MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar akan mengasah pengetahuan terkait penanganan sengketa pilgub Sulsel. Persiapan KPU ini dengan melakukan diklat penanganan sengketa pemilukada di Hotel SAS 25-27 April.
Peluang pilgub Sulsel yang akan berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) dimana KPU menjadi objek yang akan digugat kandidat yang tidak menerima kekalahan, menjadi salah satu alasan KPU membekali diri dengan pengetahuan penanganan sengketa pemilukada.
"Dalam hadapi pilgub Sulsel 2013 nanti, ada kemungkinan berakhir di MK seperti beberapa kasus pemilukada lalu. Makanya, KPU melakukan diklat penanganan sengketa pemilukada supaya KPU memiliki pengetahuan teknis tentang penanganan sengketa," kata Kapala Bagian Hukum Teknis dan Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang, Selasa, 24 April.
Selain pilgub, pemilu legislatif dan pilpres 2014 mendatang termasuk agenda yang perlu diantisipasi KPU Suslel. Peserta diklat adalah anggota KPU dari devisi hukum serta Kabag Hukum KPU kabupaten/kota se-Sulsel. Paling tidak, dengan diklat ini anggota KPU memiliki pengetahuan bagaimana melakukan fasilitasi terhadap sengketa yang muncul. Diklat tersebut menghadirkan pemateri dari Mahkamah Konstitusi, dan Devisi Hukum KPU Pusat.
Sementara dari kesekretariatan, juga menggelar rapat koordinasi penyusunan proyeksi kebutuhan logistik pemilu. Kegiatan yang diikuti sekretaris KPU se-Sulsel ini berlangsung di Hotel Horizon Makassar, 23-25 April. Rapat ini juga membahas mengenai pendataan jumlah dan kondisi logistik yang ada di kabupaten/kota terutama bilik dan kotak suara. Rakor juga dihadiri Kepala Biro Logistik KPU, Boradi sekaligus sebagai pemateri.
Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS mengatakan proyeksi ini selain persiapan pemilu 2014 juga persiapan pilgub Sulsel. "Ini menjadi entri poin bagi KPU kabupaten/kota se-Sulsel untuk melakukan pendataan kondisi logostik dan juga sebagai ajang memanaskan mesin KPU menghadapi pilgub," kata Annas.
Annas berharap KPU se-Sulsel melakukan pendataan logistik secara cermat untuk kemudian menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan logistik termasuk pola distribusinya. (hamsah umar)
Peluang pilgub Sulsel yang akan berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) dimana KPU menjadi objek yang akan digugat kandidat yang tidak menerima kekalahan, menjadi salah satu alasan KPU membekali diri dengan pengetahuan penanganan sengketa pemilukada.
"Dalam hadapi pilgub Sulsel 2013 nanti, ada kemungkinan berakhir di MK seperti beberapa kasus pemilukada lalu. Makanya, KPU melakukan diklat penanganan sengketa pemilukada supaya KPU memiliki pengetahuan teknis tentang penanganan sengketa," kata Kapala Bagian Hukum Teknis dan Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang, Selasa, 24 April.
Selain pilgub, pemilu legislatif dan pilpres 2014 mendatang termasuk agenda yang perlu diantisipasi KPU Suslel. Peserta diklat adalah anggota KPU dari devisi hukum serta Kabag Hukum KPU kabupaten/kota se-Sulsel. Paling tidak, dengan diklat ini anggota KPU memiliki pengetahuan bagaimana melakukan fasilitasi terhadap sengketa yang muncul. Diklat tersebut menghadirkan pemateri dari Mahkamah Konstitusi, dan Devisi Hukum KPU Pusat.
Sementara dari kesekretariatan, juga menggelar rapat koordinasi penyusunan proyeksi kebutuhan logistik pemilu. Kegiatan yang diikuti sekretaris KPU se-Sulsel ini berlangsung di Hotel Horizon Makassar, 23-25 April. Rapat ini juga membahas mengenai pendataan jumlah dan kondisi logistik yang ada di kabupaten/kota terutama bilik dan kotak suara. Rakor juga dihadiri Kepala Biro Logistik KPU, Boradi sekaligus sebagai pemateri.
Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS mengatakan proyeksi ini selain persiapan pemilu 2014 juga persiapan pilgub Sulsel. "Ini menjadi entri poin bagi KPU kabupaten/kota se-Sulsel untuk melakukan pendataan kondisi logostik dan juga sebagai ajang memanaskan mesin KPU menghadapi pilgub," kata Annas.
Annas berharap KPU se-Sulsel melakukan pendataan logistik secara cermat untuk kemudian menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan logistik termasuk pola distribusinya. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar