MAKASSAR, FAJAR--Masa pencoblosan pilgub Sulsel kemarin telah berjalan dengan lancar, aman dan damai. Namun berbagai kelemahan dalam proses tersebut tetap ada ditemukan.
Dalam pantauan dan pengamatan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Alhamid setidaknya mencatat berbagai kelemahan dalam proses pencoblosan di tingkat TPS. Berbagai kelemahan yang ditemukan ini menjadi catatan khusus Bawaslu, sehingga proses pemilu ke depan baik di wilayah Sulsel maupun di daerah lain bisa diantisipasi lebih awal.
Kelemahan yang dijumpai Bawaslu dimaksud seperti masih terjadinya kekurangan surat suara di TPS tertentu, seperti yang terjadi di TPS yang ada di Lapas Bolangi Gowa. Dari sekitar 600 DPT, jumlah surat suara yang tersedia hanya sekitar 100 lembar. Kendati kekurangan tersebut segera ditutupi setelah dikoordinasikan dengan pihak KPU Gowa.
Kekurangan lain dalam hal teknis pelaksanaan pencoblosan di TPS yakni penempatan bilik suara yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) yang diberikan KPU, misalnya jarak bilik yang satu dengan yang lainnya minimal 1 meter. Namun ada TPS yang menempatkan bilik suara terlalu berdekatan. "Juga soal logistik berupa alat coblos dalam hal ini paku. Ada beberapa TPS yang ternyata tidak ada alat coblos yang disiapkan dari KPU sehingga petugas KPPS yang menyiapkan sendiri," kata Alhamid, usai melakukan pemantauan di Gowa dan Maros kemarin.
Khusus dari segi SDM penyelenggara KPPS, Bawaslu menyebut kualitas SDM penyelenggara KPPS sudah sesuai standar. Saat melakukan pemantauan pencoblosan, Alhamid menyertakan sejumlah anggota Panwaslu dari beberapa provinsi. Saat memantau di dua kabupaten itu, dia didampingi anggota panwaslu Sulsel, Nursetiawati.
Ketua Devisi Humas KPU RI, Very Kurnia Reskiansyah terpisah menandaskan pemantauan langsung pencoblosan di Sulsel oleh KPU pusat dan beberapa anggota KPU dari provinsi lain dimaksudkan sebagai bahan evaluasi. Sekaligus menjadi bahwa pelajaran bagi KPU di daerah lain.
"Jadi apa yang kita bisa pelajari dai Sulsel atau dievaluasi itu yang kita lihat. Sejauh ini memang, yang masih terjadi adalah masih adanya keluhan dari masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Ke depan saya kira ini yang perlu diperhatikan pemerintah saat pendataan," harap Hery.
Kelemahan mengenai daftar pemilih ini harap Hery betul-betul dijadikan evaluasi apalagi pemilu legislatif sudah dekat. "Kalau KPU kan hanya melakukan pemutakhiran bukan melakukan sensus. Sehingga perlu ada sikap proaktif untuk betul-betul mendata semua penduduk yang memiliki hak pilih dengan melibatkan ketua RT/RW karena mereka yang paling tahu warganya," kata Hery. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar