MAKASSAR, FAJAR--Tahapan pilgub Sulsel yang sudah di depan mata, mesti menjadi perhatian KPU se-Sulsel utamanya terkait netralitas sebagai penyelenggara pemilu. Netralitas, integritas, dan independensi setiap anggota KPU menjadi salah satu garansi apakah pilgub Sulsel berjalan baik atau sebaliknya.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas mengingatkan agar KPU se-Sulsel tetap menjaga netralitas di daerah masing-masing. Netralitas bagi anggota KPU ini penting agar tahapan pilgub Sulsel berjalan sesuai koridor dan sesuai asas pemilu itu sendiri. Harapan ini disampaikan saat membuka saat membuka rapat koordinasi mengenai sharing anggaran di kantor KPU Sulsel, Senin, 4 Juni.
Rakor mengenai sharing anggaran ini khususnya daerah yang bersamaan atau bersinggungan pemilukadanya dengan pilgub. Misalnya pilwalkot Palopo, pemilukada Bone, pemilukada Takalar, dan pemilukada Sinjai.
KPU Sulsel juga melakukan rapat koordinasi dengan 24 KPU se-Sulsel di Makassar Golden Hotel (MGH) Makassar 4-6 Juni. Rakor membahas berbagai agenda pilgub termasuk persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa pemilu.
"Saya juga minta teman-teman KPU se-Sulsel untuk membuat perencanaan yang baik. Begitu juga saya berharap KPU se-Sulsel tetap jaga netralitas, integritas, independensi dan serius mengurusi masalah daftar pemilih," tandas Jayadi.
Dalam rakor KPU se-Sulsel ini, KPU akan membahas kesiapan pilgub, pileg, hingga pemilu 2014 mendatang. Hal yang paling krusial juga adalah mengenai daftar penduduk potensial pemilih (DP4). Apalagi, dalam rakor ini KPU akan menghadirkan Biri Kependudukan Pemprov Sulsel untuk memaparkan seperti apa gambaran DP4 di Sulsel, termasuk mengenai adanya indikasi data pemilih yang dikirim dari kabupaten berubah drastis saat sudah diolah pemprov Sulsel.
Jayadi menyatakan, persoalan data pemilih ini akan menjadi perhatian serius KPU Sulsel apalagi persoalan pemilih ini menjadi salah satu titik rawan di pilgub Sulsel mendatang. KPU khawatir kalau DP4 rancu akan berimbas pada proses pilgub utamanya dalam penentuan daftar pemilih tetap (DPT). Para kandidat sendiri sudah mewanti-wanti KPU agar persoalan pemilih ini benar-benar diperhatikan, sehingga tidak ada lagi pemilih ganda atau pun pemilih yang tidak terdaftar.
Selain dari pemprov Sulsel, KPU Sulsel juga menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel menjadi narasumber dalam kegiatan ini. BPK akan membahas mengenai pola pertanggungjawaban anggaran pilgub yang baik dan benar. Pemprov dan BPK akan memaparkan materinya pada Selasa hari ini.
Agenda lain yang dibahas di rakor ini seperti anggaran pilgub, persiapan logistik, verifikasi DP4, pemutakhiran DPT, kelembagaan, pembentukan PPK dan PPS, sengketa pemilu dan sejumlah agenda lainnya. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar