MAKASSAR, FAJAR--Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi menuding anggota DPRD Sulsel dan pejabat pemprov Sulsel, yang menunaikan ibadah haji menggunakan APBD sebagai bentuk pemborosan dan penganggaran uang rakyat yang tidak tepat.
Penilaian ini disampaikan Koordinator Devisi Advokasi Keuangan Kopel Sulawesi, Ansar Razak serta Manajer Program Kopel, Herman di Sekretariat Kopel, Kamis, 3 November.
Tudingan Kopel Sulawesi ini menyusul adanya delapan anggota DPRD Sulsel serta sejumlah pejabat pemprov Sulsel, yang menunaikan haji menggunakan uang rakyat atau dari APBD. Ironisnya, pilihan pejabat berhaji dengan uang rakyat ini sudah berlangsung selama beberapa tahun. Kendati menuai sorotan, pihak terkait tetap berhaji menggunakan APBD.
"Pejabat yang menggunakan dana APBD untuk berhaji, adalah sebuat bentuk pemborosan uang rakyat. Dan saya menilai bahwa alokasi anggaran dari APBD untuk berhaji bagi pejabat ini adalah tidak tepat," kata Razak.
Yang mengherangkan kata Razak, karena alokasi anggaran berhaji menggunakan APBD itu tidak pernah tercantum dalam draf APBD seperti di sekretariat dewan. "Nah ini menjadi pertanyaan, dimana dianggarkan itu," tambahnya.
Menurut dia, kalau dewan menggunakan APBD untuk berhaji dengan alasan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji, maka alasan tersebut cukup keliru. Karena begitu berada di tanah suci, mereka juga sibuk melaksanakan rangkaian ibadah sebagaimana jamaah haji lainnya. "Jadi ini adalah bentuk akal-akalan yang dibuat anggota dewan. Mereka tidak memomosisikan diri sebagai lembaga pengawas," tambahnya.
Mestinya kata dia, anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat miskin seperti pendidikan dan kesehatan. Apalagi menurut Kopel, jumlah warga miskin di daerah ini masih sangat besar. Data Bappeda pada 2010 yang dilansir 2011 kata Razak, warga miskin mencapai 63 ribu jiwa, sementara berdasarkan Statistik pada tahun yang sama menyebutkan 69 ribu jiwa.
"Ini adalah ironi bagi masyarakat, dimana anggota dewan dan pejabatnya asik menggunakan uang APBD untuk berhaji," tambah Herman.
Belum lagi kata dia, program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah sejak beberapa tahun lalu, sejauh ini belum memberikan hasil maksimal. Terbukti kata dia, jumlah warga yang melek huruf masih sangat tinggi. "Bahkan penurunannya hingga saat ini hanya 0,6 persen. Jadi in sangat tidak berarti. Mestinya ini yang menjadi perhatian dewan bukan sebaliknya menggunakan anggaran untuk berhaji," kata Herman.
Ketua DPRD Sulsel, HM Roem yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarnya adanya sejumlah anggota DPRD Sulsel yang berhaji menggunakan APBD. Namun kata dia, dewan tidak pernah minta melainkan ditawari dari Pemprov Sulsel.
"Itu kan sejak dulu ada, tapi dewan hanya ditawari. Tentu saja itu menggunakan APBD, tapi saya tidak tahu seperti apa bentuk penganggarannya," ujar Roem.
Mengenai tudingan boros dengan membandingkan kondisi kemiskinan serta pendidikan, Roem menegaskan bahwa proses penganggaran sudah ada porsinya. Sehingga menurutnya tidak tepat kalau dikatakan boros. Apalagi, setelah pulang berhaji, anggota dewan ini memberikan laporan mengenai pelaksanaan ibadah haji utamanya yang dialami jemaah haji Indonesia. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar