Pemprov Tak Serius Urus DP4

MAKASSAR, FAJAR--Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel mulai menjadi sorotan. Instansi ini dianggap tidak memiliki keseriusan dan komitmen untuk mengurus Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk pilgub Sulsel.
Indikasinya, DP4 untuk pilgub Sulsel ini hingga saat ini belum rampung padahal sesuai jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel dan pemprov, penyerahan DP4 ke penyelenggara pemilu dilakukan pada 13 Agustus mendatang. Sementara kondisi terakhir DP4 belum sepenuhnya rampung dari daerah, kendati pemprov berdalih DP4 akan rampung pada 2 Agustus mendatang.
Tidak adanya komitmen Biro Pemerintahan Umum Sulsel terhadap masalah DP4 ini disesalkan Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Ajiep Padindang. Apalagi, pada rapat dengan instansi ini Juni lalu, pemprov berjanji sudah akan menyiapkan DP4 yang akan disampaikan ke DPRD Sulsel. "Saya minta Biro Pemerintahan Umum kalau ada komitmen dengan Komisi A agar diperhatikan. Kita sudah buat komitmen DP4 sudah ada ke Komisi A akhir Juli tapi ternyata sampai sekarang tidak ada," ujar Ajiep saat rapat koordinasi dengan Biro Pemerintahan Umum, Selasa, 31 Juli.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel ini minta agar Biro Pemerintahan Umum secepatnya ada penyampaian mengenai DP4 ke Komisi A DPRD Sulsel sebelum data tersebut diserahkan kepada KPU Sulsel 13 Agustus mendatang. Ajiep menyebut ada beberapa alasan sehingga DP4 tersebut perlu diketahui oleh Komisi A DPRD Sulsel.
"Yang pertama DP4 itu akan dijadikan acuan teman-teman di Badan Anggaran untuk menentukan alokasi anggaran pemilu. Bagaimana bisa kita menghitung besarnya kebutuhan anggaran pemilu kalau DP4 saja kita tidak tahu," tandas Ajiep.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Sugiarti Mangum Karim menambahkan, sikap pemprov Sulsel yang melanggar komitmen dengan Komisi A DPRD Sulsel terkait DP4 menjadi bukti kuat bahwa instansi ini tidak serius mengurus DP4. "Komitmen yang kita sepakati kan akhir Juli sudah ada ke kita, tapi ternyata belum beres. Ini artinya pemprov sangat tidak serius mengurus masalah DP4 itu," kata Sugiarti.
Yang disesalkan Komisi A karena ternyata pemprov memberi kelonggaran kepada daerah dalam proses perampungan DP4 hingga awal Agustus ini. "Kenapa DP4 ini kita ingin kita ketahui, karena itu akan jadi dasar pengalokasian anggaran pemilukada. Apa barometer kita menetapkan anggaran kalau tidak ada DP4. Juga kita ingin melihat seperti apa validasi DP4 itu, artinya dewan ingin berperan menghasilan DP4 yang akurat," kata Sugiarti.
Kepala Biro Pemerintahan Umum, A Hasbi Nur berdalih DP4 tersebut baru rampung 2 Agustus karena pemprov ingin DP4 tersebut adalah data akhir Juli. "DP4 ini kita inginkan cetakan Juli. Insya Allah 2 Agustus sudah lengkap datanya," janji Hasbi. (hamsah umar)