MAKASSAR, FAJAR--Instruksi Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Surya Dharma Ali kepada kader partai mulai tingkat DPW hingga ranting, menuai protes dari sebagian kader partai berlambang kakbah ini.
Mereka menilai, sikap dan instruksi untuk mendukung calon gubernur Sulsel incumbent, Syahrul Yasin Limpo pada pilgub 2013 dinilai sebagai pelanggaran konstitusi partai utamanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART PPP).
"Instruksi SDA selama PPP ini didirikan adalah pelanggaran terbesar yang pernah ada. Padahal kita sendiri di DPW belum ada proses. Jadi mekanisme di partai kita sendiri yang diinjak-injak," kata Ketua Majelis Pertimbangan DPW PPP Sulsel, Noer Namry Noor saat pertemuan mendadak di kantor DPW PPP Sulsel, Minggu, 18 Maret.
Pertemuan ini dihadiri Wakil Ketua DPW PPP Sulsel, Andi Mariattang, wakil ketua DPW PPP Sulsel, Muliaty Mastura Yusuf, Ketua Majelis Pertimbangan, Noer Namry Noor, Ketua Majelis Syariah KH M Suwarna, Ketua Majelis Pakar HM Syukri A Rahim dan sejumlah pengurus lainnya. Pertemuan juga dihadiri Ketua DPW PPP Amir Uskara dan Sekretaris DPW PPP, Aras kendati keduanya datang setelah pertemuan berlangsung.
Sebagai partai yang sudah terbilang tua, PPP semestinya menjalankan mekanisme partai sebagaimana mestinya tidak lantas mendukung calon tertentu terlebih dahulu, kemudian mengabaikan mekanisme partai yang semestinya dijalankan. Mekanisme dimaksud adalah melalui penggodokan di DPW kemudian diusulkan ke DPP PPP.
"Jadi begitu mekanismenya. Kita memproses dulu di DPW kemudian mengusulkan minimal dua nama ke DPP. Nanti DPP yang menentukan salah satu dari yang kita usulkan. Jadi bukan persoalan siapa yang kita dukung, tapi mekanisme partai yang harus kita jaga," tegas Noer.
Mariattang menambahkan, sebagai kader PPP dirinya bahkan beberapa kader PPP lainnya merasa kaget dengan instruksi SDA untuk mendukung SYL. "Itu sama saja mengabaikan proses demokrasi di DPW PPP Sulsel. Padahal pembicaraan dengan Bappilu DPP PPP, kami disuruh menunggu juklak," kata Mariattang.
Dia menegaskan, PPP sebagai organisasi politik memiliki manajemen bersifat kolegial dan kolektif. Sehingga menurutnya setiap keputusan harus berdasar keputusan bersama untuk menghindari subjektifitas serta individu memainkan partai sendiri.
"Siapa pun yang diusung kami siap menerima sepanjang pengusungnya sesuai prosedur. Tapi yang terjadi di DPW PPP Sulsel mekanisme partai itu sudah tidak ada lagi," kata Mariattang.
Muliaty menambahkan, pimpinan PPP mestinya menerapkan pola berorganisasi bijak dan sehat. "Apa artinya kita bertekad merekrut kader 12 juta kalau di internal saja pecah. Mekanisme partai mestinya dihargai bukan menerapkan sistem main tunjuk," tandas Muliaty.
Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara menyatakan bahwa instruksi itu baru sebatas keinginan SDA dukung SYL. "Tapi sebagai Ketua DPW PPP instruksi ini tentu akan kita teruskan ke kader. Namun kita juga punya mekanisme dan itu akan kita lalui," kata Amir Uskara.
Amir Uskara menilai bahwa instruksi SDA tersebut bukan suatu kesalahan karena menurutnya baru sebatas pernyataan lisan. "Ini belum berupa keputusan sehingga bukan suatu kesalahan. Yang namanya keputusan itu harus dalam bentuk tertulis," tambahnya. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar