Pakar Pangan Bulukumba Dukung Rudiyanto

MAKASSAR, FAJAR--Kendati sebagian besar koalisi nonparlemen sudah memastikan  mendukung pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar di pilgub Sulsel 2013, dukungan terhadap Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa tetap mengalir dari daerah.
    Salah satu partai yang tergabung dalam koalisi nonparlemen yang menyatakan mendukung Rudiyanto adalah DPC Pakar Pangan Bulukumba. Partai ini dengan terang-terangan mendukung bupati Sinjai dua periode itu kendati hingga saat ini DPW Pakar Pangan Sulsel belum memastikan dukungannya.
    Ketua DPC Pakar Pangan Bulukumba, Zainal Basrun menandaskan bahwa Rudiyanto sangat pantas dipertaruhkan di pilgub Sulsel. Kapasitas mantan pengacara ini tidak bisa diragukan baik dari gagasan pemerintahannya, termasuk dukungan masyarakat Sulsel. Apalagi, beberapa program yang dilakukan Pemprov Sulsel, Sinjai lebih awal menerapkannya seperti kesehatan dan pendidikan gratis.
    "Pak Rudiyanto itu adalah sosok pemimpin yang sangat berhasil memimpin Sinjai selama dua periode. Jadi menurut saya, cagub tersebut layak kita dukung di pilgub Sulsel. Pakar Pangan Bulukumba sendiri akan mendukung calon ini," tandas Zainal, kemarin.
    Selain itu, Rudiyanto di mata Pakar Pangan Bulukumba adalah sosok pemimpin yang luwes, tidak birokratis, serta ramah dan selalu mengedepankan sosok kesederhanaannya. "Makanya, saya di Bulukumba siap menjadi tim sukses untuk Rudiyanto Asapa," tandas Zainal.
    Sejauh ini, DPW Pakar Pangan Sulsel yang tergabung dalam koalisi nonparlemen belum memastikan dukungan. Sejauh ini belum ada juga rekomendasi DPP soal siapa cagub yang akan didukung. Kendati begitu, DPC Pakar Pangan Bulukumba siap menyuarakan dukungan terhadap Rudiyanto. "Tapi saya tetap menunggu perkembangan dan keputusan resmi dari DPP. Untuk saat ini saya mendukung Rudiyanto," tandasnya. (hamsah umar)                   

PPP Tetap Komunikasi Ilham-Aziz

MAKASSAR, FAJAR--Instruksi Ketua DPP PPP, Suryadharma Alie kepada kader PPP di Sulsel untuk mendukung petahana, Syahrul Yasin Limpo tidak serta merta memutus komunikasi dengan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar.
    Elit DPW PPP Sulsel tetap intens membangun komunikasi dengan Ilham-Aziz, termasuk dengan Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara yang dikenal dekat dengan Syahrul. Selain komunikasi melalui telepon, Amir juga sering melakukan pertemuan dengan Ilham kendati tidak secara formal.
    "Saya dengan Pak Ilham tetap sering komunikasi. Kadang-kadang juga melakukan pertemuan namun sifatnya tidak formal. Jadi komunikasi PPP dengan Ilham tetap ada selama ini," kata Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara, Minggu, 29 April.
    Adapun pertemuan resmi PPP dengan Ilham-Aziz, sejauh ini belum bisa terlaksana karena berbagai alasan. Kondisi makin sulit karena Ilham-Aziz semakin sibuk dengan berbagai agenda sosialisasi baik di Makassar maupun ke daerah. Namun, PPP tetap berharap pertemuan resmi dengan pasangan Semangat Baru ini tetap bisa terlaksana sebelum agenda musyawarah kerja wilayah khusus DPW PPP yang sampai saat ini belum diagendakan.
    Amir berdalih, pertemuan dengan Ilham-Aziz belum terwujud karena waktu yang tidak terkaper. "Kita masih mencari waktu supaya konek satu sama lain. Karena kadang kalau dia ada waktu, saya lagi ada kegiatan diluar. Begitu juga ketika saya ada waktu sebaliknya Ilham-Aziz yang berhalangan. Saya yakin sebelum mukerwilsus akan ada pertemuan resmi," kata Amir Uskara.
    Sebelumnya, Sekretaris DPW PPP Sulsel, Aras menegaskan bahwa mukerwilsus DPW PPP Sulsel kemungkinan besar dilakukan setelah Syahrul menentukan calon pendampingnya. Itu karena PPP ada keinginan mendorong kadernya, Andi Jamaro Dulung mendampingi Syahrul. Tapi saat ini kondisinya berbeda karena Syahrul hampir pasti mengambil Agus Arifin Nu'mang sebagai cawagubnya.   
    Selain hanya dia yang mendaftar cawagub di Golkar, Agus juga dianggap cukup sukses dan mampu bekerja sama dengan baik bersama Syahrul selama empat tahun terakhir.
    Bagi Amir Uskara sendiri, PPP tidak terpengaruh dengan sikap Syahrul atau pun kepastian Agus akan dipilih menjadi pendamping incumbent di pilgub Sulsel. Dia berdalih, mukerwilsus sampai saat ini belum terlaksana karena sejauh ini belum ada waktu luar Suryadharama Ali untuk hadir di arena mukerwilsus.
    "Saya tidak terpengaruh dengan Syahrul. Yang saya tunggu sekarang ada restu dari ketua umum. Kalau sudah ada restu dan kesiapannya untuk menghadiri mukerwilsus, kita segera menjadwalkan mukerwilsus. Karena keinginan teman-teman memang bagaimana ketua hadir," tandas Amir Uskara. (hamsah umar)
   

Pemerintah Harus Sinergi dengan Ulama

MAKASSAR, FAJAR--Pemerintah selaku pengayom masyarakat serta ulama sebagai pembina umat harus bersinergi utamanya dalam pembangunan moral generasi bangsa.
    Harapan ini mencuat dalam silaturahmi alim ulama, tokoh agama, dan cendikiawan Islam se-Sulsel bertajuk revitalisasi peran ulama dalam menjawab persoalan umat dan bangsa, yang digelar Pusat Konsultasi Syariah Indonesia (PKSI) Sulsel, di Hotel Grand Palace Makassar, Minggu, 29 April.
    Kegiatan ini diikuti sedikitnya 100 orang terdiri dari pimpinan pondok pesantren , MUI, Assa'diyah, NU, Muhammadiyah, BKPRMI, IKADI, Ar-Rahmah, DDI, ICATT dan Al-Birr. 
    Sebagai narasumber antara lain Prof  Arifuddin Ahmad (Anggota Komisi Fatwa MUI Sulsel), DR Moammar Bakry (Ketua Ikatan Cendikiawan Alumni Timur Tengah), dan Surya Dharma Lc (Ketua Ikadan Da'i Indonesia Sulsel). Arifuddin  mengupas tuntas tentang peran ulama dalam menjawab persoalan keagamaan, Moammar menyoal kekuatan fatwa ulama, dan Surya mengangkat peran ulama dalam memberikan solusi terhadap persoalan sosial dan politik.
    Silaturahmi tokoh Islam se-Sulsel ini dimaksudkan untuk menyikapi berbagai peran ulama di tengah permasalahan umat Islam di Sulsel. PKSI Sulsel adalah salah satu organisasi sayap DPW PKS Sulsel yang dideklarasikan beberapa waktu lalu.
    Munculnya berbagai persoalan umat belakangan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama. Karena itu, PKSI Sulsel coba mengumpulkan para pemuka agama, penyelenggara pemerintahan maupun tokoh masyarakat guna membahas berbagai masalah yang ada di masyarakat.
    "Selain itu, pesatnya kemajuan teknologi juga menjadi isu penting yang perlu kita sikapi bersama sehingga generasi kita tidak terjerumus ke hal-hal negatif, yang kemudian merusak masa depan anak-anak kita," jelas Ketua Panitia, Abd Rahman Sakka Lc.
    Rahman berharap dengan adanya pertemuan dan duduk bersama menyikapi persoalan di tengah masyarakat, bisa memberikan solusi yang baik dalam persoalan masyarakat di segala aspek.
    Ketua Dewan Pembina PKSI Sulsel,   Jafar Sodding menandaskan dalam menyikapi berbagai persoalan umat di tengah masyarakat, kerja sama pemerintah dan ulama sangat penting diciptakan. Termasuk dengan PKSI Sulsel yang dihadirkan sebagai salah satu penyedia solusi persoalan umat. Calon wali kota Makassar ini berharap tidak ada kesenjangan informasi antara jajaran pemerintah dengan para ulama.
    "Tentunya, PKSI ke depan kita harapkan bisa memunculkan peran ulama dalam segala aspek dimana fatwa-fatwa ulama bisa menjadi referensi pendamping dalam membuat regulasi," tandas Jafar Sodding.
    Ketua PKSI Sulsel, Ismail Kappaja Lc memaparkan peran PKSI sebagai wadah untuk menghimpun ulama yang selama ini kurang mendapatkan tempat untuk memberikan konstribusi langsung pada masyarakat, sesuai  dengan kemanpuan dan pemahaman tentang syariah. Apalagi KPSI Sulsel ini memberikan layanan konsultasi dalam berbagai aspek persoalan yang ada di tengah masyarakat melalui  www.syariahonline.com dan 085-2428-444-83. (hamsah umar)

PDIP Bahas Penjaringan Cagub Sulsel

MAKASSAR, FAJAR--Instruksi DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPIP) agar daerah yang menghadapi pemilukada, termasuk Sulsel yang menyongsong pilgub Sulsel melakukan penjaringan cagub-cawagub disikapi Ketua DPD PDIP Sulsel, HZB Palaguna.
    Informasi yang diperoleh, pengurus DPD PDIP Sulsel, Senin, 30 April akan menggelar rapat membahas agenda yang akan dilakukan partai, termasuk isu mengenai pilgub Sulsel. Sejauh ini, proses penjaringan cagub-cawagub PDIP Sulsel tidak jelas kendati dalam rapat pleno sebelumnya ada keinginan cagub-cawagub PDIP ditentukan oleh Palaguna.
    Wakil Ketua DPD PDIP Sulsel, Dan Pontasik yang dikonfirmasi membenarkan agenda rapat di kantor DPD PDIP Sulsel hari ini. "Kita akan melakukan rapat besok (hari ini). Hal yang akan dibahas itu seputar agenda partai," kata anggota DPRD Sulsel ini.               
    Mengenai wacana penjaringan cagub-cawagub, Pontasik mengatakan wacana tersebut termasuk salah satu yang akan dibahas, utamanya mengenai regulasi penjaringan cagub-cawagub. Di PDIP, penentuan cagub-cawagub juga sangat didasarkan pada jumlah perolehan kursi di DPRD Sulsel. Dari cerminan ini ada persentase kewenangan daerah dan pusat.
    Berdasar peraturan standar partai, kewenangan penjaringan cagub-cawagub lebih besar di daerah. Inilah yang akan dilihat PDIP Sulsel menyikapi instruksi penjaringan cagug-cawagub Sulsel. Pontasik belum memastikan kapan akan dilakukan penjaringan atau pendaftaran di partai berlambang moncong putih ini.
    Sebelumnya, diperoleh bocoran bahwa hasil pertemuan di DPP PDIP menyebutkan bahwa usul reposisi pengurus DPD PDIP Sulsel utamanya sekretaris, Rudi Pieter Goni berpelung tidak dikabulkan DPP. Kendati sebelumnya, pengurus DPP PDIP Hamka Haq menyebutkan pembahasan masalah Sulsel belum sampai pada teknis penyelesaian. (hamsah umar)       

KPU Makassar Rancang DPT Online

MAKASSAR, FAJAR--Setelah menyosialisasikan pemanfaatan electronic voting (e-voting) sebagai persiapan di pilwalkot Makassar, KPU saat ini tengah merancang sistem pendataan daftar pemilih tetap (DPT) berbasis internet.
    Sistem ini akan membuat DPT yang dibuat KPU Makassar bisa dengan mudah mendeteksi berbagai persoalan klasik seperti pemilih ganda, pemilih tak
terdaftar, pemilih tak bersyarat atau pemilih yang  sudah meninggal tapi masih terdaftar.
    Untuk langkah awal, KPU Makassar akan menggandeng  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),  untuk merancang teknologinya. "Kita awali dengan membuat DPT yang terpasang di website KPU.Setiap orang bisa mengaksesnya untuk mengecek keberadaannya dalam DPT. Tinggal mengetik nama dan beberapa identitas lainnya, ia sudah bisa memastikan namanya ada dalam DPT tanpa perlu lagi mencarinya di PPS atau di KPU," jelas anggota KPU Makassar, Nurmal Idrus, Minggu, 29 April.
    DPT online ini juga bisa memberikan banyak informasi kepada
masyarakat. Misalkan saja jika seorang pemilih tidak tahu di TPS mana akan memilih, sistem akan memberitahunya.  Selain menggandeng BPPT, KPU
Makassar telah belajar menjalankan sistem ini di KPU Provinsi Bali yang lebih awal menerapkan teknologi ini.
    KPU Makassar juga tengah mempersiapkan sistem teknologi untuk pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) berbasis internet dengan menggunakan fasilitas Google Map. Sistem ini akan membuat KPU
Makassar dengan mudah mendeteksi setiap perkembangan terbaru dari TPS sebelum, saat dan setelah pemilihan.
    "Sistem ini akan memberikan informasi kepada kita tentang batas
wilayah TPS,  lokasi TPS, bahkan sampai jumlah pemilih  pada setiap
rumah tangga di Makassar," tandas Nurmal.
    Fasilitas ini dimungkinkan dilakukan oleh KPU Makassar dengan
menggunakan fasilitas Google Map. Dengan inovasi cerdas, peta wilayah
yang direkam lewat proses pencitraan satelit dari Google akan
mengcover seluruh wilayah Makassar. Dari situ, KPU Makassar bisa
dengan mudah mendeteksi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan
 di wilayah Makassar. (hamsah umar)

Golkar Bone Siap Suarakan JK

MAKASSAR, FAJAR--Jelang pertemuan 24 DPD Golkar se-Sulsel dengan Ketua DPP Golkar, Aburizal Bakrie awal Mei ini,  DPD Golkar Bone mulai menjaring aspirasi kader hingga tingkat bawah.
    Penjaringan aspirasi ke bawah itu, untuk mengetahui seperti apa keinginan kader terkait wacana pencapresan di tubuh partai Golkar. Apalagi, ada kesan Ical-sapaan akrab Aburizal ingin menggiring kader untuk menjadikannya sebagai capres tunggal Golkar.
    Kendati belum berani memastikan siapa kader yang akan diprioritaskan diusuarakan dari Golkar Bone. Sekretaris Golkar Bone, Firman Batari menandaskan selain Ical yang menjadi salah satu prioritas, kader lain seperti mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung merupakan kader yang punya potensi yang harus diperhitungkan.
    "Saya tidak ingin katakan mendukung JK, tapi ingin saya tegaskan bahwa ketika kader Golkar ini merupakan kader yang patut diperhitungkan untuk wacana capres. Namun sebelum DPD Golkar Bone memberi prioritas pada salah satunya, kita akan jaring dulu keinginan dari kader di bawah," kata Firman, Minggu, 29 April.
    Kendati JK menurut Firman merupakan kader yang cukup diperhitungkan dimana menurut informasi yang diperolehnya memiliki elektabilitas yang baik, Firman terkesan hati-hati ketika ditanya bagaimana bentuk dukungan Golkar Bone terhadap JK. Kehati-hatian Firman ini cukup mendasar apalagi sebelumnya diberitakan kalau DPD Golkar Sulsel hanya merekomendasikan satu-satunya capres, Ical.
    Padahal, Kabupaten Bone merupakan tempat kelahiran atau kampung halaman JK, dimana semestinya kader beringin di daerah ini patut ngotot untuk memperjuangkan JK sebagai capres Golkar. "Saya tidak ingin katakan seperti apa pastinya, karena jangan sampai apa yang saya katakan justru tidak sama dengan yang diinginkan kader di bawah. Makanya kita tunggu dua hari ke depan kita akan rapat dulu sebelum ke Jakarta," tandas Firman.
    Konsolidasi organisasi ini penting dilakukan Golkar Bone sehingga apa yang menjadi keinginan kader di bawah, bisa menjadi aspirasi yang disampaikan ke DPP. Karena pada akhirnya semua keputusan akan mewakili keinginan kader. 
    Pastinya, Golkar kata dia tidak bisa kesampingkan kader lain diluar Ical untuk dipertimbangkan jadi calon presiden dari Golkar. Partai ini tetap harus komitmen dengan mekanisme yang telah dibuat, termasuk melalui mekanisme survei. "JK sendiri sudah dikenal oleh semua jaringan Golkar. Makanya, kita serahkan ke kader siapa yang akan diprioritaskan," tambahnya.
    Sementara Ketua Bappilu DPD Golkar Bulukumba, Hamzah Pangki menegaskan bahwa Golkar Bulukumba baru akan melakkan pleno satu dua hari ini. Karenanya, apakah Golkar Bulukumba memunculkan nama JK sangat bergantung keinginan kader. (hamsah umar)

Dewie Incar Birokrat

MAKASSAR, FAJAR--Adik kandung gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Dewie Yasin Limpo mulai menyaring calon pendampingnya di pilwalkot Makassar 2013 mendatang. Politisi Hanura ini mengincar birokrat sebagai calon pendampingnya.
    Dewie beralasan kalau birokrat cukup pantas dan layak mendampinginya di pilwalkot. Faktor pengalaman dalam mengelola pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan kenapa Dewie mengincar birokrat sebagai calon pendamping. Kendati belum ada figur yang akan dipinang, dia mengaku tetap akan menjadikan metode survei sebagai acuan utama.
    "Orang birokrat itu punya pengalaman. Jadi ini saya anggap lebih pantas mendampingi saya kalau maju," ujar Dewie usai silaturahmi dengan tim pemenangannya di aula Man Model Makassar, Minggu, 29 April.
    Kandidat yang cukup percaya diri bertarung di Makassar dengan mengandalkan dukungan masyarakat ini, tidak menyoal siapa figur yang akan mendampinginya nanti. Yang pasti, fokus dia adalah bagaimana di pilwalkot Makassar nanti dia bersama birokrat.
    Politisi Hanura Sulsel ini layak percaya diri bisa bertarung di pilwalkot Makassar. Apalagi, di DPRD Makassar partai ini memiliki tiga kursi sehingga sisa butuh lima kursi untuk bisa maju. Dia sendiri optimis bisa mendapatkan dukungan partainya apalagi Ketua Umum DPP Hanura, Wiranto sangat mendukung dan merespons keinginan Dewie maju di pilwalkot Makassar.
    "Saya ini kader Hanura, alangkah anehnya kalau kader sendiri tidak didukung oleh partai, sementara Pak Wiranto sendiri memberi respons dan mendukung saya bertarung," ujar Dewie.
    Bahkan, dia menyebut Wiranto memotivasinya untuk membangun komunikasi atau mencari partai yang bisa diajak berkoalisi di pilwalkot. Terkait wacana pilwalkot Makassar, saat ini sudah ada beberapa figur yang disebut-sebut akan meramaikan pertarungan. Sebut saja Anis Kamis, Apiaty Amin Syam, dan Syaiful Saleh.
    Dalam bersosialisasi, Dewie memanfaatkan angkutan umum sebagai media sosialisasi. Di Makassar setidaknya ada 500 mobil angkot yang akan dijadikan Dewie sebagai branding. Dia mengklaim dari 500 angkot yang terdata itu, sudah ada sekitar 300 mobil yang sudah dibranding.
    "Sudah 300 unit yang kita branding. Ke depan masih ada yang akan kita branding dalam bentuk lain. Pokoknya kita tunggu dan lihat saja nantinya," tandas Dewie.
    Untuk struktur pemenangan, Dewie mengaku kalau timnya sudah terbentuk di 143 kelurahan di 14 kecamatan yang ada di Makassar. Tim yang telah dibentuk ini juga sudah bekerja menyosialisasikan Dewie di tengah masyarakat.  "Tinggal kita mengevaluasi kinerjanya, Kita terus melakukan komunikasi dengan seluruh tim dan setiap waktu ada laporan mengenai perkembangan yang dilakukan," katanya.
    Dalam bersosialisasi, Dewie menargetkan melakukan pertemuan di 1.000 titik. Makanya, dia terus menggenjot pertemuan dengan masyarakat sekaligus melihat sejauh mana dukungan masyarakat terhadap dirinya. (hamsah umar)

BM PAN Ajak Pengusaha Bergabung

MAKASSAR, FAJAR--Sehari setelah terpilih secara aklamasi, DPC BM PAN Makassar langsung melakukan gebrakan. Organisasi sayap Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengajak kalangan pengusaha di Makassar bergabung di BM PAN.
    Gebrakan itu cukup selaras dengan Ketua BM PAN Makassar, Munandar Barata yang dipilih aklamasi dalam musda BM PAN akhir pekan lalu. Munandar yang merupakan pengusaha dan saat ini menjabat Sekretaris Umum IPMI Makassar, menegaskan akan mengajak rekan-rekannya di IPMI bergabung di organisasi ini.
    "Backround saya kan dari IPMI, sehingga saya akan mengajak teman-teman pengusaha bergabung di BM PAN. Saya ingin pengusaha bergabung di organisasi ini agar BM PAN ke depan bisa lebih maju dan berkembang," tandas Munandar.
    BM PAN Makassar ke depan harus memiliki warna baru dibanding kepengurusan sebelumnya. Karena alasan itu pula sehingga dia sangat berkeinginan mengajak pengusaha bergabung.
    Hal pokok lain yang menjadi agenda setelah terpilih menjadi ketua adalah mempersiapkan kepengurusan BM PAN Makassar paling lambat tiga bulan ke depan. Selama persiapan inilah menjadi momen tetap bagi kalangan pengusaha untuk masuk pengurus BM PAN Makassar.
    Sebaliknya, pengurus BM PAN yang ada sebelumnya akan diajak untuk mencoba berjiwa pengusaha dengan merintis usaha. Keinginan untuk melatih kader BM PAN menjadi pengusaha ini, agar pengurus nantinya tidak sekadar beraktifitas di organisasi tapi juga diberbagai usaha.    
    "Setelah itu hal paling pokok yang akan kita lakukan adalah pemutakhiran keanggotaan mulai dari cabang hingga ranting. Anggota yang ada sebelumnya harus kita data ulang untuk melihat keaktifannya. Kita ingin organisasi ini jalan dan berkarya," tandas Munandar.    
    BM PAN Makassar juga akan menggagas program unggulan yang bisa dijadikan karya baik yang terkait dengan pengurus maupun masyarakat di kota Makassar. Termasuk bagaimana menjalankan program yang telah dicanangkan oleh pengurus sebelumnya, namun hingga saat ini belum sempat diwujudkan. (hamsah umar)
   

Rudiyanto Butuh Kerja Keras

MAKASSAR, FAJAR--Menyisakan tujuh bulan sebelum pilgub Sulsel digelar, Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa membutuhkan kerja keras kalau mau memenangkan pilgub Sulsel 2013.
    Kerja keras ini dibutuhkan Rudiyanto karena yang akan dilawan adalah incumbent, Syahrul Yasin Limpo. Petahana ini sudah banyak bekerja termasuk mesin partainya menghadapi pilgub, begitu juga dengan pasangan cagub Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar yang juga sudah bekerja beberapa bulan.
    Sebaliknya, bupati Sinjai sampai saat ini belum memperlihatkan kerja-kerja politik yang serius selain menggalang dukungan partai politik. Kalau pun ada sosialisasi yang dilakukan baru sebatas pemasangan baliho termasuk di Makassar. Sementara roadshow ke daerah sejauh ini belum dilakukan oleh mantan pengacara ini.
    Selain Rudi-sapaan akrab Rudiyanto, partai Gerindra selaku pengusung juga perlu memacu adrenalin. "Adrenalin dan mesin politik Gerindra harus dipacu tiga kali lipat kalau ingin menang. Ini yang harus dilakukan Rudiyanto mengingat dua calon yang sudah ada sudah banyak bekerja. Demokrat dan Golkar misalnya sudah banyak menyosialisasikan calonnya," kata pengamat politik Unhas, Hasrullah, Kamis, 26 April.
    Memang tidak bisa dipungkiri dukungan penuh Pembina DPP Gerindra, Prabowo Subianto kepada Rudiyanto maju di pilgub Sulsel cukup membantu bupati Sinjai dua periode ini. Namun tanpa kerja keras tim dan partai pengusungnya, Rudi diprediksi sulit untuk memenangkan pertarungan.
    Keinginan Rudiyanto bertarung di pilgub Sulsel patut diapresiasi publik Sulsel. Pasalnya hadirnya sosok tersebut akan memberikan pilihan tersendiri bagi masyarakat dalam menentukan calon pemimpinnya. Yang pasti, hadirnya Rudiyanto bakal memecah suara kedua calon yang sudah lebih awal muncul yakni Syahrul dan Ilham.
    Perhitungan Rudiyanto untuk memilih calon pendamping berdasarkan faktor geopolitik cukup tepat. "Faktor geopolitik merupakan tawaran yang harus diperhitungkan memang. Sehingga ada pemetaan kekuatan dan basis. Namun itu tadi, adrenalin Gerindra perlu dipacu Rudiyanto," tandas Hasrullah.
    Tim Rudiyanto, Chalik Suang menegaskan kerja tim sukses memang belum terlihat saat ini. Namun begitu semua jelas, tim akan bergerak secara merata. "Ibarat lampu dalam ruangan, begitu dinyalakan maka semua akan menyala. Seperti itulah tim Rudiyanto saat ini," tandas Chalik. (hamsah umar)
   

Mei, Pendaftaran Cabup Independen Takalar

MAKASSAR, FAJAR--Calon bupati independen yang ingin bertarung di Takalar sudah harus menyiapkan tiket awalnya berupa dukungan KTP. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Takalar menetapkan pemasukan berkas dukungan cabup independen dimulai Mei.
    Untuk bisa bertarung melalui jalur independen, cabup-cawabup tersebut harus mengantongi sedikitnya 15.000 dukungan berupa fotokopi KTP, atau 5 persen dari jumlah penduduk. Jumlah dukungan ini juga berdasarkan keputusan KPU Takalar.
    Hal lain, calon independen saat mengambil dukungan masyarakat sudah harus menjelaskan siap calon pendampingnya dalam artian sudah berpasangan, begitu juga pada saat memasukkan berkas dukungan ke KPU setempat.      
    "Kalau calon independen ini sudah memasukkan berkas dukungannya, baru kita lakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan dukungan tersebut. Nanti setelah jadwal pendaftaran cabup dimulai baru calon independen ini juga mendaftar secara resmi setelah kita anggap dukungannya memenuhi syarat," jelas Ketua Devisi Hukum Humas dan Pengawasan KPU Takalar, Jussalim, Jumat, 27 April.
    Sejauh ini, calon independen yang menyatakan kesiapannya maju di Takalar adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadiknas) Takalar, Abdul Gani. Kandidat independen ini juga sering berkomunikasi dengan KPU mengenai persyaratan yang harus disiapkan dirinya, termasuk jumlah dukungan KTP yang dibutuhkan.
    Sekadar mengingatkan, pemilukada Takalar akan digelar pada Oktober mendatang. Hingga saat ini setidaknya ada dua cabup yang sudah memastikan kendaraan yakni Makmur Sadda dan Syamsari Kitta. Sementara dari Golkar antara Natsir Ibrahim alias Nojeng dan Burhanuddin Baharuddin. (hamsah umar)  

Rudi Diusul Ketua Pemenangan Pemilu

MAKASSAR, FAJAR--Kasus pencopotan Sekretaris DPD PDIP Sulsel, Rudi Pieter Goni mulai dibahas di tingkat pleno, Jumat, 27 April. Kendati belum melangkah ke teknis penyelesaiannya, namun beberapa wacana sudah mulai berkembang.
    Pleno menyikapi pencopotan Rudi ini baru sebatas brandstorming atau perencanaan awal. Rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDIP Tjahyo Kumolo ini baru sebatas penyampaian kepada forum soal adanya usul reposisi pengurus dari DPD PDIP Sulsel.  
    Ketua Bidang Pendidikan dan Agama sekaligus Ketua Bamusi, Hamka Haq yang berhasil dikonfirmasi mengungkap, dirinya sebagai kader PDIP Sulsel telah mengusulkan dalam pleno agar Rudi direposisi ke jabatan strategis seperti Ketua Bidang Pemenangan Pemilu atau Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi.
    "Tapi belum sampai ada tanggapan seperti apa, karena itu tadi baru sebatas brandstorming. Mungkin dalam pleno berikutnya baru akan dibahas lebih jauh seperti apa penyelesaian kongkretnya. Tapi kalau menurut saya, Rudi harus ditempatkan di posisi strategis ketika harus direposisi. Ini sebagai penghargaan bagi Palaguna dan pelindungan terhadap Rudi," tandas Hamka.
    Hamka berharap, usulannya tersebut bisa jadi pertimbangan dalam pleno berikutnya. Kendati membenarkan kisrus PDIP Sulsel sudah memasuki pleno awal, Hamka enggan menyebut kemana Rudi sebenarnya diusulkan ditempatkan setelah dicopot dari sekretaris. Namun dia mengakui penggantinya adalah Alimuddin.
    Problem lain yang dibahas DPP PDIP adalah terkait penjaringan cagub-cawagub Sulsel. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPP mewajibkan Sulsel melakukan penjaringan, dan tidak berdasar pada keinginan elit PDIP tertentu saja.
    Persoalan pencopotan dan penjaringan cagub-cawagub Sulsel kata Hamka akan dibahas secara terpisah. "Jadi saat ini kita baru cari titik persoalan sebenarnya. Yang pasti memang harus dipisah antara usul reposisi dan persoalan pilgub," tandas Hamka.
    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Sulsel, Iqbal Arifin yang coba dikonfirmasi mengenai instruksi DPP agar PDIP Sulsel membuka penjaringan cagub-cawagub tidak merespon panggilan telepon, begitu juga dengan pesan singkat yang dikirim kepadanya.
    Sejauh ini, belum ada kejelasan kapan PDIP Sulsel membuka pendaftaran cagub-cawagub yang akan diusung di pilgub Sulsel. Di sisi lain, elit PDIP Sulsel sudah condong mendukung kembali Syahrul Yasin Limpo.   (hamsah umar)  

JCR Dorong Pencapaian MDGs di Maros

MAKASSAR, FAJAR--Millenium Developments Goals (MDGs) yang merupakan sebuah komitmen bersama 188 anggota  PBB, mesti didorong untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu caranya melalui konsultasi publik yang digelar JARI Celebes Raya (JCR), Jumat, 27 April.
    Konsultasi publik JCR ini dilakukan dlaam rangka mendapatkan masukan, kritik dan saran dalam rangka penyusunan laporan akhir JARI CSR mengenai pencapaian MDGs yang telah dilaksanakan di Maros.  Kegiatan ini dilaksanakan di Trans Cafe Jalan Poros Maros KM 27.
    "Konsultasi publik ini dilakukan sebagai upaya mendorong pencapaian MDGs di Maros, utamanya yang telah dilakukan oleh JARI Celebes Raya selama 3 tahun," kata Sekretaris Eksekutif, Muljadi Prajitno.
    Konsultasi ini juga untuk mendapatkan gambaran progres pencapaian MDGs hingga tahun 2012, khususnya untuk sektor pendidikan dan pemberdayaan perempuan.
    Narasumber yang dihadirkan dalam konsultasi ini antara lain dari JARI Celebes Raya, Rusman Anor. Di sini, Rusman banyak membahas mengenai upaya mendorong pencapaian MDGs di Maros yang telah dilakukan oleh JARI Celebes Raya sejak 2010 lalu.
    Pembicara lain yakni pejabat Dinas Pendidikan Maros, Ibrahim Dahlan. Ibrahim memaparkan gambaran capaian MDGs di sektor pendidikan khususnya Pendidikan Dasar Untuk Semua.
    Begitu juga Ketua DPRD Maros, Ernawati Nadjamudin yang banyak memberikan gambaran mengenai upaya pemberdayaan perempuan melalui kebijakan penganggaran dalam upaya pencapaian target MDGs.
    Muljadi menyebut, pencapaian MGDs mudah dicapai bila ada good will dan political will dari pemerintah serta terlaksananya prinsip-prinsip good govermance dalam sistem pemerintahan nasional maupun daerah, dalam rangka menyejahterahkan masyarakat. Karenanya, target MGDs merupakan sebuah upaya penanggulangan kemiskinan yang sangat spesifik, terukur  serta berbasis pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
    Di Maros, JCR mendorong MGDs pada goal 2 pendidikan dasar untuk semua dan goal 3 pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Upaya dilakukan dengan berbagai strategi dan metode, di antaranya mendorong RPJMD Maros dan RPJM Desa yang merespon MDGs sebagai sasaran pembangunan di beberapa desa yang menjadi locus program, responsif MDGs mulai dari penguatan kapasitas warga dan SKPD, technical asistensi, seminar, lokakarya, public hearing, diskusi mengenai permasalahan hingga rekomendasi terhadap 2 goal yang menjadi sasaran pencapaian. (hamsah umar)

Elit Politik Torut Siap Menangkan IA

MAKASSAR, FAJAR--Banyak dicitrakan negatif di Toraja dan Toraja Utara, tidak membuat tokoh berpengaruh di dua kabupaten tersebut alergi dengan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar.
    Sebaliknya, pasangan nasionalis-religius ini mendapat dukungan luas sejumlah elit politik di Toraja Utara (Torut). Misalnya saja mantan calon bupati Toraja Utara YS Dalipang, Daniel Rendeng, dan Bride S Allorante Rombelayuk. Ketiga mantan calon bupati ini siap memenangkan Ilham-Aziz. Selain itu, juga ada mantan bupati Toraja, Amping Situru yang lebih awal mendukung IA.
    Tokoh lain yang berada di barisan terdepan IA di Toraja dan Toraja Utara adalah Viktor Datua Batara Tanah Toraja. Viktor adalah mantan kapolres di daerah itu.
    Dukungan tokoh ini terhadap Ilham layak diperhitungkan. Amping misalnya masih memiliki pengaruh apalagi istrinya saat ini menjabat sebagai wakil bupati Toraja. Begitu juga Victor yang pada pemilukada Toraja lalu menjadi rival istri Amping.
    llham-Aziz dua hari terakhir menggarap Toraja dan Toraja Utara. Kemarin pasangan ini melakukan silaturahmi dengan keluarga besar Bride S Allorante Rombelayuk di Tongkonan Passurassan di Kecamatan Nanggala.
    "Dukungan yang kami berikan sesuai hati nurani, kendati diteror, kami tetap mendukung karena saya dengan orang tua Pak Ilham seperjuangan. Waktu orang tua Pak Ilham Bupati Gowa, suami saya Kapolres Gowa. Sehingga kami memiliki kedekatan," katanya Allorante ibu Bride.
    Dalam silaturahmi ini, turut hadir mantan kepala lembang (kepala desa) se-Toraja Utara. Mantan Kepala Lembang Balusu, Pongpilipin berbangga bisa bersilaturahmi dengan Ilham. Mereka pun sepakat mendukung IA di pilgub Sulsel.
    "Saya berharap dukungan warga Toraja Utara ini merupakan wujud semangat baru untuk melakukan perubahan yang lebih baik di Sulsel," kata Ilham.       
    Dari situ, Ilham munaikan salat Jumat di Masjid Raya Rantepao kemudian menghadiri pesta kedukaan keluarga Marten Palinggi di Keluarahan Buntu Barana, Kecamatan Tikala, Toraja Utara.
    Di Toraja Utara, YS Dalipang tampil sebagai ketua tim pemenangan IA. Dia dan timnya dikukuhkan di kediamannya, Karassik, Rantepao. Dalipang meminta kepada seluruh keluarga dan tim pemenangan bergabung dan merapatkan barisan memenangkan IA. Kerja keras dari tim relawan dan keluarga menjadi penentu kemenangan.
    Wali Kota Makassar peraih penghargaan pengelolaan pemerintahan yang baik berharap kepada tim relawan dan partai pengusun agar dapat bersinergi untuk melakukan komunikasi politik kepada masyarakat dalam mencapai harapan. "Saya yakin, partai dan tim relawan bisa bersinergi untuk satu tujuan bersama, yakni memenangkan pemilihan gubernur," katanya. (hamsah umar)

Diintervensi, PT LSI Tarik Diri

*Survei Cabup Golkar di Takalar

MAKASSAR, FAJAR--Kegiatan survei idealnya berlangsung rahasia alias tidak diketahui pihak berkepentingan. Namun itu tidak terjadi pada survei cabup Golkar Takalar.
    Survei terakhir yang dilakukan DPP Golkar pascahasil survei Indobarometer dianggap batal karena dianggap ganjal, kembali menuai masalah. Survei yang disebut-sebut dilakukan oleh PT Lingkaran Survei Indonesia (PT LSI) juga tidak mulus. Survei ini bocor hingga mengakibatkan surveyor (petugas survei) diintervensi aparat di desa.
    Lebih fatal lagi, tenaga survei yang ditunjuk lembaga yang dipercaya oleh Golkar itu diinapkan di rumah salah seorang kepala desa pada salah satu desa di Kecamatan Galesong. Sebagai bentuk rekayasa, data-data yang disampaikan kepada petugas survei juga banyak direkayasa yang diduga untuk menguntungkan pihak tertentu.
    Tidak ingin lembaganya tercitra buruk, lembaga yang ditunjuk DPP Golkar tersebut memutuskan menarik diri dari proses survei di Golkar. Ini tentu saja membuat pusing DPP Golkar apalagi tahapan pemilukada Golkar Takalar sudah dekat. Kalau tidak ada halangan, bulan depan pendaftaran calon sudah dimulai.
    Opsi pun mulai berkembang. Ada yang menyebut DPP akan berpedoman pada survei terakhir atau survei yang dilakukan Indobarometer yang mengunggulkan Ketua DPD Golkar Takalar, Natsir Ibrahim. Begitu juga menjadikan survei pertama dan kedua yang unggulkan Burhanuddin Baharuddin akan dijadikan patokan DPP. Sambil melihat survei pembanding beberapa survei sebelumnya.     
    Korwil Takalar DPD Golkar Sulsel, Hoist Bachtiar yang dikonfirmasi terkait adanya intervensi aparat terhadap lembaga survei yang ditunjuk DPP Golkar tidak menampik hal itu. "Saya dengan ada seperti itu, kabar terakhir akan menunjuk tim survei lain," kata Hoist.
    Hoist mengaku tidak mengerti dengan kejadian ini atau bocornya survei yang dilakukan DPP di Takalar. Padahal kalau dilakukan dengan benar atau tidak ada pihak internal yang membocorkan, survei tersebut tidak mungkin akan diketahui aparat setempat.
    "Saya tidak menuduh ada yang bocorkan tapi logikanya seperti itu. Padahal yang diinginkan Golkar adalah adanya keterlibaan masyarakat secara awal. Artinya calon Golkar memang sudah tidak asing di masyarakat. Tapi kalau ada permainan jadinya kacau. Khawatirnya kita, kalau salah menentukan cabup kita malah tidak bisa mencapai tujuan yang ingin diraih," tandas  Hoist.
    Soal wacana DPP akan mengambil survei Indobarometer, Hoist menegaskan Golkar tidak mungkin menjadikan survei yang sudah dibatalkan itu sebagai acuan. Lebih memungkinkan ketika menggunakan survei lain untuk melakukan survei ulang yang benar-benar rahasia.
    Fungsionaris Golkar Sulsel, Burhanuddin Baharuddin yang juga kandidat bupati di Golkar menyesalkan terjadinya intervensi aparat terhadap lembaga survei yang ditunjuk Golkar. Hanya saja, dia enggan menanggapi terlalu jauh mengenai masalah tersebut.
    "Saya lebih baik fokus dan menunggu jadwal fit and propert test dari DPP terhadap kandidat cabup-cawabup yang telah mendaftar di Golkar. Yang pasti intervensi lembaga survei terakhir memang ada," tandas Burhanuddin. (hamsah umar)

Fitriana di Bantaeng, Yusman Bulukumba

*Suksesi BM PAN

MAKASSAR, FAJAR--Suksesi Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN)  di Bantaeng dan Bulukumba dalam musyawarah daerah (musda), resmi menghadirkan pemimpin baru.
    Di Bantaeng, BM PAN dinakhodai Fitriana Fachruddin. Ketua ini terpilih secara aklamasi setelah semua pemilik suara sepakat mendukug kader perempuan tersebut. Musda digelar Jumat, 27 April.
    Sebelum terpilih aklamasi, Fitriani sebenarnya memiliki rival berat yakni M Arief Arsyad. Namun setelah melalui musyawarah, Arief kemudian menyatakan sikap memberi kepercayaan pada Fitriana sebagai Ketua BM PAN Bantaeng. Fitriana sendiri tercatat sebagai anggota DPRD Bantaeng.
    Sehari sebelumnya, Musda BM PAN Bulukumba juga digelar di Hotel Arini II Bulukumba. Musda BM PAN ini dihadiri wakil bupati Bulukumba, Syamsuddin. Di daerah ini, pemilihan ketua juga dilakukan secara aklamasi dengan menunjuk Yusman Wahab sebagai Ketua BM PAN Bulukumba. Sebelumnya, dia juga bersaing dengan kader lain, Arfan.
    Namun begitu mau pemilihan ketua, peserta diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah. Hasil musyawarah ternyata memutuskan untuk memilih Yusman sebagai ketua secara aklamasi. Pengurus DPD PAN Bulukumba turut memantau proses musda BM PAN di daerah ini. "Kami dari DPD sekadar memantau musda," kata pengurus DPD PAN Bulukumba, Irham Rahimin.
    Ketua BM PAN Sulsel, Ilham Rifurio didampingi Sekertaris BM PAN Sulsel, Aswan Ahmad mengharapkan kepada ketua terpilih  agar merangkul pengurus lainnya dan tidak bercerai-berai.
    Untuk Makassar, Musda akan digelar hari ini, Sabtu, 28 April di Hotel Singgasana. Ada tiga kandidat yang akan bertarung yakni Dedy Afandy, Munandar Barata dan Awaluddin. Adapun Musda BM PAN Sinjai diambilalih DPW BM PAN Sulsel karena deadlock. (hamsah umar)

Golkar Bone Siapkan Survei Pembanding

MAKASSAR, FAJAR--Penentuan cabub-cawabub Golkar Bone memang ditetapkan DPP Golkar termasuk urusan surveinya. Namun terkait pemilukada Bone, partai ini berlambang pohon beringin ini akan menyiapkan survei lokal.
    Survei lokal yang akan dilakukan DPD Golkar Bone ini akan dijadikan pembanding survei yang bakal dilakukan DPP Golkar. Ada dugaan, survei lokal dilakukan untuk memastikan survei DPP Golkar berjalan baik dan layak dipercaya. Apalagi, di Bone putra Ketua DPD Golkar Bone A Idris Galigo, A Irsan Idris menjadi kandidat kuat yang berpeluang mengendarai partai ini.
    Saat ini, nama-nama cabup Golkar Bone dari proses penjaringan di tingkat DPD Golkar Bone sudah ada di tangan DPP Golkar. Setidaknya ada sembilan kandidat yang bersaing di partai ini. Mereka antara lain A Irsan Idris, A Baso Fahsar Padjalangi, A Mangungsidi,  A Sultan Pawi, A Yuslim Patawari, dan sejumlah kandidat lainnya.
    "Umumnya yang mendaftar cabub di Golkar dari kalangan birokrat dan akademisi dan tidak ada dari partai lain. Nama-nama tersebut tinggal menunggu proses di DPP," kata Ketua Tim Pilkada DPD Golkar Sulsel untuk pemilukada Bone, Andi Marzuki Wadeng, Kamis, 26 April.
    Marzuki memastikan survei lokal yang akan diadakan DPD Golkar Bone tidak akan menjadi pertentangan di antara kandidat yang bertarung, dengan alasan lembaga survei yang akan digunakan harus kredibel dan layak dipercaya. Survei lokal ini bisa saja berpotensi melahirkan perpedaan persepsi apalagi ada putra ketua yang ikut bertarung.
    Untuk survei cabup Bone ini, Marzuki menyatakan DPP bakal melakukan survei hingga dua kali sebelum menentukan cabup yang akan direkomendasi. "Apalagi kan pemilukada Bone ini masih jauh sehingga survei bisa dilakukan hingga dua kali," katanya.
    Wakil Ketua Tim Pilkada DPD Golkar Bone, A Akbar menyatakan setelah penjaringan cabup Golkar Bone rampung, DPD Golkar saat ini menjaring cawabup. Proses penjaringan akan berlangsung  hingga Minggu, 28 April.  "Jumlah cawabup yang mendaftar hingga saat ini sudah mencapai 15 orang. Cuma calon yang mengambil formulir ini belum pasti mengembalikan formulir," kata Akbar.
    Di antara kader Golkar yang mendaftar cawabup adalah Ketua DPRD Bone, Ambo Dalle serta Sekretaris DPD Golkar Bone, A Akbar. Ambo Dalle selama ini digadang-gadang menjadi cawabup untuk mendampingi Fahsar, bahkan mereka sudah biasa jalan bersama melakukan sosialisasi. (hamsah umar)            

RAS Community Perkuat IA di Toraja

MAKASSAR, FAJAR--Dukungan terhadap pasangan cagub Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) terus mengalir. Kali ini datang dari mantan Ketua DPD Golkar Tana Toraja, Amping Situru.
    Amping membentuk relawan untuk IA dengan nama Relawan Amping Situru (RAS) Community. Relawan ini sebenarnya sudah lama terbentuk bahkan mulai diperlebar hingga kecamatan dan desa. RAS Community ini dikoordinir oleh putra Amping, Rilman Amping Situru.
    Tidak hanya di Tana Toraja, relawan ini juga siap melebarkan saya hingga kabupaten Toraja Utara. Apalagi daerah yang baru saja dimekarkan ini masih tetap menjadi bagi dari Toraja. Rilman menyatakan RAS Community siap hadir hingga pelosok Tana Toraja dan Toraja Utara.
    Sasaran utama RAS Community adalah menggalang dukungan dari segmen pemilih pemula. Untuk mempermudah konsolidasi, sekretariat relawan ini bertempat di kediaman pribadi Amping Situru. Di sekretariat ini, Ilham-Aziz melakukan pertemuan dengan Amping, Kamis, 26 April. Ilham lama berbincang dengan mantan bupati dua periode ioni di Lamuna, Makale.
    Sebagai tanda Amping resmi masuk rumah rakyat, Ilham memakaikan batik bercorak khas Toraja bertuliskan IA. Baju berwarna biru itu diberikan kepada Amping selaku penasehat RAS Community.
    "Ini mempertegas dukungan saya kepada duet IA. Saya tidak perlu sembunyi-sembunyi untuk menyatakan dukungan terhadap pasangan ini,"  kata Amping saat dikenakan batik oleh Ilham yang disambut tepuk tangan para relawan.
    Sementara Ketua Tim Pejuang Muslimah Ilham-Aziz, Sabriati Aziz melakukan sosialisasi di kalangan mahasiswa. Salah satunya dengan menjadi pembicara pada seminar yang digelar mahasiswa STAIN Samata Gowa. Seminar ini diikuti setidaknya 500 mahasiswa di daerah ini.
    Tim Pejuang Muslimah IA memang banyak dibackup oleh kalangan mahasiswi di Makassar. Bahkan mayoritas tim yang tergabung di tim pejuang muslimah ini adalah kalangan mahasiswi. Di tengah mahasiswa, Sabriati membahas tentang perjuangan wanita dari masa ke masa, mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini.
    Dia juga mengulas tentang keterlibatannya dalam setiap organisasi kemahasiswaan pada masanya, seperti menjadi ketua Kohati. Seminar ini juga menghadirkan Diza Rasyid Ali dan Norma. (hamsah umar)

PDIP Sulsel Wajib Jaring Cagub

MAKASSAR, FAJAR--Keinginan elit DPD PDIP Sulsel menyerahkan sepenuhnya  Ketua PDIP Sulsel, HZB Palaguna untuk menentukan cagub yang akan diusung di pilgub Sulsel tidak mulus. DPP PDIP mewajibkan partai berlambang moncong putih ini melakukan penjaringan dan penyaringan.
    Keharusan pengurus DPD yang menghadapi pemilukada untuk melakukan penjaringan dan penyaringan termasuk Sulsel ini, diwacanakan DPP PDIP dalam rapat pleno yang digelar Kamis, 26 April. Aturan partai yang mengharuskan partai menjaring cagub harus dijalankan dengan membuka ruang kepada setiap kandidat.
    "Wacana umum mengenai penjaringan dan penyaringan cagub memang ada. Tapi bukan hanya di Sulsel tapi semua DPD yang menghadapi pemilukada. Akan ada surat resmi yang dikirimkan ke masing-masing DPD untuk melakukan penjaringan," kata Ketua Bidang Pendidikan dan Agama sekaligus Ketua Bamusi, Hamka Haq.
    Hamka menyebut, mekanisme di PDIP memang mengharuskan partai untuk menjaring cagub/cawagub, kendati pada daerah tertentu kata dia, terkadang melihat berbeda. Misalnya saja menyerahkan sepenuhnya kepada ketua. Namun keinginan seperti ini akan dilihat lebih jauh apakah bisa dibenarkan atau tidak.
    Sekadar mengingatkan, pada pleno DPD PDIP Sulsel beberapa waktu lalu, mengisyaratkan untuk tidak melakukan penjaringan cagub rapi menyerahkan sepenuhnya kepada Palaguna. Kendati dalam pleno itu sempat juga mencuat untuk tetap dilakukan pendaftaran calon. Dalam pleno itu juga PDIP mengisyaratkan mendukung kembali Syahrul Yasin Limpo di pilgub Sulsel dengan alasan tidak ada alasan untuk mengevaluasi dukungan PDIP ke incumbent.
    Hamka menambahkan bahwa isu mengenai Sulsel dan provinsi lain akan dibahas dalam pleno, Jumat, 27 April hari ini. "Semua isu-isu di daerah termasuk Sulsel mungkin kita bahas besok. Tadi kita lebih banyak membahas isu nasional," tandas Hamka.
    Penjaringan hingga penyaringan cagub kata Hamka memang perlu dilakukan setiap DPP. "Kalau pendaftaran sudah dibuka tapi cuma satu yang mendaftar itu saja yang diproses. Biasanya kan calon kalau sudah tahu partai condong ke calon tertentu mereka tidak mau lagi mendaftar. Yang pasti penjaringan itu harus ada proses pendaftaran," ujar Hamka.
    Informasi lain menyebutkan bahwa, DPP PDIP akan meminta secara tertulis DPD PDIP Sulsel memberikan alasan pencopotan Sekretaris PDIP Sulsel, Rudi Pieter Goni secara tertulis melalui Bidang Kehormatan.
    Wasekjen DPP PDIP, Hastomo sebelumnya menjelaskan DPP menjadwalkan klarifikasi DPD soal alasan reposisi pengurus di daerah ini. Klarifikasi tidak hanya dilakukan ke DPD tapi juga terhadap pihak yang diusulkan dicopot.   (hamsah umar)
   

Dua Plt Hanura Sulsel Incar Makassar

MAKASSAR, FAJAR--Dua pelaksana tugas (plt) DPD Hanura Sulsel siap bersaing di musyawarah cabang (muscab) lanjutan DPC Hanura Makassar, yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 8 Mei mendatang.
    Kedua plt yang siap maju sebagai kandidat Ketua DPC Makassar ini yakni plt sekretaris Imbar Ismail dan plt bendahara Nurmiati. Saat ini, lima kader Hanura mencuat menjadi calon ketua DPC Hanura Makassar. Selain kedua plt tersebut juga ada Waris Halid, Jalaluddin Akbar serta Bakri. Informasi yang diperoleh, kandidat tersebut sudah menggalang dukungan PAC untuk bisa maju sebagai calon.
    Agenda muscab Makassar sebelumnya ditetapkan DPD Hanura Sulsel pada 30 April, namun belakangan terpaksa diundur ke 8 Mei. Informasi yang diperoleh, penundaan dilakukan karena kandidat yang akan bertarung sedang umrah dan baru kembali pada 3 Mei yakni Waris Halid.
    Plt wakil ketua DPD Hanura Sulsel, Asrullah Awing yang dikonfirmasi membenarkan bahwa muscab baru akan digelar 8 Mei mendatang. Muscab ini turut dihadiri pengurus DPP Hanura sebagai pemantau. Untuk memperebutkan posisi ketua DPC Hanura Makassar, partai ini memberi ruang kepada semua kader untuk mencalonkan diri kendari sifatnya lanjutan.
    "Sepanjang memenuhi syarat umum dan syarat khusus untuk maju, kita beri ruang bagi semua kader untuk maju. Syarat khusus salah satunya harus mendapatkan dukungan PAC minimal 20 persen dari total suara yang akan diperebutkan," kata Asrullah, Kamis, 26 April.
    Berdasar petunjuk organisasi DPP Hanura tentang pelaksanaan muscab Hanura Makassar, ditegaskan bahwa tahapan muscab Hanura yang lalu utamanya pada tahapan pleno IV dibatalkan. Dalam artian, calon ketua yang akan bertarung harus diseleksi ulang baik berkas maupun bukti dukungan dari PAC. Jumlah suara yang diperebutkan adalah 15 suara yang terdiri dari 14 PAC dan 1 pemuda Hanura.    
    Plt bendahara Hanura Sulsel, Nurmiati menegaskan sangat siap bertarung di muscab Hanura Makassar apalagi setelah memenuhi syarat dukungan dari PAC. Beberapa PAC kata dia sudah melakukan pleno dan menyatakan dukungannya secara resmi kepada Nurmiati. "Tidak ada kata menyerah untuk bertarung di muscab Hanura Makassar. Dukungan dari teman-teman PAC juga sudah ada," kata Nurmiati. (hamsah umar)        

Golkar Siapkan Kelompok Kader di Pelosok

MAKASSAR, FAJAR-- DPD Golkar Sulsel saat ini memang belum membentuk tim pemenangan untuk Syahrul Yasin Limpo di pilgub 2013. Namun gambaran strukturnya sudah disiapkan partai berlambang pohon beringin ini.
    Salah satunya partai Golkar akan menghadirkan kelompok kader yang khusus bekerja memenangkan Syahrul pada tingkat dusun bahkan tingkat RT/RW.  Kelompok kader ini merupakan turunan dari tim pemenangan partai Golkar yang akan dibentuk hingga tingkat kecamatan dan desa.
    Anggota Tim Pilkada DPD Golkar Sulsel, Arfandi Idris yang juga digadang-gadang sebagai ketua tim pemenangan Syahrul di partai Golkar menyatakan, kelompok kader ini disiapkan dengan harapan tim pemenangan petahana ini ada hingga pelosok dusun sekalipun. "Jadi bukan hanya sampai di desa, tapi dusun dan RT/RW kita akan hadirkan tim. Cuma namnya kelompok kader," kata Arfandi, Kamis, 26 April.
    Struktur tim pemenangan Golkar untuk pilgub Sulsel saat ini sudah direkomendasikan tim pilkada ke Syahrul. Tim pemenangan Golkar terpisah dengan tim lain baik tim keluarga maupun tim pemenangan dari partai lain. "Jadi ini khusus tim pemenangan Golkar," kata Arfandi.
    Kendati Syahrul adalah cagub petahana, Arfandi menegaskan tim pemenangan tetap dibutuhkan karena tim ini menjadi faktor penting dalam meraih kemenangan. "Ditambah mesin partai kita yang sudah lebih awal bergerak, kita sangat optimis memenangkan pilgub," tandas Arfandi.
    Kendati Syahrul selama ini intens melakukan roadshow ke daerah termasuk melantik timnya seperti di Bone, Golkar merasa cagub petahana ini belum bekerja.  Arfandi menyebut, Syahrul baru akan habis-habisan melakukan sosialisasi pada Juni mendatang atau enam bulan sebelum hari pencoblosan. (hamsah umar)
                                          

Aziz: Rumah Rakyat Tampung Multietnis

MAKASSAR, FAJAR--Anggota DPD RI, Aziz Qahhar Mudzakkar mempertegas bahwa rumah rakyat adalah wadah yang bisa menampung semua kalangan termasuk semua etnis (multietnis).
    Di rumah rakyat itu, semua warga negara memiliki hak yang sama utamanya dalam mendapatkan keadilan. Ini ditegaskan calon wakil gubernur Sulsel saat mengukuhkan tim pemenangan Ilham-Aziz (IA) serta dialog dengan tokoh masyarakat Toraja di Hotel Pantan, Tana Toraja, Kamis, 26 April.
    Namanya saja rumah rakyat sehingga penghuninya tidak terbatas. Semua agama dan etnis bisa ditampung termasuk elemen masyarakat dari rakyat biasa hingga masyarakat berada bisa masuk rumah rakyat. Rumah rakyat ingin mewujudkan sistem yang ada  dan tidak diskriminatif terhadap agama, suku, dan ras.
    Di Tana Toraja, pasangan Semangat Baru ini mengukuhkan Yusuf Biringkanae sebagai ketua tim pemenangan IA Tana Toraja. Pengukuhan tim dihadiri pemangku adat Bitti Kaka, Mansur Baturanda. Dia adalah tokoh masyarakat Toraja yang pernah menjadi camat pada usia 20 tahun serta pernah menjadi ajudan Qahhar Mudzakkar. Juga tokoh agama setempat pendeta Kabanga.
    "Kami tidak menjanjikan apa-apa. Tapi akan memberikan yang terbaik dan mengembalikan kejayaan Toraja seperti masa silam," kata Wali Kota Makassar dua periode ini.
    Tana Toraja memiliki ciri dan karakteristik tersendiri misalnya saja dalam keluarga serumpun ada yang memiliki perbedaan akidah. Di tempat ini, Ilham-Aziz juga menyakinkan rakyat Toraja soal isu mering yang dikaitkan dengan Aziz utamanya terkait program masyarakat religius, termasuk sosok orang tuanya, Kahar Mudzakkar.
    Meski banyak dicitrakan buruk di Toraja, namun masyarakat Tana Toraja tetap menyambut hangat kandidat gubernur ini. Salah satu buktinya dengan terpampangnya baliho bertuliskan La Mo Te Andalanta Solanasang yang berarti inimi andalan kita semua (Ilham-Aziz). Tae kupakasiriki kurre sumange yang berarti kita tidak akan mempermalukan IA. Di daerah ini, bahkan ada pendukung Ilham-Aziz yang mendirikan warung kopi dengan identitas IA yakni warung kopi PIA (pendukung Ilham-Aziz) tepatnya di Jalan Ampera Toraja.
    Ilham-Aziz juga berdialog lintas agama di Pusat Studi dan Pembinaan Tangmentoe Gereja Toraja. Dialog difasilitasi Ketua Badan Pekerja Sinode (BPS) Tana Toraja Pendeta Musa Salusu. "Sebagai pemuka agama kita berkewajiban menerima semua orang, tidak boleh tebang pilih, kita wajib mendoakan semua. Kita bersyukur Ilham-Aziz (IA) hadir membangun komunikasi lintas agama," kata Pendea Musa.  (hamsah umar)

Cabup Golkar Takalar Tinggal Diplenokan

MAKASSAR, FAJAR--Siapa bakal cabup yang akan mengendarai Golkar di pemilukada Takalar segera terjawab. DPP Golkar memastikan penetapan cabup akan dilakukan pada awal Mei mendatang.
    Untuk penentuan cabup itu, DPP Golkar tinggal menunggu jadwal tepat utamanya kesiapan waktu Ketua DPP Golkar, Aburizal Bakrie serta Ketua Tim Pilkada DPP Golkar, Nurdin Halid. Di Takalar, ada dua kader Golkar yang bersaing ketat mendapatkan rekomendasi partai berlambang pohon beringin ini.
    Keduanya adalah Ketua DPD Golkar Takalar, Natsir Ibrahim alias Nojeng dengan fungsionaris Golkar Takalar, Burhanuddin Baharuddin. Dari berbagai survei, Burhanuddin memang cukup diunggulkan tapi faktor Nojeng sebagai putra mahkota juga tidak bisa dinafikan oleh Golkar.
    "Saat ini kita tinggal menunggu jadwal rapat pleno penetapan cabup di Takalar. Ini kan terkait kesiapan waktu ketua karena ini akan dipimpin langsung beliau. Rencanya, awal Mei sudah akan ditetapkan," kata Arfandi.
    Pekan lalu, DPP Golkar  memang telah mengundang tim pilkada DPD Golkar Sulsel terkait pemilukada Takalar. Arfandi menyebut, semua cabup dan cawabup yang mendaftar di Golkar Takalar sudah di tangan DPP termasuk hasil survei terakhir pascaberedarnya survei Indobarometer yang kurang diyakini oleh Golkar.
    Di tengah penantian penetapan cabup Golkar Takalar ini, Arfandi berharap kedua kader Golkar yakni Nojeng dan Burhanuddin tetap menjaga soliditas. "Semua cabup yang mendaftar di Golkar sebenarnya kader kita cuma ada yang diluar struktural yakni  di Kosgoro," tandas Arfandi.
    Terkait hasil survei terakhir Golkar ini, beredar isu kalau hasil survei Golkar tersebut beredar di kalangan masyarakat. "Kita tidak  tahu kenapa ada informasi yang menyebut ada survei beredar," kata tambahnya. (hamsah umar)          

Palaguna Tepis Isu Opsi Karteker

MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Sulsel, HZB Palaguna menepis isu adanya opsi DPP PDIP untuk menunjuk karteker di Sulsel, hanya karena adanya usulan reposisi kader.
    Sebelumnya diperoleh bocoran bahwa DPP PDIP menyiapkan opsi menunjuk karteker di Sulsel sebagai salah satu opsi penyelesaian ribut-ribut kasus pencopotan Sekretaris DPD PDIP, Rudi Pieter Goni. Setahu mantan gubernur Sulsel ini, DPP belum pernah melakukan pleno apalagi memunculkan opsi karteker. "Rapat DPP seperti itu tidak ada. Untuk jelasnya hubungi DPP," kata Palaguna melalui pesan singkatnya, Rabu, 25 April.
    Sebelumnya diperoleh bocoran bahwa Ketua DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri menyiapkan dua karteker masing-masing  Ketua Bidang Pemerintahan Daerah DPP PDIP, Komarudin Waetubun, serta Ketua Bidang Pendidikan dan Agama sekaligus Ketua Bamusi, Hamka Haq jika opsi terakhir disepakati.   
    Dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Hamka Haq yang disebut-sebut disiapkan menjadi karteker mengaku tidak tahu menahu soal opsi tersebut. Sejauh ini, DPP PDIP belum melakukan pleno untuk menentukan sikap soal usul reposisi kader di PDIP Sulsel. "Kalau ada opsi seperti itu pasti diputuskan melalui rapat pleno. Megawati saya kira tidak pernah mengambil keputusan tanpa melibatkan pengurus dalam rapat pleno," kata Hamka.
    Kalau pun ada wacana di tingkat bidang misalnya, Hamka menegaskan bahwa hal tersebut bukan sebuah keputusan karena setiap keputusan harus melalui pleno. Bagi Hamka sendiri, opsi karteker seperti yang berkembang adalah hal yang mustahil kalau sekadar berpatok pada usulan reposisi pengurus.     
    Yang memungkinkan DPP menunjuk karteker ketika pimpinan partai terbukti melakukan pelanggaran AD/ART, diproses hukum karena perbuatan pidana, melakukan tindakan amoral seperti terlibat narkoba atau perselingkuhan, begitu juga ketika kepengurusan partai tidak aktif. "Kalau tidak aktif dilakukan pembekuan menyeluruh kemudian menunjuk plt. Jadi kalau hanya karena usulan reposisi saya kira sangat mustahil ada opsi karteker," tandas Hamka.
    Begitu juga opsi Rudi diganti sebagai sekretaris namun penggantinya ditunjuk oleh Rudi sendiri. "Tidak pernah ada keputusan partai ditolak atau ditentukan oleh pengurus dibawahnya. Yang bisa menolak atau menentukan adalah Megawati ketika itu keputusan DPD," jelas Hamka.
    Untuk pleno masalah reposisi kader, Hamka memperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Biasanya, DPP melakukan pleno setiap pekan pada Kamis dan Jumat. Usul reposisi Rudi menjadi terkesan bermasalah karena dianggap dicopot. "Tidak ada masalah sebenarnya, cuma diberitakan dicopot sehingga ada kesan masalah. Padahal hanya direposisi untuk jabatan lain," katanya.
    Bagi Hamka, yang terbaik untuk usul reposisi Rudi adalah menempatkan Rudi pada posisi strategis. Misalnya saja sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu, sehingga bisa membantu Palaguna dari bidang lain.
    Tidak boleh kata dia, Rudi direposisi pada jabatan yang tidak strategis atau terkesan dibuang dari pengurus. Dan untuk posisi pemenangan pemilu, Hamka melihat posisi tersebut cukup strategis. (hamsah umar) 

JS Cari Simpati Korban Kebakaran

Makassar, FAJAR--Calon wali kota Makassar, Jafar Sodding (JS) coba mencari simpati warga dari korban kebakaran Jalan Bajiminasa, Kelurahan Tamarunang Mariso Makassar, Rabu, 25 April.
    Cawali yang populer dengan tagline mantap mentong ini menyalurkan bantuan kepada para korban kebakaran. JS bahkan rela berada di tengah-tengah puing kebakaran untuk membantu warga ini.
    Sedikitnya 113 kepala keluarga yang menjadi korban mendapat bantuan dari JS. Bantuan berupa kebutuhan pokok sehari-hari serta dalam bentuk uang tunai. "Walau tidak besar,mudah-mudahan bisa meringankan dan membantu para korban kebakaran," kata JS.
    Penyerahan  bantuan korban kebakaran ini disaksikan Ketua RW 001 dan RW 002, ketua Rt dan tokoh masyarakat setempat. "Tapi mohon maaf, jangan terlalu dinilai harganya. Kepedulian kami untuk membantu para korban kebakaran itu nomor satu bagi kami," tambah JS.
    Sebagai wakil rakyat di DPRD Sulsel, JS memang punya kewajiban untuk melihat warganya yang sedang dilanda kesusahan. Apalagi wakil rakyat dari kader PKS selalu peduli kepada masyarakat, apalagi yang tertimpa musibah seperti para korban kebakaran.
    Bantuan kepada korban kebakaran itu sebagai wujud kepedulian dan kesetiakawanan sosial JS. Warga yang menjadi korban kebakaran pun terlihat cukup gembira dengan uluran tangan legislator PKS Sulsel ini. (hamsah umar)

Luthfi Motivasi Ilham Kelola Pemerintahan

MAKASSAR, FAJAR--Staf ahli wakil presiden RI, Luthfi A Mukti berbincang akrab dengan calon gubernur Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin. Keakraban kedua putra Sulsel ini terlihat disela-sela peringatan otonomi daerah di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu, 25 April.
    Dalam pertemuan itu juga terlihat wakil bupati Lutra, Indah Putri Indriani. Banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, apalagi Ilham saat ini sebagai cagub Sulsel berpasangan dengan putra Luwu, Aziz Qahhar Mudzakkar.
    Luthfi yang berhasil membawa kemajuan di Lutra semasa menjabat bupati di daerah itu, bahwa memberikan motivasi khusus kepada Ilham utamanya dalam mengelola pemerintahan khususnya ketika terpilih menjadi gubernur mendatang. Luthfi berharap Ilham bisa menghadirkan pemerintahan yang amanah dan profesional.
    "Memang Pak Ilham dan Luthfi melakukan pertemuan di sela peringatan otonomi daerah. Mantan bupati Lutra yang saat ini menjadi staf ahli wapres itu bahkan memotivasi Ilham," kata Ketua Bidang Komunikasi dan Publikasi DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal.
    Suasana keakraban Ilham dengan Luthfi maupun Indah terlihat dengan jelas. Saat itu, Ilham mengenakan seragam dinas begitu juga Indah, sementara Lufhfi mengenakan kemeja putih.
    Terkait pilgub Sulsel yang diagendakan Januara 2013 mendatang, Luthfi sebenarnya pernah mengutarakan niatnya bertarung, bahkan beberapa baliho miliknya sempat beredar. Saat ini, dia juga masih disebut-sebut bakal menjadi calon pendamping Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa. Namun sejauh ini belum ada sikap resmi Luthfi apakah benar akan maju atau tidak.
    Luthfi sempat mengutarakan niatnya bertarung saat Aziz Qahhar Mudzakkar gencar membangun komunikasi dengan Ilham. Sayang belakangan gerakan Luthfi berkurang. Komunikasi dengan Rudiyanto pun sejauh ini belum ada kejelasan sejauh mana.
    Ilham sendiri yang akan berpasangan dengan Aziz cukup beralasan membangun komunikasi dengan Luthfi sebagai mantan bupati yang masih diperhitungkan di wilayah Lutra bahkan Luwu Raya. Bahkan ketika Luthfi jadi mendampingi Rudiyanto di pilgub, suara pasangan Ilham-Aziz bakal terpecah di Luwu Raya. (hamsah umar)
     
          

Agus Tinggal Persetujuan Syahrul

MAKASSAR, FAJAR--Teka-teki siapa pendamping Syahrul Yasin Limpo (SYL) di pilgub Sulsel sepertinya tidak butuh lagi perdebatan.
    Cawagub petahana, Agus Arifin Nu'mang bisa dipastikan menjadi pendampingi SYL di pilgub Sulsel 2013 mendatang. Itu jika berpatok pada mekanisme yang dianut DPD Partai Golkar Sulsel. Pasalnya, hingga pendaftaran cawagub Golkar ditutup Rabu, 25 April, hanya Agus yang melamar atau siap mendampingi SYL.
    Dengan demikian, kepastian Agus sebagai pendamping SYL tinggal menunggu persetujuan Syahrul sendiri dan DPP Golkar. Dalam menentukan cawagub, peran cagub lebih menentukan dibanding survei atau faktor lainnya. Dalam juklak Golkar, cagub Golkar memiliki kewenangan mengajukan calon pendampingnya ke DPP.
    Ketua Tim pilkada DPD Golkar Sulsel, HM Roem menyatakan dalam juklak disebutkan setelah DPP menetapkan cagub, kandidat tersebut kemudian diminta untuk mengusulkan calon pendampingnya maksimal tiga orang ke DPP atau minimal 1 orang. Syahrul bisa saja hanya mengusulkan Agus untuk mendapatkan persetujuan DPP apalagi hanya figur ini yang serius.
    Pleno penetapan cawagub DPD Golkar untuk pilgub 2013 kemarin telah menetapkan Agus satu-satunya cawagub dari Golkar yang akan diusulkan namanya ke DPP. Rencananya, berkas Agus sebagai cawagub sudah akan dikirim tim pilkada Golkar ke DPP Kamis, 26 April.
    "Setelah cagub ditetapkan DPP, calon kepala daerah bersangkutan akan diminta untuk mengusulkan calon pendampingnya sendiri bisa satu sampai tiga nama," kata Roem.
    Yang pasti, di internal Golkar saat ini paket Sayang II sudah tidak diragukan lagi, karena hanya Agus yang mau melewati mekanisme yang ada di Golkar. "Agus itu juga representasi dari Golkar juga," kata Arfandi Idris.
    Setelah penjaringan cagub/cawagub Golkar berakhir, tim pilkada saat ini mulai memikirkan pembentukan tim pemenangan khusus Golkar. Rekomendasi pembentukan tim pemenangan segera diajukan ke Syahrul untuk  mendapatkan persetujuan. Berdasar kesepakatan di internal Golkar, Arfandi Idris diusulkan sebagai Ketua Tim Pemenangan Syahrul di Golkar. "Sebenarnya belum, tapi saat rapat memang saya yang diinginkan," kata Arfandi.
    Tim pemenangan ini nantinya yang akan bekerja memperjuangkan SYL dan pasangannya di pilgub termasuk melakukan pencitraan. Begitu juga melakukan serangan balik terhadap upaya yang dilakukan calon lain. "Kita siapkan counter attack," kata Arfandi.
    Terhadap iklan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar yang saat ini beredar di televisi, Roem maupun Arfandi menilai kalau iklan tersebut kurang beretika, karena ada kesan menyerang cagub petahana. "Tapi kita tidak terlalu persoalkan. Cuma saya katakan tidak beretika. Mari kita sama-sama memberikan pendidikan politik yang baik di masyarakat," kata Roem. (hamsah umar)       
                         

Asriadi: Rakyat Wajo Sudah Cerdas

MAKASSAR, FAJAR --Mantan Ketua DPRD Wajo, Andi Asriadi Mayang tidak terpengaruh dengan survei yang dilansir lembaga tertentu, yang melansir popularitas dan elektabilitas figur calon bupati Wajo, apalagi ketika survei tersebut adalah pesanan calon tertentu.
    "Tapi rakyat Wajo saya kira sudah sangat cerdas utamanya dalam menentukan calon pemimpinnya 2014-2019 mendatang. Apalagi, warga Wajo itu sudah memiliki pengalaman, begitu juga sudah tahu siapa calon pemimpin yang layak jadi bupati," kata Asriadi Mayang, Rabu, 25 April.
    Sikap Asriadi ini menyikapi survei yang dilansir Insert Institute dimana dia dtempatkan pada posisi empat di bawah Andi Burhanuddin Unru, Amran Mahmud, dan Sanusi Karateng dengan tingkat popularitas mencapai 48,44 persen, dengan elektabilitas  7,78 persen.
    Asriadi sebenarnya tidak melihat surveinya rendah. Sebaliknya dia menyebut angka popularitas tersebut cukup tinggi bilang dibandingkan dengan tingkat sosialisasi yang dilakukannya. "Bahkan saya merasa belum melakukan apa-apa. Kalau pun ada baliho yang sudah kita pasang, itu baru tapi juga baru sebatas pesan-pesan moral," tandas Asriadi.
    Karenanya, tingkat popularitas yang mencapai 48,44 persen ini akan menjadi modal berharga bagi Asriadi untuk bertarung di pemilukada Wajo. Pengalaman sebagai mantan anggota DPRD Wajo cukup menyakinkannya maju. Di Demokrat, selain Asriadi, juga ada kader lain yang akan maju yakni Sanusi Karateng dan sejumlah figur lainnya. (hamsah umar)   
          

E-Voting Butuh Dukungan Kontestan

    MAKASSAR, FAJAR -- Pemanfataan sistem pemilu elektronik (e-voting) untuk pemilukada Kota Makassar masih butuh persiapan mendalam. Kesiapan juga harus dibangun sedari sekarang.

HAL lain yang tidak kalah penting dari kesiapan penerapan e-voting ini adalah dukungan kontestan pemilukada. Bisa jadi kontestan pemilukada tidak setuju dengan sistem tersebut. Jika tidak setuju, itu berarti peluang lahirnya gugatan dari kontestan cukup tinggi. Apalagi tingkat kesadaran politikus di Indonesia dalam penerapan teknologi juga belum terpercaya.

    Makanya, dalam focus group discussion (FGD) penerapan e-voting yang digelar KPU Makassar bekerja sama  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mencuat pentingnya dukungan kontestan pemilukada. Bahkan dalam setiap sosialisasi e-voting, politikus harus banyak dilibatkan.
    Selain itu, juga berkembang perlunya memorandum of understanding (MoU) antara KPU dengan pihak yang akan bertarung dalam pemilikuda, sebagai wujud kepercayaan kontestan terhadap penerapan sistem yang ada. Pasalnya, potensi gugatan terhadap penerapan sistem e-voting, apalagi masih dalam tahap uji coba cukup tinggi.
    "Jadi masukan bagaimana menghadapi gugatan dengan perlunya MoU saya kira cukup baik. Kita memang masih perlu memikirkan bagaimana ketika ada gugatan dalam pelaksanaan sistem ini," kata Kepala Program Sistem E-Voting BPPT, Andrari Grahitandaru di Grand Clarion Hotel & Convention, Rabu, 25 April.
    Poin penting dalam FGD e-voting ini mengerucut pada perangkat teknologi dan alas regulasinya. Berdasar aturan yang ada saat ini, e-voting memang baru sebatas pemilukada sementara untuk pileg dan pilpres belum ada aturannya. "Pemilukada pun hanya pada beberapa TPS. Perlu memang kita pikirkan langkah ketika ada gugatan," tambah Andrari.
    Politikus PKS Makassar, Sri Rahmi berpendapat e-voting perlu dipertajam regulasinya. Kalau perlu regulasi mengenai e-voting yang sementara dalam pembahasan dikawal dan diadvokasi sehingga e-voting ini memiliki aturan main yang jelas.
    "Pada dasarnya dukungan terhadap penerapan e-voting ini cukup bagus, tinggal bagaimana kesiapan seluruh perangkatnya," tandas Ketua KPU Makassar, Misnah Hatta.
    Anggota KPU Makassar, Nurmal Idrus menambahkan penggunaan e-voting dalam pemilukada menjamin tidak adanya suara masyarakat yang sia-sia. "Tidak ada lagi suara yang tidak sah. Karena tidak ada lagi istilah salah coblos," kata Nurmal.
    Sistem e-voting memang cukup memberikan jaminan bagi pemilih bahwa hak pilihnya pasti sah. Berbeda ketika misalnya menggunakan cara manual. Sedikit saja tanda coblos keluar dari garis maka suara tersebut dianggap tidak sah. Kalau dengan e-voting tidak ada istilah suara tidak sah. (hamsah umar)   
                 

Syamsul Siap Bertarung di Sinjai

MAKASSAR, FAJAR--Lama meninggalkan kampung halaman, Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, Syamsul Qamar ingin pulang kampung. Dia siap bertarung di pemilukada Sinjai 2013 mendatang.
    Keinginannya bertarung di Sinjai ini dibuktikan dengan intensitas komunikasi politik yang dilakukan dengan beberapa parpol di daerah itu. Dia  bahkan sudah resmi mendaftar cabup di DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sinjai. Komunikasi juga dilakukan dengan PDIP serta beberapa partai lainnya.
    Syamsul memiliki modal untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya di Sinjai. Itu karena dia pernah menjadi camat di tiga kecamatan berbeda di daerah ini sekitar 10 tahun. Setelah itu menjabat kabag pemerintahan, Kadispenda dan Kepala Bappeda Sinjai kurang lebih 8 tahun.
    Dengan pengalaman menjabat sebagai camat di tiga kecamatan serta kepala dinas di daerah ini selama belasan tahun di era bupati Sinjai, HM Roem, Syamsul optimis bisa bersaing dengan figur yang lebih dulu memunculkan diri untuk maju di pemilukada Sinjai. Apalagi selama menjadi camat dia cukup akrab dengan warganya.
    "Saya sudah bertekad untuk maju di Sinjai setelah lama mengabdi di Penajam. Karena saya pernah belasan tahun mengabdi di Sinjai, itu tentu saja menjadi modal awal saya untuk bisa dikenal masyarakat Sinjai utamanya di daerah yang pernah saya pimpin," tandas Syamsul, saat memberikan keterangan, Selasa, 24 Maret.
    Persaingan menuju orang nomor satu di Sinjai tanpa petahana menjadi alasan kuat Syamsul akan mampu memenangkan pertarungan. Kendati dia berasal dari birokrat, dia optimis akan mendapat dukungan partai di daerah ini. "Kita  ikuti saja mekanisme yang berjalan di partai yang ada. Pastinya, saya ingin maju dengan mengendarai partai politik," katanya.
    Di Sinjai, beberapa figur sudah bermunculan untuk meramaikan pesta demokrasi di daerah ini. Mereka adalah Ketua DPD Golkar Sinjai, Sabirin Yahya, politisi Demokrat Sulsel Irwan Patawari, politik PAN Sulsel, Muchlis Panaungi, serta sejumlah politisi dan birokrat lainnya. (hamsah umar)   
                

Mega Siapkan Dua Karteker

MAKASSAR, FAJAR--Posisi Ketua DPD PDIP Sulsel, HZB Palaguna diujung tanduk. Ketua DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri dikabarkan sudah mempersiapkan dua pelaksana tugas DPD PDIP Sulsel.
    Bocoran yang diperoleh FAJAR, kedua caretaker yang disiapkan Mega ini yakni Ketua Bidang Pemerintahan Daerah DPP PDIP, Komarudin Waetubun, serta Ketua Bidang Pendidikan dan Agama sekaligus Ketua Bamusi, Hamka Haq. Hasil pembahasan khusus DPP mengenai kisruh DPD PDIP Sulsel memang menyiapkan tiga opsi. Salah satu opsinya adalah menunjuk plt untuk menyelesaikan persoalan.
    Kisruh PDIP Sulsel menggelinding setelah adanya usul reposisi oleh Ketua DPP PDIP Sulsel, Palaguna ke DPP.  Sumber FAJAR yang layak dipercaya menyebut penunjukan caretaker di PDIP Sulsel berpeluang menjadi opsi yang akan dipilih Megawati.
    Apalagi, pola kepemimpinan Palaguna sebagai pengendali partai di Sulsel terkesan tidak diterima luas oleh kader apalagi ada kesan otoriter. Sementara, kondisi partai yang dipimpinya tidak banyak mengalami kemajuan utamanya dari segi dukungan konstituen. Bahkan ada kesan dukungan ke partai berlambang moncong putih ini terus merosot.
    Berkaca pada masa Andi Potji memimpin partai ini misalnya, PDIP Sulsel mampu meraup suara hingga 189.535 atau 6 kursi di DPRD Sulsel. Sementara pada masa Palaguna utamanya pemilu 2009 lalu, PDIP hanya mampu meraih suara sebanyak 147.324 atau 3 kursi di DPRD Sulsel. Bisa jadi, kondisi partai yang terus menurun dukungannya dari masyarakat ditambah kisruh pengurus menjadi alasan DPP mencari solusi lain.
    Potret lain PDIP di tangan Palaguna yakni adanya sejumlah kader yang dipecat karena tidak mendukungnya pada suksesi lalu, begitu juga kader senior didepak. Bahkan banyak kader partai yang memilih pindah ke partai lain karena merasa tidak cocok dengan kepengurusan PDIP Sulsel.
    Tidak hanya kader, sejumlah pimpinan partai juga memilih pindah sebut saja Yunus Baso, Endong Patompo, dan Amir Majid. Kekecewaan utamanya adalah masalah pencalegan, serta masih banyak lagi persoalan sehabis periode Andi Potji.
    Sebelumnya, Wasekjen DPP PDIP, Hastomo menegaskan bahwa DPP PDIP akan melakukan klarifikasi kepada Palaguna atau pengurus DPD PDIP Sulsel terkait usul reposisi di tubuh partai ini. Bukti bahwa usul tersebut ada indikasi masalah karena DPP memilih membahas khusus masalah ini termasuk melibatkan tiga bidang di partai.
    Hanya saja, belum diperoleh informasi kapan DPP PDIP akan memanggil Palaguna dan jajarannya untuk dimintai penjelasan terkait usulan reposisi pengurus partai. (hamsah umar)          

Larangan Ceramah Hambat Penyebaran Agama

*Ikadi Sesalkan Aparat Daerah

MAKASSAR, FAJAR--Pencekalan ustadz Aziz Qahhar Mudzakkar melakukan ceramah di masjid tertentu di Siwa Kabupaten Wajo dan Bone, oleh oknum aparat di daerah sama ketika dikategorikan sebagai upaya menghambat penyebaran agama.
    Padahal, status ustadz merupakan profesi dan memang memiliki kewajiban untuk berceramah keliling masjid, begitu juga dengan Aziz Qahhar Mudzakkar yang juga dikenal ustadz. Karenanya, adanya oknum aparat di daerah yang coba menghalangi Aziz ceramah merupakan tindakan tidak terpuji yang tidak mencerminkan umat Islam.
    Kendati Aziz saat ini berposisi sebagai cawagub Sulsel, tidak berarti yang melekat pada diri Aziz adalah posisinya sebagai cawagub. Karena yang tetap menonjol adalah sosok ustadznya. Pelarangan Aziz ceramah di Wajo dan Bone ini menuai keprihatinan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Makassar, yang dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap agama. Padahal Sulsel merupakan provinsi yang mayoritas Islam.  
    "Apa yang dilakukan aparat di daerah itu merupakan kesalahan dan kekeliruan. Seorang ustadz itu tidak ada larangan untuk melakukan ceramah di masjid manapun, karena itu adalah suatu profesi. Perlu dipahami bahwa tugas seorang ustadz itu adalah memberikan siraman rohani kepada masyarakat, dan salah satu tempatnya adalah masjid," tandas Ketua IKADI Makassar, Iqbal Djalil Lc, Selasa, 24 April.
    Kalau pun seorang ustadz seperti Aziz saat ini sebagai cawagub Sulsel, aparat di daerah yang mendukung kandidat lain tidak berhak melarang Aziz ceramah di wilayah hukumnya. "Kalau dia kandidat itu urusan lain. Yang pasti tidak boleh ustadz dilarang-larang ceramah," tambah alumni perguruan tinggi timur tengah ini.
    Aparat daerah tidak semestinya menahan atau menghambat keinginan seseorang menyebarkan ajaran agama di tengah masyarakat, apalagi oleh orang yang memang sudah dikenal kapasitasnya sebagai ustadz. Makanya, IKADI Makassar berharap kasus yang pernah terjadi di Wajo dan Bone tidak terulang di daerah lain termasuk Makassar dan sekitarnya. Bukan tidak mungkin pengcekalan seperti ini masih terulang di tengah isu pilgub yang semakin kompetitif.
    IKADI berharap, tokoh masyarakat dan semua aparat di daerah tidak coba lagi melakukan pengcekalan terhadap Aziz ceramah di masjid hanya karena dia kandidat cawagub. Selain merugikan masyarakat yang ingin mendengarkan ceramah agama, juga bisa menimbulkan persepsi buruk bahwa bupati hingga gubernur yang berada di balik pengcekalan tersebut.
    "Tidak masalah seorang dihalangi kalau yang disampaikan di masjid keluar konteks dari ajakan moral, misalnya dia mencela atau bicara sembarangan. Itu pun tidak bisa langsung dilarang saat itu, tapi diberi kesempatan sampai selesai. Nanti selesai baru diberi peringatan tidak akan dibiarkan ceramah lagi kalau ceramahnya diluar konteks," tegas Iqbal. (hamsah umar)
   

KPU Persiapkan Diri Hadapi Sengketa Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar akan mengasah pengetahuan terkait penanganan sengketa pilgub Sulsel. Persiapan KPU ini dengan melakukan diklat penanganan sengketa pemilukada di Hotel SAS 25-27 April.
    Peluang pilgub Sulsel yang akan berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) dimana KPU menjadi objek yang akan digugat kandidat yang tidak menerima kekalahan, menjadi salah satu alasan KPU membekali diri dengan pengetahuan penanganan sengketa pemilukada.
    "Dalam hadapi pilgub Sulsel 2013 nanti, ada kemungkinan berakhir di MK seperti beberapa kasus pemilukada lalu. Makanya, KPU melakukan diklat penanganan sengketa pemilukada supaya KPU memiliki pengetahuan teknis tentang penanganan sengketa," kata Kapala Bagian Hukum Teknis dan Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang, Selasa, 24 April.
    Selain pilgub, pemilu legislatif dan pilpres 2014 mendatang termasuk agenda yang perlu diantisipasi KPU Suslel. Peserta diklat adalah anggota KPU dari devisi hukum serta Kabag Hukum KPU kabupaten/kota se-Sulsel. Paling tidak, dengan diklat ini anggota KPU memiliki pengetahuan bagaimana melakukan fasilitasi terhadap sengketa yang muncul. Diklat tersebut menghadirkan pemateri dari Mahkamah Konstitusi, dan Devisi Hukum KPU Pusat.
    Sementara dari kesekretariatan, juga menggelar rapat koordinasi penyusunan proyeksi kebutuhan logistik pemilu. Kegiatan yang diikuti sekretaris KPU se-Sulsel ini berlangsung di Hotel Horizon Makassar, 23-25 April. Rapat ini juga membahas mengenai pendataan jumlah dan kondisi logistik yang ada di kabupaten/kota terutama bilik dan kotak suara. Rakor juga dihadiri Kepala Biro Logistik KPU, Boradi sekaligus sebagai pemateri.
    Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS mengatakan proyeksi  ini selain persiapan pemilu 2014 juga persiapan pilgub Sulsel. "Ini menjadi entri poin bagi KPU kabupaten/kota se-Sulsel untuk melakukan pendataan kondisi logostik dan juga sebagai ajang memanaskan mesin KPU menghadapi pilgub," kata Annas.
    Annas berharap KPU se-Sulsel melakukan pendataan logistik secara cermat untuk kemudian menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan logistik termasuk pola distribusinya. (hamsah umar)

Ilham-Aziz Ingin Deklarasi Utuh

*PPDI Ikut Masuk Rumah Rakyat

MAKASSAR, FAJAR--Agenda deklarasi pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar bisa jadi baru dilakukan Mei. Pasangan ini ingin melakukan deklarasi utuh bersama koalisi besar yang tergabung di Rumah Rakyat.
    Sebenarnya, pasangan nasionalis-religius ini sudah mencerminkan koalisi besar karena didukung belasan partai politik di Sulsel baik yang memiliki kursi di parlemen, maupun nonparlemen. Namun beberapa partai besar seperti PKS, PAN, PDIP, PPP, dan Hanura masih ditunggu kepastiannya bergabung di rumah rakyat. Ketika partai ini sudah memastikan mendukung IA atau kandidat lain, Demokrat baru akan menentukan jadwal deklarasi.
    Sebelumnya, Ilham berharap deklarasi dengan parpol pengusung digelar akhir April ini. Saat ini, persiapan teknis sudah matang begitu juga nonteknis.
    "Segala persiapan deklarasi sudah kita lakukan, tinggal menunggu momen tepat untuk melakukannya terutama kepastian koalisi dari beberapa partai. Kita ingin deklarasi secara utuh dengan semua partai pengusung," kata Ketua Devisi Komunikasi dan Publikasi DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal, Selasa, 24 April.
    Selain Demokrat, Ilham-Aziz saat ini sudah resmi didukung PBB, PKB, PPDI, serta sepuluh partai nonparlemen yakni PKPB, PSI, PIB, PDP, PNIM, PPPI, PPNUI, PPRN, Pelopor, dan Barnas.
    PPDI yang memiliki satu kursi di DPRD Sulsel resmi masuk Rumah Rakyat setelah rekomendasi partai ini diserahkan kepada Ilham dalam penutupan Rapimwilsus PPDI di Hotel Pena Mas kemarin. Ketua DPD PPDI Sulsel, Andi Degong Abubakar menyatakan siap bekerja untuk Ilham-Aziz.
    Sementara, Ilham terus memperlebar sayapnya dengan meresmikan posko pemenangan atau rumah rakyat di Kelurahan Buloa, Kecamatan Ujung Tanah kemarin. Ratusan warga Buloa dan pendukung IA turut menyaksikan peresmian posko pemenangan ini. Di tempat ini, Ilham mengajak warga Buloa untuk peduli lingkungan dengan melakukan penghijauan. Dia bahkan memberikan bibit pohon kepada warga untuk ditanam sebagai pohon penghijauan.   
    Ilham mengharapkan warga Makassar menyampaikan kepada keluarga di kampung halaman masing-masing bahwa Wali Kota Makassar berniat mewakafkan diri menjadi Gubernur Sulsel dan memohon dukungan.
"Kalau masyarakat Makassar sudah merasakan keberhasilan Kota Makassar, mohon sampaikan keluarga, kalau wali kota ta mau jadi gubernur dan memohon dukungan," imbuh Ilham.
    Ilham menyatakan tidak ada salahnya bagi warga memberinya kepercayaan memimpin dan mengayomi masyarakat Sulsel. Apalagi dia berhasil memimpin Makassar sebagai miniatur Sulsel selama dua periode. (hamsah umar)

Simulasi Sukses, Politisi Ragukan E-Voting

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar kerja sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sukses melakukan simulasi elektronik voting (e-voting) di ruang rapat DPRD Makassar, Selasa, 24 April.
    Seratusan warga dari berbagai kalangan di Makassar mengikuti simulasi sekaligus workshop kesiapan KPU Makassar menggelar e-voting di pilwali Makassar. Hasil simulasi menunjukkan kalau e-voting ini sangat efektif pelaksanaannya, ringkas, dan cepat dalam proses perhitungan. Dari TPS bisa langsung direkap di KPU.
    Kepala Program Sistem E-Voting BPPT, Andrari Grahitandaru mengatakan sistem yang sudah berlaku di luar negeri ini, juga sudah pernah diujicobakan di daerah lain. Dia menyebut, pengamanan sistem e-voting tidak memungkinkan adanya perubahan data, juga bisa diverifikasi pada tingkat TPS.
    "Sedangkan pascapemungutan suara, pengamanan data hasil pemilihan tidak memungkinkan perubahan setelah pemilihan selesai. Akses terhadap data juga ada pengamanan sehingga yang tidak berhak mengakses data bisa dihindari. Begitu juga dengan pengiriman secara offline dan online," jelas Andrari.
    Ketua KPU Makassar, Misnah Hatta menyatakan bahwa KPU Makassar siap menerapkan e-voting pada pilwalkot Makassar 2013 mendatang. Namun sistem ini hanya akan dilakukan pada TPS tertentu misalnya 1 atau 2 TPS. Bagi KPU Makassar, e-voting tidak masalah sepanjang memiliki perangkat yang lengkap.
    Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menambahkan penerapan e-voting nantinya memang perlu kajian utamanya ketika sistem tersebut error. "Yang pasti, sistem seperti ini perlu kita coba. Kalau tidak dicoba maka kita tentu tidak akan terbiasa. Penggunaan telepon saja misalnya kita perlu mencoba memakainya sehingga semakin terbiasa," kata Jayadi menjawab keraguan berbagai kalangan.
    Sekiranya di pilwalkot Makassar nanti e-voting diujicoba, Jayadi berharap juga ada persiapan untuk melakukan perhitungan manual ketika hasil e-voting tersebut diragukan. "Jadi kalau ada keraguan dihitung manual. Di situ bisa dilihat apa ada perbedaan atau tidak," katanya.
    Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PAN, Zainal Betta yang hadir dalam simulasi ini sangat meragukan sistem e-voting yang diperlihatkan KPU. Dia malah tidak setuju kalau e-voting ini diujicobakan pada pilwali Makassar. "Kalau mau ujicoba, kenapa tidak dilakukan di pemilukada DKI. Jangan ujicoba dilakukan di Makassar. Kita ini berada pada ranah politik sehingga hal-hal seperti ini sulit diterima," kata Zainal.
    Apalagi, dengan sistem e-voting ini, tidak ada ruang bagi kandidat yang mengikuti pemilukada untuk melakukan koreksi terhadap hasil perhitungan. Berbeda ketika secara manual bisa dikoreksi pada semua tingkatan mulai TPS, PPS, PPK hingga KPU. Sementara kalau dengan e-voting, prosesnya sangat singkat dimana dari TPS langsung ke KPU.
    Kendati dari kalangan politisi banyak yang meragukan sistem ini, namun tidak sedikit yang mendorong KPU Makassar menerapkan sistem ini pada pilwalkot Makassar. Kalau perlu, sistem ini diujicoba pada pilgub 2013 mendatang khususnya di wilayah Makassar. (hamsah umar)                                           

Busrah Mulai Intens Sosialisasi

*Pakai Tagline Hamba

MAKASSAR, FAJAR--Kader DPD PAN Makassar terpanggil menyosialisasikan HM Busrah Abdullah sebagai cawali Makassar. Sikap kader yang bulat mendukung ketuanya di pilwalkot Makassar ini untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas jagoannya.
    "Karena kita sudah rekomendasikan mendukung Busrah di pilwalkot Makassar, kader juga komitmen membantu beliau bersosialisasi di masyarakat," tandas Wakil Ketua DPD PAN Makassar, Hamzah Hamid, Selasa, 24 April.
    Saat ini, Busrah sudah memiliki tagline yang akan menjadi jualan politik dalam rangka mempopulerkan dirinya. Tagline yang dipilih adalah "Hamba" singkatan dari HM Busrah Abdullah. Hamba bagi Busrah merupakan keinginan dan tekad yang kuat untuk melayani masyarakat Makassar di masa mendatang. Kalau selama ini Busrah terkesan kurang bersosialisasi, saat ini Busrah dibantu kader mulai intens termasuk menyebar atributnya di Makassar. 
    Makanya, di internal PAN Makassar sepakat menggunakan tagline ini sebagai refresentasi keinginan Busrah untuk mewakafkan diri mengabdi kepada masyarakat Makassar, ketika dipercaya memimpin pusat kota Sulsel ini. Busrah tidak ingin dilayani masyarakat, tapi sebaliknya siap memberikan pelayanan terbaik bagi warga Makassar.
    Untuk agenda sosialisasi, Hamzah menyatakan kalau Busrah atau pun kader PAN Makassar melakukan sosialisasi secara perlahan. Saat ini, sudah ada beberapa atribut bergambar Busrah serta taglinenya disebar disetiap sudut kota Makassar. "Cuma memang masih kecil-kecil seperti memasang di tiang listrik. Karena kita memang ingin memulai mulai dari bawah," kata Hamzah.
    Di Makassar, partai berlambang matahari terbit ini merupakan partai terbesar ketiga dengan perolehan kursi di DPRD Makassar sebanyak 5 kursi. Untuk bisa mengusung calon, partai ini masih harus mencari dukungan minimal tiga kursi.
    PAN optimis, Ketua DPD PAN Makassar ini mampu bersaing mendapatkan simpati masyarakat kendati sosialisasi yang dilakukan belum gencar seperti kandidat lainnya. Apalagi, di pilwalkot Makassar mendatang tidak ada calon incumbent sehingga peluang  figur cukup berimbang. (hamsah umar)    
     
          

Kualitas Aparatur Negara Rendah

MAKASSAR, FAJAR--Upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan aparatur negara perlu kerja keras. Pasalnya, kualitas SDM aparatur masih sangat rendah dan jauh dari harapan.
    Dari sekitar 4.572.113 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negeri ini termasuk Sulsel, hanya ada sekitar 5 persen yang dianggap kategori berkualitas sementara 95 persen lainnya masih rendah.
    Kondisi ini diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB), Azwar Abubakar dalam rapat kerja/sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional III (Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua) di Clarion Hotel & Convention, Senin, 23 April.
    Rendahnya kualitas SDM aparatur negara ini menjadi salah satu masalah di birokrasi pemerintahan saat ini. Makanya, perlu dilakukan reformasi pada semua instansi pemerintahan di semua tingkatan. "Jadi SDM aparatur yang jumlahnya mencapai 4 juta, hanya 5 persen yang berkualitas," tandas Azwar.
    Raker/sosialisasi reformasi birokrasi ini juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, para sekda se-Indonesia Timur, serta aparat terkait lainnya.
    Untuk menangani masalah aparatur pemerintah yang saat ini kualitasnya rendah, Azwar  menegaskan pemerintah harus terus melakukan pembinaan, termasuk bagaimana memposisikan aparatur pada bidangnya. Begitu juga instansi tidak boleh membiarkan aparat gemuk sementara ada instansi lain yang sementara kekurangan.
    Rendahnya kualitas aparatur ini berbanding terbalik dengan belanja pegawai yang sangat tinggi. "Di sisi lain, sebagian besar masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. Inilah saya kira pentingnya dilakukan reformasi birokrasi. Menurut saya tetap ada harapan untuk melakukan perubahan kalau kita berkeinginan," tandas Azwar.
    Kendati kualitas aparatur rendah serta tingkat kepuasan publik tentang pelayanan juga rendah, pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS melalui kenaikan gaji pokok berkala serta kemungkinan pemberian renumerasi.   
    Azwar menambahkan di Indonesia saat ini ada tiga persoalan yang paling mendasar. Selain birokrasi pemerintahan, korupsi masih menjadi fenomena sementara pembangunan infrastruktur juga masih rendah. Untuk infrastruktur misalnya, bangsa ini hanya bisa mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 triliun per tahun atau sekitar 4 persen dari total belanja negara.
    Angka alokasi pembangunan infrastruktur ini tentu saja sangat rendah, apalagi kalau melihat fakta bahwa kondisi infrastruktur kita saat ini sangat terbelakang. Ini tentu saja sangat memprihatinkan. "Ditambah kualitaas tidak kuat plus banyak juga yang kebocoran (penyimpangan)," kata Azwar.
    Kembali ke masalah aparatur, Azwan meminta daerah agar rekruitmen CPNS dan promosi PNS di masa mendatang  betul-betul dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan penataan jumlah dan analisis kebutuhan pegawai. Sehingga MenPAN tidak terkesan menjadi penghambat sekiranya semua daerah memahami pemetaan dan analisis pegawai.
    Untuk rekruitmen CPNS misalnya, MenPAN akan bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi di Indonesia dalam membuat soal. Pusat berharap seleksi CPNS mendatang kembali dilakukan secara nasional mengingat saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. "Sudah terlalu banyak permainan. Jadi saya kira pemerintah daerah harus membantu kita agar masyarakat percaya bahwa seleksi CPNS berjalan tanpa ada kecurangan," tandas Azwar.
    Terhadap pelayanan publik, Azwar berharap pemerintah daerah bisa mendukung terwujudnya pelayanan publik yang memadai pada setiap daerah. Apalagi sudah ada undang-undang tentang pelayanan publik yang mengatur bagaimana proses pelayanan kepada masyarakat dipermudah.
    Dia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan instansi atau aparat pemerintah yang tidak mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satunya bisa melalui lembaga onbusman yang sudah dibentuk di daerah. "Warga tidak puas dengan pelayanan lapor ke onbusman. Kita ingin ada peningkatan transparansi," tandas Azwan.   
    Mendagri, Gamawan Fauzi menambahkan bahwa persoalan birokrasi di lingkup pemerintahan memang butuh pembenahan. "Banyak hal yang memang harus kita bina untuk bisa mewujudkan birokrasi yang baik," ujar Gamawan.
    Bicara kemajuan daerah utamanya dikaitkan dengan otonomi daerah, Gamawan menyebutkan bahwa di Indonesia ini memang ada daerah yang maju namun ada juga yang tertinggal. Dia sangat apresiasi dengan tingkat kemajuan yang dicapai Sulsel utamanya pertumbuhan ekonomi.
    Ketika disandingkan dengan masalah angkatan kerja atau pun pengangguran, pertumbuhan ekonomi daerah sangat berperan menekan angka pengangguran. Kalkulasinya, kalau ekonomi tumbuh 1 persen pertahun, angka pengangguran yang bisa terserah berkisar 600 ribu orang. "Sehingga kalau angkatan kerja kita setiap tahun ada 3 juta jiwa plus pengangguran, kita butuh pertumbuhan ekonomi 6 persen. Jadi kalau Sulsel saat ini pertumbuhan ekonominya di atas 8 persen, sudah dipastikan bahwa angka pengangguran juga berkurang," kata Gamawan.
    Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menyebut bahwa pemerintahan di Sulsel saat ini berjalan dengan baik dengan tingkat kepuasan masyarakat 81 persen. "Ekonimi Sulsel tumbuh 8,64 persen. Saat ini uang yang beredar di masyarakat sekitar Rp31 triliun sedang tabungan warga per Januara mencapai Rp45 triliun," kata Syahrul.
    Dari segi birokrasi utamanya terkait pengelolaan keuangan, Syahrul juga mengungkap kalau Sulsel semakin membaik. Hal ini sejalan dengan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mempersepsikan Sulsel wajar tanpa pengecualian (WTP). (hamsah umar)                                                           

Sayang II Belum Harga Mati

MAKASSAR, FAJAR--Posisi ketua SOKSI Sulsel, Agus Arifin Nu'mang di Golkar saat ini memang di atas angin. Tapi bukan berarti Agus sudah aman mendampingi Syahrul Yasin Limpo di pilgub Sulsel mendatang.
    Paket Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) II belum harga mati. Kendati hingga saat ini hanya Agus yang mendaftar secara resmi di internal Golkar Sulsel, tapi itu belum memberikan jaminan bahwa Golkar sepenuhnya atau sudah pasti menetapkan Agus sebagai cawagub. Kendati hanya satu cawagub yang mendaftar, partai ini tetap melakukan survei untuk melihat elektabilitas kandidat yang ada.
    Bisa jadi, Golkar tidak akan memilih Agus sebagai pendamping SYL kalau survei wakil gubernur Sulsel tersebut rendah, atau ada figur lain yang surveinya lebih tinggi. "Menurut saya belum tentu Agus yang diambil Golkar. Kalau ada yang surveinya lebih tinggi pasti akan jadi pertimbangan," kata Ketua Harian DPD Golkar Makassar, Haris Yasin Limpo, Senin, 23 April.
    Adik kandung Syahrul ini menyatakan Golkar masih tetap melakukan survei untuk memastikan elektabilitas calon pendamping Syahrul di pilgub mendatang. Alasan survei inilah yang menjadi dasar bagi Haris menyebut Sayang II belum final, kendati hanya Agus satu-satunya calon yang mendaftar di Golkar.          
    Meski Golkar masih harus melakukan survei pascapendaftaran di DPD Golkar Sulsel, Agus bisa saja tetap percaya diri bisa mendampingi SYL. Pasalnya, popularitas dan elektabilitas Agus berdasar survei yang dilakukan tim SYL cukup menyakinkan posisi Agus sebagai kandidat terpopuler dibanding HM Roem, Andi Muallim, dan figur lainnya.
    Tim Pilkada DPD Golkar Sulsel, Ajiep Padindang yang dikonfirmasi terpisah membenarkan bahwa Golkar masih akan melakukan survei dalam menentukan cawagub Syahrul. Survei tetap dibutuhkan karena faktor tersebut tidak sekadar jadi acuan penetapan cawagub, tapi yang terpenting adalah untuk mengetahui tingkat elektabilitas cawagub yang ada.
    "Banyak hal yang diperlukan dari survei seperti misalnya untuk menetapkan rencana strategis pemenangan pemilu, untuk mempermantap peta politik dan lainnya. Jadi survei kita tetap lakukan," kata Ajiep.
    Kendati, Ajiep memastikan Golkar bakal memilih Agus sebagai cawagub yang akan diusung Golkar mendampingi Syahrul. Patokannya karena hanya figur cawagub ini yang mendaftar di Golkar. Sehingga partai berlambang pohon beringin ini berkeyakinan bahwa hanya Agus yang memiliki komitmen untuk maju sebagai cawagub mendampingi Syahrul.
    "Sampai saat ini yang mendaftar hanya Agus. Jadi bukan lagi soal siapa orangnya, tapi bagaimana memenangkan pasangan ini. Jadi survei sebenarnya bukan untuk memilih figur melainkan untuk melihat hal lain seperti bagaimana memenangkannya," tandas Ajiep. (hamsah umar)