Tidak Boleh Ada Warga Tidak Terdaftar

*Diskusi DP4 Akurat, Pilgub Berkualitas dan Pemerintahan Amanah (1)

PILGUB Sulsel yang akan dihelat Selasa, 22 Januari 2013 tersisa sekitar enam bulan lagi. Perbincangan mengenai agenda pilgub di tengah masyarakat Sulsel juga semakin ramai dari berbagai sudut pandang. Mulai dari penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), sosialisasi dan jualan program kandidat, hingga menyentuh pada persoalan siapa pasangan calon yang memiliki peluang paling besar memenangkan pertarungan.

HAMSAH, Studio Mini FAJAR
Agenda pilgub yang semakin di depan mata ini, juga makin menarik perhatian berbagai kalangan untuk menjadi bahan cerita. Tidak heran banyak pihak yang sampai membahas khusus agenda pilgub ini melalui diskusi terbuka seperti yang dilakukan Harian FAJAR di Studio Mini Harian FAJAR, Kamis, 2 Agustus.
Diskusi yang menghadirkan pihak yang bersentuhan langsung dengan pilgub Sulsel ini mengupas tiga poin penting sesuai dengan temanya DP4 Akurat, Pilgub Berkualitas, dan Pemerintahan Amanah. Perbincangan mengenai tiga isu ini cukup menarik bahkan terasa sangat singkat waktu yang tersedia untuk membahasnya secara tuntas. Apalagi, tema yang diangkat dalam diskusi ini sangat sentral karena menjadi salah satu titik kerawanan dalam sebuah proses berdemokrasi.
Diskusi yang dipandu Wakil Kepala Redaksi Harian Fajar, Uslimin ini menghadirkan Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, Anggota Panwaslu Sulsel, Anwar, dan Akademisi Unhas, Prof Thahir Kasnawi. Agenda penting ini tadinya juga mengundang Pemprov Sulsel sebagai narasumber tapi hingga acara berakhir, tidak ada perwakilan dari pemprov yang bersedia hadir.  
Poin pembahasan yang cukup menarik utamanya terkait masalah DP4. Ini menjadi perhatian karena DP4 ini diasumsi banyak pihak rawan dimanipulasi, digelembungkan demi kepentingan pihak tertentu. Belum lagi persoalan akurasi DP4 ini banyak diragukan validitasnya baik soal jumlah, hingga akurasi data yang dicantumkan dalam DP4 tersebut.
DP4 ini juga menjadi menarik karena persoalan ini bisa menjadi potensi terjadinya konflik, gesekan, kecurangan hingga potensi untuk digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. DP4 menjadi sangat penting akurasinya karena dari sinilah menjadi awal untuk mewujudkan pilgub Sulsel yang berkualitas. Sekiranya DP4 amburadul, bisa dipastikan kualitas pilgub juga tidak bisa diwujudkan sesuai harapan bersama.
Hal yang paling mendasar untuk jadi perhatian utamanya KPU dan Panwaslu adalah mengenai penduduk yang tidak terdaftar, ganda, hingga yang sudah mati tapi masih terdaftar. Dan yang paling penting diteliti benar adalah DP4 yang ganda karena ini menjadi potensi kecurangan apalagi kalau memang ada unsur kesengajaan di dalamnya.
Sinergi segenap pihak dalam masalah DP4 ini sangat dibutuhkan mengingat DP4 sangat menentukan kualitas pilgub. Pasalnya dari DP4 ini akan lahir Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah dilakukan pemutakhiran. Kendati KPU Sulsel memiliki waktu dua bulan untuk melakukan pemutakhiran data, namun tenggat waktu itu tentu saja sangat singkat sehingga partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan.
"Harapan kita ke depan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat tinggi, karena ternyata kecenderungan partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu menurun. Karena itu, kita juga berharap tidak boleh ada warga yang sudah bersyarat untuk memilih tidak terdaftar," jelas Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas.
Mengharapkan partisipasi aktif masyarakat tidak cukup diandalkan. Pengalaman menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat untuk mengecek apakah dia sudah terdaftar atau tidak hanya berkisar 5 persen. Sehingga harapan terbaik bagaimana data yang disajikan Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel memiliki tingkat validasi yang tinggi dan akurat.
Begitu juga, masyarakat yang sudah bersyarat memilih dan terdaftar sebagai wajib pilih, juga harus diberi ruang luas untuk menyalurkan hak pilihnya.  "Tidak boleh ada sesuatu yang bisa membuat mereka tidak bisa memberi hak pilihnya," tambah Jayadi.
Anggota Panwaslu Sulsel, Anwar yang juga sebagai pemateri dalam diskusi ini menyebutkan bahwa dalam pemilu, ada dua titik rawan yakni pada tahapan awal dan pada saat perhitungan. Titik rawan di awal itu ada pada penyusunan DP4 hingga DPT. "Jadi penyusunan DP4 hingga melahirkan DPT ini memang menjadi titik rawan dalam pemilu," sebut Anwar.
Karena ini menjadi salah satu titik rawan di mata Panwaslu Sulsel, Anwar pun berjanji akan melakukan pengawasan secara maksimal terhadap persoalan DP4 ini. Panwaslu berharap, sekiranya lembaga pengawas ini menemukan adanya masalah dalam DP4 atau DPT nantinya, panwaslu akan memberikan rekomendasi kepada KPU.
"Mudah-mudahan teman di KPU juga mendengar Panwaslu Sulsel, tidak seperti yang terjadi di KPU DKI Jakarta. Panwaslu sudah membuat rekomendasi soal adanya masalah dalam penyusunan DPT, tapi tetap juga tidak ditindaklanjuti," sebut Anwar.
Sementara itu, Akademisi Unhas Prof Thahir Kasnawi menyebutkan bahwa perkembangan penduduk sangat berkembang. DP4 yang disusun berdasarkan sumber informasi pemerintahanan dalam hal ini Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan basisnya pendataan registrasi, dilain pihak berbeda dengan data yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang berbasis pencacahan.
Jumlah penduduk Sulsel yang menembus angka sekitar 10 juta jiwa pun dianggap meningkat luar biasa. Kalau berkaca pada jumlah penduduk pada pilgub lalu, peningkatan ini cukup drastis. "Kalau kalkulasi akademik diperkirakan hanya 8,6 juta jiwa bagaimana pun cara menghitungnya," kata Thahir Kasnawi.
Bicara soal pilgub Sulsel, estimasi DP4 yang sempat dibeber Pemprov Sulsel berkisar 7 juta jiwa. DP4 ini bagi dia tentu punya potensi ganda, sudah meninggal tapi masih terdata, atau ada penduduk yang sudah bersyarat (berusia 17 tahun) tapi tidak terdaftar. "Sebetulnya tidak perlu dicurigai, tapi bagaimana kita pahami saja karena sistem administrasi kependudukan kita belum mampu menghasilkan data penduduk yang akurat," imbuh Thahir.
Contoh kecil saja ada warga yang masih terdaftar di kampung halamannya, di sisi lain juga terdaftar di daerah yang menjadi domisilinya. Ini tentu saja akan menghasilkan daftar penduduk yang ganda. "Yang perlu bagaimana sistem administrasi penduduk ini dibuatkan sistem yang lebih baik," imbuhnya. (**)