MAKASSAR, FAJAR--Musyawarah luar biasa (musdalub) DPD Hanura Sulsel, tampaknya menjadi pilihan satu-satunya mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Kewenangan pelaksana tugas (plt) yang terbatas menjadi alasan kader khusus DPC mendesak segera dilakukan musdalub.
Konflik demi konflik yang terjadi di internal DPD Hanura Sulsel, termasuk pada saat ada plt ditunjuk DPP Hanura juga menjadi alasan kuat kader di tingkat DPC terus menggulirkan desakan agar plt segera melakukan musdalub.
Ketua DPC Hanura Maros, Asnawi Tahir menyatakan dengan dilakukannya musdalub maka konflik di internal Hanura dipastikan akan berakhir. "Selasai itu kisruh kalau musdalub dilakukan dan ada ketua defenitif," kata Asnawi.
Meski DPC Maros tidak terlalu berpengaruh dengan kondisi yang ada di DPD Hanura Sulsel, karena struktur organisasi hingga tingkat ranting berjalan sebagaimana mestinya, namun konflik di Hanura itu membuat kader di daerah terus dihantui keprihatinan.
Kader Hanura Makassar yang juga salah satu kandidat ketua DPC Makassar pada muscab DPC Hanura Makassar beberapa waktu lalu, J Akbar juga mendesak plt Hanura Sulsel segera melakukan musdalub, mengingat tidak ada tanda-tanda mempersatukan kader selama satu bulan terakhir.
Mandat yang dimiliki plt yang cukup terbatas, harus jadi pertimbangan jajaran plt Hanura Sulsel untuk segera menggelar musdalub sebagaimana tuntutan DPC Hanura se-Sulsel kepada DPP. "Mandat plt itu bersifat khusus, jadi saya kira harus sesegera mungkin dilakukan musdalub," tandas Akbar.
Apalagi, yang paling merasakan dampak dari kisruh DPD Hanura Sulsel adalah DPC Makassar yang hingga saat ini tidak jelas kepengurusannya. Hanura Makassar merasa statusnya saat ini digantung karena tidak jelas bagaimana penyelesaian muscab Hanura Makassar beberapa waktu lalu.
"Kami sangat dirugikan di DPC Makassar karena tidak ada kepastian. Padahal pelantikan pengurus DPC itu dilakukan DPD Sulsel atau setingkat di atasnya. Kalau kondisinya terus begini, sampai kapan Makassar akan menggantung," tandas Akbar.
Wakil Ketua Pemuda Hanura Sulsel, Anshar Ilo menambahkan plt Hanura Sulsel mestinya memahami dua tugas yang diberikan DPP yakni konsolidasi dan musdalub. Tidak melakukan atau mengeluarkan kebijakan yang malah memperkeruh konflik di Sulsel. "Dengan mencopot Ketua Fraksi Hanura Sulsel di DPRD Sulsel, itu menambah deretan kekeliruan yang dilakukan plt. Jadi sekali lagi saya mendesak segera dilakukan musdalub," tandas Anshar. (hamsah umar)
Konflik demi konflik yang terjadi di internal DPD Hanura Sulsel, termasuk pada saat ada plt ditunjuk DPP Hanura juga menjadi alasan kuat kader di tingkat DPC terus menggulirkan desakan agar plt segera melakukan musdalub.
Ketua DPC Hanura Maros, Asnawi Tahir menyatakan dengan dilakukannya musdalub maka konflik di internal Hanura dipastikan akan berakhir. "Selasai itu kisruh kalau musdalub dilakukan dan ada ketua defenitif," kata Asnawi.
Meski DPC Maros tidak terlalu berpengaruh dengan kondisi yang ada di DPD Hanura Sulsel, karena struktur organisasi hingga tingkat ranting berjalan sebagaimana mestinya, namun konflik di Hanura itu membuat kader di daerah terus dihantui keprihatinan.
Kader Hanura Makassar yang juga salah satu kandidat ketua DPC Makassar pada muscab DPC Hanura Makassar beberapa waktu lalu, J Akbar juga mendesak plt Hanura Sulsel segera melakukan musdalub, mengingat tidak ada tanda-tanda mempersatukan kader selama satu bulan terakhir.
Mandat yang dimiliki plt yang cukup terbatas, harus jadi pertimbangan jajaran plt Hanura Sulsel untuk segera menggelar musdalub sebagaimana tuntutan DPC Hanura se-Sulsel kepada DPP. "Mandat plt itu bersifat khusus, jadi saya kira harus sesegera mungkin dilakukan musdalub," tandas Akbar.
Apalagi, yang paling merasakan dampak dari kisruh DPD Hanura Sulsel adalah DPC Makassar yang hingga saat ini tidak jelas kepengurusannya. Hanura Makassar merasa statusnya saat ini digantung karena tidak jelas bagaimana penyelesaian muscab Hanura Makassar beberapa waktu lalu.
"Kami sangat dirugikan di DPC Makassar karena tidak ada kepastian. Padahal pelantikan pengurus DPC itu dilakukan DPD Sulsel atau setingkat di atasnya. Kalau kondisinya terus begini, sampai kapan Makassar akan menggantung," tandas Akbar.
Wakil Ketua Pemuda Hanura Sulsel, Anshar Ilo menambahkan plt Hanura Sulsel mestinya memahami dua tugas yang diberikan DPP yakni konsolidasi dan musdalub. Tidak melakukan atau mengeluarkan kebijakan yang malah memperkeruh konflik di Sulsel. "Dengan mencopot Ketua Fraksi Hanura Sulsel di DPRD Sulsel, itu menambah deretan kekeliruan yang dilakukan plt. Jadi sekali lagi saya mendesak segera dilakukan musdalub," tandas Anshar. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar