Powered By Blogger

Selasa, 12 Juni 2012

Demokrat Minta Nawir Berjiwa Ksatria


MAKASSAR, FAJAR--Fungsionaris Demokrat Sulsel, Andi Nawir Pasinringi yang memilih akan bertarung di pilgub Sulsel 2013 mendampingi Andi Rudiyanto Asapa, diminta bersikap ksatria atas sikap politiknya itu.
Wakil Ketua DPP Demokrat, Reza Ali yang juga salah satu deklarator Demokrat Sulsel berharap Nawir yang tidak lain mantan bupati Pinrang ini berjiwa ksatria. Mestinya, Nawir mengomunikasikan keinginannya maju di pilgub Sulsel dengan partai atau mengajukan permohonan ke partai mengenai niatnya menjadi wakil Rudiyanto Asapa.
Begitu juga, Nawar sewajarnya mengajukan surat pengunduran diri dari demokrat sebagai salah satu perwujudan sikap ksatria seorang kader terhadap partainya. Kendati menyadari setiap orang memiliki hak politik, Reza juga menyayangkan sikap Nawir yang memilih bersama Gerindra di pilgub Sulsel.
"Paling tidak kan partai bisa melakukan penonaktifan sebagai kader begitu juga posisinya sebagai anggota DPRD Sulsel. Itu juga akan lebih baik supaya lebih memuluskan perjuangannya bersama Rudi di pilgub," kata Reza kemarin.
Bicara sanksi, Reza menegaskan bahwa partai dipastikan akan memproses kader yang dianggap melakukan pelanggaran di partai. Namun semua kembali pada DPD Demokrat Sulsel. Sejauh ini, belum ada laporan ke DPP mengenai sikap Nawir yang akan bertarung melalui Gerindra.
Terpisah, Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah menambahkan bahwa sampai saat ini belum ada sikap resmi yang telah diambil Demokrat terkait sikap politik Nawir. Kendati sudah terang-terangan melakukan deklarasi dengan Rudiyanto, Nawir menegaskan bahwa partai tetap harus menjalankan mekanisme partai sebagaimana mestinya.
"Sudah ada rekomendasi dari badan pengawas partai yang disampaikan ke DPD, namun kita belum bahas itu di DPD. Mungkin dalam waktu dekat akan kita bahas. Adapun isi rekomendasi itu belum bisa kita sampaikan. DPP juga belum pasti sesuai keinginan pengawas partai, bisa juga menyerahkan ke DPP," tandas Ni'matullah.
Yang pasti menurut Ni'matullah, partai tidak bisa sewenang-wenang memberikan sanksi terhadap kader yang dianggap melakukan pelanggaran. Apalagi, selama ini Nawir diproses di Demokrat karena tindakan indisipliner terhadap partai. "Teman-teman harus tahu bahwa yang kita proses selama ini adalah kasus tidak disiplin di partai," tandas Ni'matullah. (hamsah umar)        
     

Tidak ada komentar:

Posting Komentar