MASALAH keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), utamanya di wilayah perbatasan antarnegara masih sering memantik permasalahan. Problem itu tidak sebatas diselesaikan melalui diplomasi, tapi terkadang harus melalui proses hukum internasional.
Wilayah Indonesia utamanya di pulau terluar, sangat berpotensi melahirkan sengketa perbatasan dengan negara tetangga, termasuk pulau-pulau yang berada di bawah pengawasan Kodam VII/Wirabuana seperti Miangas, Marore, Marampit, Kawaluso, Tinakareng, Matutuang, dan pulau lainnya.
Pulau terluar tersebut kalau tidak cepat diantisipasi, bukan tidak mungkin akan diklaim bahkan dicaplok negara tetangga jika pengawasan perbatasan tidak ketat. Kendati pulau tersebut tidak berpenghuni atau potensinya tidak seberapa, namun nilai dari pulau tersebut tidak terhingga karena menyangkut keutuhan NKRI.
"Sekalipun pulau itu tidak berpenghuni, tetap perlu dijaga karena jangan sampai terjadi pencurian kekayaan alam termasuk kekayaan laut. Jadi bukan sekadar masalah perbatasan, tapi juga menyangkut harga diri bangsa dan negara kita," jelas Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayor Jenderal Muhamman Nizam.
Di wilayah perbatasan dengan kondisi masyarakat terisolir, isu nasionalisme menjadi hal yang sangat sensitif di tengah masyarakat. Sedikit saja menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat, stabilitas di wilayah perbatasan bisa terganggu.
Dari sudut pandang positif, nasionalisme di masyarakat ini juga terbangun kokoh berkat peran TNA AD yang selama ini melakukan tugas pengamanan di wilayah perbatasan. Tidak heran, pada beberapa sudut, kita bisa menemukan penegasan bahwa keutuhan NKRI adalah harga mati seperti pada prasasti, tugu, dan tempat lainnya. Tulisan seperti ini paling tidak bisa memicu semangat patriotisme terhadap bangsa dan negara.
Nizam menegaskan bahwa pengamanan wilayah perbatasan adalah segalanya. Prajurit TNI AD sebagai garda terdepan utamanya dari Yonif 712/Wiratama, tidak mengenal kata mundur atau menyerah dalam menjaga keutuhan NKRI.
"TNI tidak akan pernah mengenal mundur dan menyerah demi tegaknya NKRI dan kokohnya persatuan. Karena itu, kita harus membulatkan tekad dan komitmen untuk betul-betul menjaga wilayah perbatasan kita," kata Nizam.
Tidak bisa dipungkiri, wilayah perbatasan memang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat menguntungkan. Namun potensi ini sekaligus bisa menjadi permasalahan baik berkaitan batas negara, pertahanan, hukum, ekonomi, maupun masalah keamanan masyarakat secara umum.
Untuk perbatasan Indonesia-Filipina, Komandan Yonif (Danyon) 712/Wirataman, Letkol Sri Widodo menyebutkan bahwa persoalan menonjol yang ditemukan prajurit penjaga perbatasan selama ini adalah batas wilayah, pencurian ikan, hingga penyelundupan.
Makanya, keberadaan prajurit TNI di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina sangat penting, tidak hanya persoalan keamanan masyarakat tapi juga masalah sosial lainnya. Prajurit TNI bahkan menjadi penopan utama dalam memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat di wilayah perbatasan ini.
Meski sejauh ini masyarakat di pulau terluar ini masih setiap pada NKRI, namun rasa kekecewaan masyarakat bisa mengikis nasionalisme warga. Apalagi akses untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih mudah ke negara tetangga dibanding negara sendiri. Di sinilah perlunya perhatian besar dari pemerintah.
Bagi prajurit TNI sendiri, meski penugasan di wilayah perbatasan merupakan tugas berat, namun prajurit tetap harus memiliki semangat yang tinggi untuk menjalankan tugas dengan baik. "Tugas pengamanan di perbatasan merupakan kebanggaan tersendiri, sekalipun hidup terasa susah karena jauh dari keluarga," kata Praka Doni D, salah seorang prajurit TNI AD yang berposko di Kepulauan Marore.
Paling tidak, melakukan tugas penjagaan di perbatasan ini memiliki cerita dan pengalaman tersendiri sebagai prajurit TNI, utamanya menyangkut kecintaan terhadap keutuhan NKRI. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar