MAKASSAR, FAJAR--Keinginan elit DPD PDIP Sulsel menyerahkan sepenuhnya Ketua PDIP Sulsel, HZB Palaguna untuk menentukan cagub yang akan diusung di pilgub Sulsel tidak mulus. DPP PDIP mewajibkan partai berlambang moncong putih ini melakukan penjaringan dan penyaringan.
Keharusan pengurus DPD yang menghadapi pemilukada untuk melakukan penjaringan dan penyaringan termasuk Sulsel ini, diwacanakan DPP PDIP dalam rapat pleno yang digelar Kamis, 26 April. Aturan partai yang mengharuskan partai menjaring cagub harus dijalankan dengan membuka ruang kepada setiap kandidat.
"Wacana umum mengenai penjaringan dan penyaringan cagub memang ada. Tapi bukan hanya di Sulsel tapi semua DPD yang menghadapi pemilukada. Akan ada surat resmi yang dikirimkan ke masing-masing DPD untuk melakukan penjaringan," kata Ketua Bidang Pendidikan dan Agama sekaligus Ketua Bamusi, Hamka Haq.
Hamka menyebut, mekanisme di PDIP memang mengharuskan partai untuk menjaring cagub/cawagub, kendati pada daerah tertentu kata dia, terkadang melihat berbeda. Misalnya saja menyerahkan sepenuhnya kepada ketua. Namun keinginan seperti ini akan dilihat lebih jauh apakah bisa dibenarkan atau tidak.
Sekadar mengingatkan, pada pleno DPD PDIP Sulsel beberapa waktu lalu, mengisyaratkan untuk tidak melakukan penjaringan cagub rapi menyerahkan sepenuhnya kepada Palaguna. Kendati dalam pleno itu sempat juga mencuat untuk tetap dilakukan pendaftaran calon. Dalam pleno itu juga PDIP mengisyaratkan mendukung kembali Syahrul Yasin Limpo di pilgub Sulsel dengan alasan tidak ada alasan untuk mengevaluasi dukungan PDIP ke incumbent.
Hamka menambahkan bahwa isu mengenai Sulsel dan provinsi lain akan dibahas dalam pleno, Jumat, 27 April hari ini. "Semua isu-isu di daerah termasuk Sulsel mungkin kita bahas besok. Tadi kita lebih banyak membahas isu nasional," tandas Hamka.
Penjaringan hingga penyaringan cagub kata Hamka memang perlu dilakukan setiap DPP. "Kalau pendaftaran sudah dibuka tapi cuma satu yang mendaftar itu saja yang diproses. Biasanya kan calon kalau sudah tahu partai condong ke calon tertentu mereka tidak mau lagi mendaftar. Yang pasti penjaringan itu harus ada proses pendaftaran," ujar Hamka.
Informasi lain menyebutkan bahwa, DPP PDIP akan meminta secara tertulis DPD PDIP Sulsel memberikan alasan pencopotan Sekretaris PDIP Sulsel, Rudi Pieter Goni secara tertulis melalui Bidang Kehormatan.
Wasekjen DPP PDIP, Hastomo sebelumnya menjelaskan DPP menjadwalkan klarifikasi DPD soal alasan reposisi pengurus di daerah ini. Klarifikasi tidak hanya dilakukan ke DPD tapi juga terhadap pihak yang diusulkan dicopot. (hamsah umar)
Keharusan pengurus DPD yang menghadapi pemilukada untuk melakukan penjaringan dan penyaringan termasuk Sulsel ini, diwacanakan DPP PDIP dalam rapat pleno yang digelar Kamis, 26 April. Aturan partai yang mengharuskan partai menjaring cagub harus dijalankan dengan membuka ruang kepada setiap kandidat.
"Wacana umum mengenai penjaringan dan penyaringan cagub memang ada. Tapi bukan hanya di Sulsel tapi semua DPD yang menghadapi pemilukada. Akan ada surat resmi yang dikirimkan ke masing-masing DPD untuk melakukan penjaringan," kata Ketua Bidang Pendidikan dan Agama sekaligus Ketua Bamusi, Hamka Haq.
Hamka menyebut, mekanisme di PDIP memang mengharuskan partai untuk menjaring cagub/cawagub, kendati pada daerah tertentu kata dia, terkadang melihat berbeda. Misalnya saja menyerahkan sepenuhnya kepada ketua. Namun keinginan seperti ini akan dilihat lebih jauh apakah bisa dibenarkan atau tidak.
Sekadar mengingatkan, pada pleno DPD PDIP Sulsel beberapa waktu lalu, mengisyaratkan untuk tidak melakukan penjaringan cagub rapi menyerahkan sepenuhnya kepada Palaguna. Kendati dalam pleno itu sempat juga mencuat untuk tetap dilakukan pendaftaran calon. Dalam pleno itu juga PDIP mengisyaratkan mendukung kembali Syahrul Yasin Limpo di pilgub Sulsel dengan alasan tidak ada alasan untuk mengevaluasi dukungan PDIP ke incumbent.
Hamka menambahkan bahwa isu mengenai Sulsel dan provinsi lain akan dibahas dalam pleno, Jumat, 27 April hari ini. "Semua isu-isu di daerah termasuk Sulsel mungkin kita bahas besok. Tadi kita lebih banyak membahas isu nasional," tandas Hamka.
Penjaringan hingga penyaringan cagub kata Hamka memang perlu dilakukan setiap DPP. "Kalau pendaftaran sudah dibuka tapi cuma satu yang mendaftar itu saja yang diproses. Biasanya kan calon kalau sudah tahu partai condong ke calon tertentu mereka tidak mau lagi mendaftar. Yang pasti penjaringan itu harus ada proses pendaftaran," ujar Hamka.
Informasi lain menyebutkan bahwa, DPP PDIP akan meminta secara tertulis DPD PDIP Sulsel memberikan alasan pencopotan Sekretaris PDIP Sulsel, Rudi Pieter Goni secara tertulis melalui Bidang Kehormatan.
Wasekjen DPP PDIP, Hastomo sebelumnya menjelaskan DPP menjadwalkan klarifikasi DPD soal alasan reposisi pengurus di daerah ini. Klarifikasi tidak hanya dilakukan ke DPD tapi juga terhadap pihak yang diusulkan dicopot. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar