MAKASSAR, FAJAR--Klaim gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas nasional, tidak selarah dengan penurunan angka kemiskinan.
Ini menjadi asumsi Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS Sulsel yang tergambar dari pemandangan fraksi soal ranperda penanganan kemiskinan saat paripurna Kamis, 12 April. Kedua fraksi ini menyerang pemprov Sulsel yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang).
Baik PKS dan Demokrat sama-sama menyoal tidak adanya keselarasan antara peningkatan ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan. Hal ini dipandang Demokrat bahwa membaiknya ekonomi Sulsel selama ini sekadar dinikmati masyarakat ekonomi menengah ke atas sementara warga miskin tetap tidak menikmatinya.
"Padahal dana pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi kecil menengah digelontorkan cukup besar sebesar Rp17 triliun, tapi realisasinya tidak mencapai hasil yang diinginkan masyarakat Sulsel," kata Airin Nizar, juru bicara Fraksi Demokrat.
Demokrat pada dasarnya mengapresiasi pembangunan ekonomi Sulsel yang sangat menggembirakan dimana berada di atas rata-rata nasional. Cuma partai ini sangat menyayangkan karena tidak selaras dengan penurunan angka kemiskinan di Sulsel. Partai ini melihat angka kemiskinan di Sulsel masih sangat tinggi.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Jafar Sodding tidak mau kalah dalam menyerang pemprov Sulsel. Yang membuat partai berbasis Islam yang punya konsistensi memperjuangkan kepentingan masyarakat ini, karena Sulsel berdasar data Bappenas tidak masuk 16 besar provinsi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduknya. Padahal provinsi seperti Sulsel, Papua, Papua Barat, Maluku, Aceh dan beberapa provinsi lainnya berada di jajaran itu.
Mestinya, ketika ekonomi berhasil ditingkatkan angka penduduk miskin di Sulsel mengalami penurunan, belum lagi alokasi anggaran untuk usaha kecil menengah juga sangat besar. "Ini yang jadi pertanyaan besar. Ekonomi diklaim berhasil meningkat tapi masyarakatnya banyak yang miskin," tandas Jafar Sodding.
Mendapat kritikan itu, Syahrul maupun Agus menandaskan bahwa angka kemiskinan di Sulsel pada dasarnya turun drastis. Dalam satu tahun saja yakni 2010-2011, penurunan angka kemiskinan mencapai 8,16 persen. "Tidak mungkin ekonomi naik kalau tidak ada korelasi penurunan kemiskinan. Angka kemiskinan kita di Sulsel saat ini bahkan di bawah 10 persen," tandas Syahrul.
Kendati begitu, Syahrul tetap berharap apa yang disampaikan perwakilan partai di DPRD Sulsel mengenai gambaran kemiskinan di Sulsel, tetap jadi perhatian dia dan akan menjadi cambuk dalam membangun Sulsel lebih baik ke depan.
Agus menambahkan, data mengenai kondisi penurunan kemiskinan yang dimiliki Demokrat atau PKS bisa jadi bukan gambaran saat ini, tapi bisa jadi data 2010. "Dalam satu tahun ini saja angka kemiskinan kita turun 80 ribu lebih," tandas Agus. (hamsah umar)
Ini menjadi asumsi Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS Sulsel yang tergambar dari pemandangan fraksi soal ranperda penanganan kemiskinan saat paripurna Kamis, 12 April. Kedua fraksi ini menyerang pemprov Sulsel yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang).
Baik PKS dan Demokrat sama-sama menyoal tidak adanya keselarasan antara peningkatan ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan. Hal ini dipandang Demokrat bahwa membaiknya ekonomi Sulsel selama ini sekadar dinikmati masyarakat ekonomi menengah ke atas sementara warga miskin tetap tidak menikmatinya.
"Padahal dana pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi kecil menengah digelontorkan cukup besar sebesar Rp17 triliun, tapi realisasinya tidak mencapai hasil yang diinginkan masyarakat Sulsel," kata Airin Nizar, juru bicara Fraksi Demokrat.
Demokrat pada dasarnya mengapresiasi pembangunan ekonomi Sulsel yang sangat menggembirakan dimana berada di atas rata-rata nasional. Cuma partai ini sangat menyayangkan karena tidak selaras dengan penurunan angka kemiskinan di Sulsel. Partai ini melihat angka kemiskinan di Sulsel masih sangat tinggi.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Jafar Sodding tidak mau kalah dalam menyerang pemprov Sulsel. Yang membuat partai berbasis Islam yang punya konsistensi memperjuangkan kepentingan masyarakat ini, karena Sulsel berdasar data Bappenas tidak masuk 16 besar provinsi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduknya. Padahal provinsi seperti Sulsel, Papua, Papua Barat, Maluku, Aceh dan beberapa provinsi lainnya berada di jajaran itu.
Mestinya, ketika ekonomi berhasil ditingkatkan angka penduduk miskin di Sulsel mengalami penurunan, belum lagi alokasi anggaran untuk usaha kecil menengah juga sangat besar. "Ini yang jadi pertanyaan besar. Ekonomi diklaim berhasil meningkat tapi masyarakatnya banyak yang miskin," tandas Jafar Sodding.
Mendapat kritikan itu, Syahrul maupun Agus menandaskan bahwa angka kemiskinan di Sulsel pada dasarnya turun drastis. Dalam satu tahun saja yakni 2010-2011, penurunan angka kemiskinan mencapai 8,16 persen. "Tidak mungkin ekonomi naik kalau tidak ada korelasi penurunan kemiskinan. Angka kemiskinan kita di Sulsel saat ini bahkan di bawah 10 persen," tandas Syahrul.
Kendati begitu, Syahrul tetap berharap apa yang disampaikan perwakilan partai di DPRD Sulsel mengenai gambaran kemiskinan di Sulsel, tetap jadi perhatian dia dan akan menjadi cambuk dalam membangun Sulsel lebih baik ke depan.
Agus menambahkan, data mengenai kondisi penurunan kemiskinan yang dimiliki Demokrat atau PKS bisa jadi bukan gambaran saat ini, tapi bisa jadi data 2010. "Dalam satu tahun ini saja angka kemiskinan kita turun 80 ribu lebih," tandas Agus. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar