan perempuan masih banyak yang belum beres.
Informasi yang diperoleh FAJAR, data administrasi yang disampaikan parpol ke KPU pusat melalui KPU kabupaten/kota masih banyak yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini umumnya dari kuota kepengurusan perempuan minimal 30 persen, serta kejelasan kantor. Parpol yang tidak beres keterwakilan 30 persen perempuan atau pun kejelasan sekretariatnya ini bisa saja digugurkan KPU jika sampai batas akhir verifikasi tetap seperti saat ini.
Dari segi kuota perempuan, beberapa parpol yang belum mampu mengsingkronkan data administrasi dengan struktur di bawah ini seperti PBB, PDP, PKBIB dan beberapa partai lainnya. PKBIB Sulsel misalnya, hasil vertual KPU yang dilakukan kemarin, partai ini tidak satu pun pengurus perempuannya yang hadir, begitu juga dokumen pinjam pakai kantor yang tidak jelas.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menjelaskan, dari dokumen administrasi PKBIB yang diperoleh dari KPU pusat, parpol ini memang memenuhi syarat administrasi. "Pengurus yang kita temui hanya tiga orang yakni ketua, bendahara, dan sekretaris. Adapun pengurus perempuannya tidak ada yang datang," kata Jayadi, Kamis, 1 November.
Ketua PKBIB Sulsel, Saelan Moka dan pengurus lain yang hadir pada saat vertual ini berlangsung beralasan kalau pengurus perempuan PKBIB Sulsel sibuk bekerja sehingga tidak bisa hadir kemarin. Saat sosialisasi sehari sebelumnya, KPU Sulsel sudah meminta agar semua pengurus perempuan 16 parpol agar dihadirkan.
Selain soal pengurus perempuan yang tidak hadir, Jayadi mengungkap PKBIB Sulsel juga tidak bisa memperlihatkan pinjam pakai kantor yang saat ini digunakan, dengan alasan berkas tersebut sudah diserahkan ke KPU pusat, sementara partai ini tidak menyimpan arsipnya.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari menambahkan, dari tiga parpol yang difaktualkan yakni Hanura, PDP, dan PBB, hanya Hanura yang layak dikatakan sempurna anatara kesesuaian data administrasi yang disampaikan ke KPU dengan kondisi di lapangan. Dua partai lainnya yakni PDP dan PBB belum seluruhnya mampu menghadirkan pengurus perempuannya.
"PDP sebenarnya kuota perempuannya sudah terpenuhi 30 persen. Dua pengurusnya yang tidak sempat hadir karena saat ini sedang studi di luar negeri. Tentu kalau alasan seperti ini dan ada bukti yang diperlihatkan bahwa memang sedang pendidikan, kita patut memberi toleransi," kata Ziaur Rahman.
Sementara PBB yang juga ada pengurusnya perempuan yang belum hadir, berjanji akan menghadirkan di KPU Sulsel paling lambat 6 November mendatang. Partai ini mengaku dua pengurusnya yang belum sempat hadir itu karena kesibukan. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar