MAKASSAR, FAJAR--Pasangan cagub Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin-Abd Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) tidak ingin angka partisipasi pemilih pilgub Sulsel utamanya Makassar rendah.
Apalagi kalau partisipasi pemilih itu rendah karena ketidaktahuan masyarakat menggunakan hak pilihnya ketika tidak mendapat surat undangan dan kartu pemilih dari penyelenggara. Makanya, IA menyiapkan posko pengaduan. Masyarakat yang tidak mendapatkan undangan namun merasa berhak mencoblos dipersilahkan mengadu ke posko yang disiapkan.
Posko ini juga dibentuk bagi warga yang coba disuap oleh calon tertentu untuk memilihnya, mereka yang diintimidasi, atau pun kejanggalan lain di pilgub Sulsel ini. Posko yang disiapkan IA seperti di Media Centre IA Jalan Boulevard, Jalan Rusa, Jalan Lingkar Batu Putih. "Untuk di kabupaten/kota, kita persilahkan warga untuk mengadu ke rumah rakyat terdekat," kata Jubir IA, Selle KS Dalle.
Pembentukan posko pengaduan ini semata untuk menciptakan demokrasi yang bersih tanpa noda dan tanpa segala bentuk kecurangan.
"Jika ada masyarakat yang belum mendapatkan undangan atau kartu pemilih sampai pada satu hari sebelum pencoblosan, jika ada warga diintimidasi, ditakut-takuti, dibujuk rayu berupa uang atau barang, jangan sungkan melapor dan kami akan selesaikan dengan cara kami sendiri," lanjut mantan aktivis UMI ini.
Dari awal, lanjut Selle, pasangan IA berniat mengabdi untuk rakyat Sulsel melalui proses yang jujur dan tidak curang (jekkong). IA tidak memiliki sejarah jekkong dalam proses demokrasi.
Terhadap agenda pencoblosan ini, Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS menyatakan masyarakat yang tidak mendapat undangan atau kartu pemilih hingga hari H, tetap akan diakomodir oleh KPU untuk menggunakan hak pilihnya. Syaratnya cukup membawa KTP, kartu keluarga, atau kartu identitas lainnya.
"Yang penting mereka terdaftar di DP4, DPS, atau DPT tapi tidak ada undangan didapatkan boleh menggunakan KTP. Kan bisa jadi undangannya tidak sampai karena petugas yang membagi undangan tidak menemukan alamatnya. Jadi tidak ada masalah karena KPU sudah ada antisipasinya," kata Annas. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar