MAKASSAR, FAJAR--Proses verifikasi faktual (vertual) 18 parpol yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos, memaksa biaya perjalanan dinas KPU korban.
Untuk vertual yang akan dilakukan, Rabu, 5-18 Desember mendatang, KPU akan menggunakan sisa biaya perjalanan dinas kabupaten ke kecamatan. Penggunaan sisa biaya perjalanan dinas untuk vertual ini, guna menalangi biaya vertual 18 parpol susulan tersebut. Pasalnya, KPU hanya menyediakan anggaran verifikasi parpol untuk 15 hari kerja, dan itu telah digunakan pada verifikasi tahap awal lalu.
Sebenarnya, KPU RI akan menyiapkan anggaran untuk vertual susulan ini. Namun, penyediaan anggaran untuk KPU kabupaten/kota itu membutuhkan revisi dan itu harus terlebih dahulu dikonsultasikan ke Departemen Keuangan (Depkeu). "Kalau itu yang harus ditunggu kan tidak mungkin karena ini saja sudah sangat mendesak," kata Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari, Selasa, 4 Desember.
Mengacu surat edaran KPU RI, KPU provinsi dan kabupaten/kota diminta agar vertual terhadap 18 parpol ini sedapat mungkin menghemat anggaran. Makanya, meski biaya vertual parpol sudah tidak ada lagi, KPU se-Sulsel tetap komitmen bekerja maksimal tanpa anggaran tambahan.
Upaya lain untuk mentaktisi terbatasnya anggaran verifikasi ini, anggota KPU yang dibantu staf komisioner diharapkan memaksimalkan waktu yang tersedia. Kalau pada vertual sebelumnya setiap tim melakukan verifikasi keabsahan KTA dalam sehari, maka pada vertual tahap kedua ini KPU dituntut memverifikasi 50 KTA dalam satu tim.
Belum adanya anggaran yang disiapkan KPU untuk verifikasi susulan ini, dipastikan akan berimplikasi besar pada KPU yang memiliki geografis yang sulit diakses seperti biaya kepulauan. "Tentu itu akan dirasakan teman-teman di kabupaten/kota. Persoalan anggaran saya kira tidak boleh jadi kendala," kata Ziaur Rahman.
Hal lain yang membuat KPU harus bekerja keras karena penyelenggara pemilu ini juga sudah harus mempersiapkan diri mendistribusikan logistik pilgub Sulsel, serta persiapan pembuatan tempat pemungutan suara (TPS).
Ketua KPU Bulukumba, Arum Spink menyatakan tidak terlalu menyoal persoalan anggaran dalam rangka verifikasi 18 parpol susulan ini. "Kita di daerah sangat optimis bisa bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Soal anggaran saya kira menjadi urusan KPU pusat," kata Arum Spink. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar