Pengamanan Pilgub Tidak Dibackup APBN

*Roem: Hindari Dobel Anggaran

MAKASSAR, FAJAR--Kendati APBN mengalokasikan anggaran untuk pengamanan pemilu hingga Rp39 triliun pada APBN 2012 dan Rp41 triliun di APBN 2013, namun alokasi tersebut tampaknya tidak termasuk anggaran pengamanan pemilukada di daerah termasuk pilgub Sulsel mendatang.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Chevy Achmad Sopari yang dikonfirmasi, Senin, 9 Juli menandaskan alokasi anggaran yang mungkin disiapkan APBN hanya pemilu yang bersifat nasional seperti pileg dan pilpres. Dia memastikan, pilgub Sulsel tidak dianggarkan pengamannya oleh Mabes Polri melalui APBN.
"Yang dianggarkan melalui APBN itu hanya pemilu yang bersifat nasional, sementara untuk pemilukada seperti di pilgub Sulsel, biaya pengamanan yang dibutuhkan kepolisian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Kalau sekiranya pilgub Sulsel dibackup anggarannya di pusat, tentu kita juga diminta melakukan pengusulan anggaran pengamanan, tapi sampai saat ini tidak pernah kita usulkan biaya pengamanan pilgub ke sana," jelas Chevy, Senin, 9 Juli.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi menyebut alokasi anggaran pengamanan pemilukada daerah sudah termasuk yang disediakan APBN sebesar Rp39 miliar pada 2012. Rio menyebut aparat keamanan hanya bisa mengusulkan anggaran pengamanan ke daerah kalau pilgub berlangsung dua putaran, dengan alasan biaya pengamanan yang ditanggung APBN hanya untuk satu putaran.
"Mungkin anggota dewan itu yang kurang memahami alokasi anggaran pengamanan yang disiapkan APBN. Karena setahu saya, biaya pengamanan pemilukada di daerah koordinasinya ke pemerintah daerah masing-masing," kata Chevy.
Ketua DPRD Bulukumba, HM Roem mengaku tidak memahami persis apakah benar ada alokasi anggaran pengamanan pemilukada yang disediakan APBN atau tidak. Namun dia berharap sebelum usul anggaran pengamanan pilgub yang diajukan Polda Sulsel ini dibahas dalam APBD perubahan, pemprov Sulsel harus sudah memperjelas isu yang berkembang tersebut.
Kalau sekiranya benar apa yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI bahwa APBN backup pengamanan pemilukada, pemerintah harus mengkaji mana yang dicover APBN dan mana yang belum. "Karena jangan sampai anggaran pengamanan pilgub itu dobel, saya kira kita harus hati-hati dan tidak boleh ada dobel anggaran," tandas Roem.
Selain kepastian ada tidaknya anggaran APBN untuk pengamanan pemilukada Sulsel, masalah sharing anggaran pengamanan dengan kabupaten yang bersamaan momen politiknya yakni Bone dan Palopo juga mesti jelas. "Sharingnya harus ada kejelasan. Semua ini akan kita bicarakan utamanya dengan Komisi A," imbuh Roem. (hamsah umar)