MAKASSAR--Pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang menegaskan kader partai demokrat tidak kebal hukum dan tidak dilindungi, utamanya yang terlibat kasus tindak pidana korupsi ditanggapi miring dua pengamat politik di Sulsel. SBY yang juga presiden RI ini dinilai sekadar beretorika dalam rangka melakukan pencitraan terhadap Demokrat.
Kedua pengamat yang menilai SBY sekadar beretorika ini masing-masing; pengamat Sosial Politik Universitas Hasanuddin, Andi Haris dan Pengamat Politik Unhas, Andi Culla. Alasannya, selama ini SBY sudah banyak memberikan pernyataan menyangkut komitmen melakukan pemberantasan korupsi, namun tindakan nyata dari pernyataan tersebut dianggap tidak seperti yang diinginkan masyarakat.
"Pernyataan itu tidak menyelesaikan persoalan karena banyak tidak terbukti. Kita juga tahu sepak terjang Pak SBY banyak beretorika, sementara yang ditunggu masyarakat adalah tindakan nyata sehingga ada fakta yang bisa dilihat masyarakat," jelas Andi Haris.
Mestinya kata dia, kalau SBY serius dengan pernyataannya untuk berada di garis terdepan dalam pemberantasan korupsi, termasuk yang melibatkan kader Demokrat SBY mesti bertindak lebih tegas.
Haris menambahkan bahwa, SBY seakan hanya ingin memperlihatkan diri bahwa dia adalah seorang yang sangat demokratis dalam menjalankan roda pemerintahan. Padahal di sisi lain dia tetap terusik dengan berita yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini utamanya terkait kasus yang membelit mantan Bendahara Umum Demokrat, Nazaruddin.
"Seperti pernyataan SBY yang seakan-akan menyalahkan atau menyudutkan media atas pemberitaan yang berkembang. Ini kan menunjukkan bahwa SBY tidak mau dikritik melalui media. Padahal menurut saya, media itu menyajikan informasi apa adanya sesuai dengan fakta, misalnya soal bocoran SMS Nazaruddin," jelas Haris.
Menurut dia, apa yang disampaikan Nazaruddin selama ini yang menyebut pengurus Demokrat terlibat kasus korupsi, bukan pernyataan yang tidak berdasar. Tidak mungkin kata dia, Nazaruddin menyebut orang tertentu di Demokrat kalau tidak memegang kartu atau fakta mengenai keterlibatan kader tersebut. Apalagi, Nazaruddin adalah mantan bendahara umum partai yang dipastikan mengetahui aliran dana di Demokrat.
Dia bahkan memprediksi, pernyataan SBY utamanya mengenai SMS akan mendapat serangan balik dari tersangka kasus dugaan korupsi, Nazaruddin.
Asumsi lain bahwa SBY sekadar beretorika karena beberapa kader Demokrat yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, serta dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang diduga melibatkan Andi Nurpati juga tidak disikapi dengan tegas oleh SBY. Mestinya kalau SBY serius, kader seperti ini dinonaktifkan untuk sementara. "Belum lagi beberapa kasus seperti BLBI, Bank Century, kasus Gayus dan lainnya banyak yang belum diproses," tambahnya.
Pengamat Politik Unhas lainnya, Andi Culla juga menegaskan bahwa pernyataan SBY di salah satu televisi tadi malam, sama sekali belum bisa dinilai positif. Karena menurutnya, hal ini hanya sekadar pernyataan yang bersifat retorika.
"Kemauan politik untuk melakukan langkah terhadap permasalah yang muncul belum ada. Tindakan yang dilakukan atas permasalahan yang muncul di internal Demokrat juga belum menciptakan kesamaan tindakan," kata Culla.
Kalau saja SBY serius dengan pernyataannya seperti tidak melindungi kader Demokrat, pihaknya semestinya mengintruksikan agar kader yang disebut-sebut terlibat kasus korupsi atau pidana dinonaktifkan. "Jadi sebaiknya semua kader yang tersangkut dinonaktifkan sampai kemudian ada klarifikasi bahwa mereka tidak terlibat," jelasnya.
Makanya, Culla juga beranggapan bahwa pernyataan SBY tersebut sangat normatif, apalagi pernyataan seperti itu sudah sering kali disampaikan di hadapan masyarakat. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar