Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara, Senin, 19 Maret menjelaskan bahwa sikap kader PPP Sulsel ini masih bisa ditoleransi, karena instruksi Ketua Umum DPP PPP tersebut sebatas pernyataan lisan dan belum bersifat keputusan resmi. Kemarin, Amir Uskara langsung menemui Suryadharma di Jakarta menyampaikan berbagai hal terkait wacana pilgub termasuk protes terhadap instruksi Suryadharma. "Prinsipnya Ketua DPP mengganggap reaksi itu wajar karena belum bersifat keputusan resmi. Kalau sudah resmi kemudian ada penolakan mungkin saja diselesaikan," kata Amir Uskara.
Makanya, dia menyatakan pihaknya di DPW PPP Sulsel akan meredam kekecewaan kader terhadap instruksi pimpinan partai. "Tidak perlu saya kira ada reaksi berlebihan dari partai. Kami di DPW bisa menyelesaikan persoalan ini secara adat," tandas Amir Uskara.
Dalam waktu dekat ini, PPP Sulsel akan melakukan musyawarah kerja wilayah (mukerwil) khusus untuk membicarakan arah dukungan partai di pilgub. Dalam mukerwil khusus ini, Amir Uskara mengharapkan kehadiran langsung Suryadharma.
"Paling tidak di situ teman-teman bisa bertanya langsung mengenai instruksinya. Tapi sementara disesuaikan dengan jadwalnya. Yang jelas, kita ingin secepatnya," kata Amir Uskara.
Sekretaris DPW PPP Sulsel, Aras terpisah menyatakan bahwa instruksi Suryadarma untuk mendukung SYL di pilgub Sulsel sebatas akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan partai dalam menentukan sikap. "Yang jelas mekanisme di partai tetap kita jalankan. Saya pikir DPP apalagi ketua tahu cara berorganisasi yang benar. Kalau yang namanya keputusan itu semuanya harus dalam bentuk tertulis," tegas Aras.
Namun dengan sikap Suryadharma itu, Aras menegaskan bahwa arah dukungan PPP di pilgub Sulsel jelas lebih besar mengarah ke SYL.
Wakil Ketua DPW PPP Sulsel, Andi Mariattang menegaskan bahwa penentuan cagub PPP Sulsel tetap harus melalui mekanisme partai, yakni melalui tahapan di tingkat DPW PPP Sulsel.
"Kesepakatan kita dengan pengurus DPW adalah tetap ada proses di DPW. Instruksi Suryadharma dipersoalkan karena ini menimbulkan penafsiran yang berbeda. Ada yang menilai itu sudah menjadi keputusan," kata Mariattang.
Soal wacana mukerwil khusus, Mariattang menyatakan bahwa agenda tersebut tidak diatur dalam AD/ART partai. "Tapi itu yang dikomunikasikan Amir Uskara ke DPP, karena sampai saat ini juklak juga kita belum peroleh," kata Mariattang. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar