Amran: Jangan Pakai Pola Orde Baru

*Mobilisasi PNS di Wajo

MAKASSAR, FAJAR-- Mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS) Wajo untuk kepentingan pilgub Sulsel dan pemilukada Wajo 2013, merupakan salah satu upaya untuk memperkokoh pola orde baru dalam mempertahankan kekuasaan.
Mobilisasi dan intimidasi PNS Wajo dengan cara memaksa mereka membuat surat pernyataan mendukung calin gubernur petahana, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), serta cabup petahana Wajo, Andi Burhanuddin Unru merupakan pola lama yang jauh dari etika politik demokrasi yang baik di Indonesia maupun Sulsel pada khususnya.  
Ketua DPD PAN Wajo, Amran Mahmud yang dimintai komentarnya menegaskan bahwa mobilisasi PNS di Wajo jelas merupakan pola lama yang dilakukan eksekutif. Ini sangat tidak cocok dengan budaya demokrasi yang sehat. "Saya minta dan berharap janganlah kita menggunakan cara-cara atau pola lama dalam berdemokrasi. Mari kita berdemokrasi dengan cara sehat dan tidak melanggar dan menciderai proses demokrasi yang ada," jelas Amran, Kamis, 2 Agustus.
Wakil Bupati Wajo ini mengakui kalau pihaknya juga mendengar adanya upaya PNS di daerahnya diminta untuk membuat surat pernyataan mendukung cagub dan cabup tertentu. "Kalau sekadar mendengar ya saya sering dengan di sekretariat ada seperti itu. Tapi kalau melihat langsung bagaimana surat pernyataan itu saya tidak pernah dapatkan. Saya baru lihat setelah ada dimuat di media," kata urai Amran.
Amran yang bakal menjadi penantan petahana di pemilukada Wajo ini, berharap agar pejabat dan PNS di Wajo tidak memperalat atau diperalat oleh atasan. Pasalnya, aparat dan PNS tugas utamanya adalah melayani kepentingan publik di Wajo dengan tetap bekerja dan berkarya dengan baik.
Di era demokrasi sekarang ini, Amran menyebutkan bahwa calon kepala daerah bukan masanya untuk mengandalkan dan memobilisasi PNS untuk mempertahankan kekuasaan, tapi bagaimana calon tersebut menjual program kepada masyarakat. "Saatnya kita jual program dan menjaga koridor demokrasi ini tetap berjalan sesuai aturan yang ada," imbuh Amran.
Amran mendukung upaya yang dilakukan Panwaslu Wajo maupun Bawaslu melakukan investigasi atas adanya indikasi mobilisasi PNS di pemerintahannya. Dia pun menangih janji Bawaslu dan Panwaslu untuk bertindak tegas dalam menindak mobilisasi PNS tersebut.
Sebelumnya, Panwaslu Sulsel sudah berjanji akan memberikan tindak tegas kepada pihak yang melakukan mobilisasi PNS mendukung Sayang di pilgub Sulsel maupun A Bur di pemilukada Wajo. Begitu juga akan menindak PNS yang tidak netral dalam pemilukada. (hamsah umar)