MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Sulsel, HZB Palaguna menepis isu adanya opsi DPP PDIP untuk menunjuk karteker di Sulsel, hanya karena adanya usulan reposisi kader.
Sebelumnya diperoleh bocoran bahwa DPP PDIP menyiapkan opsi menunjuk karteker di Sulsel sebagai salah satu opsi penyelesaian ribut-ribut kasus pencopotan Sekretaris DPD PDIP, Rudi Pieter Goni. Setahu mantan gubernur Sulsel ini, DPP belum pernah melakukan pleno apalagi memunculkan opsi karteker. "Rapat DPP seperti itu tidak ada. Untuk jelasnya hubungi DPP," kata Palaguna melalui pesan singkatnya, Rabu, 25 April.
Sebelumnya diperoleh bocoran bahwa Ketua DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri menyiapkan dua karteker masing-masing Ketua Bidang Pemerintahan Daerah DPP PDIP, Komarudin Waetubun, serta Ketua Bidang Pendidikan dan Agama sekaligus Ketua Bamusi, Hamka Haq jika opsi terakhir disepakati.
Dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Hamka Haq yang disebut-sebut disiapkan menjadi karteker mengaku tidak tahu menahu soal opsi tersebut. Sejauh ini, DPP PDIP belum melakukan pleno untuk menentukan sikap soal usul reposisi kader di PDIP Sulsel. "Kalau ada opsi seperti itu pasti diputuskan melalui rapat pleno. Megawati saya kira tidak pernah mengambil keputusan tanpa melibatkan pengurus dalam rapat pleno," kata Hamka.
Kalau pun ada wacana di tingkat bidang misalnya, Hamka menegaskan bahwa hal tersebut bukan sebuah keputusan karena setiap keputusan harus melalui pleno. Bagi Hamka sendiri, opsi karteker seperti yang berkembang adalah hal yang mustahil kalau sekadar berpatok pada usulan reposisi pengurus.
Yang memungkinkan DPP menunjuk karteker ketika pimpinan partai terbukti melakukan pelanggaran AD/ART, diproses hukum karena perbuatan pidana, melakukan tindakan amoral seperti terlibat narkoba atau perselingkuhan, begitu juga ketika kepengurusan partai tidak aktif. "Kalau tidak aktif dilakukan pembekuan menyeluruh kemudian menunjuk plt. Jadi kalau hanya karena usulan reposisi saya kira sangat mustahil ada opsi karteker," tandas Hamka.
Begitu juga opsi Rudi diganti sebagai sekretaris namun penggantinya ditunjuk oleh Rudi sendiri. "Tidak pernah ada keputusan partai ditolak atau ditentukan oleh pengurus dibawahnya. Yang bisa menolak atau menentukan adalah Megawati ketika itu keputusan DPD," jelas Hamka.
Untuk pleno masalah reposisi kader, Hamka memperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Biasanya, DPP melakukan pleno setiap pekan pada Kamis dan Jumat. Usul reposisi Rudi menjadi terkesan bermasalah karena dianggap dicopot. "Tidak ada masalah sebenarnya, cuma diberitakan dicopot sehingga ada kesan masalah. Padahal hanya direposisi untuk jabatan lain," katanya.
Bagi Hamka, yang terbaik untuk usul reposisi Rudi adalah menempatkan Rudi pada posisi strategis. Misalnya saja sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu, sehingga bisa membantu Palaguna dari bidang lain.
Tidak boleh kata dia, Rudi direposisi pada jabatan yang tidak strategis atau terkesan dibuang dari pengurus. Dan untuk posisi pemenangan pemilu, Hamka melihat posisi tersebut cukup strategis. (hamsah umar)
Sebelumnya diperoleh bocoran bahwa DPP PDIP menyiapkan opsi menunjuk karteker di Sulsel sebagai salah satu opsi penyelesaian ribut-ribut kasus pencopotan Sekretaris DPD PDIP, Rudi Pieter Goni. Setahu mantan gubernur Sulsel ini, DPP belum pernah melakukan pleno apalagi memunculkan opsi karteker. "Rapat DPP seperti itu tidak ada. Untuk jelasnya hubungi DPP," kata Palaguna melalui pesan singkatnya, Rabu, 25 April.
Sebelumnya diperoleh bocoran bahwa Ketua DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri menyiapkan dua karteker masing-masing Ketua Bidang Pemerintahan Daerah DPP PDIP, Komarudin Waetubun, serta Ketua Bidang Pendidikan dan Agama sekaligus Ketua Bamusi, Hamka Haq jika opsi terakhir disepakati.
Dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Hamka Haq yang disebut-sebut disiapkan menjadi karteker mengaku tidak tahu menahu soal opsi tersebut. Sejauh ini, DPP PDIP belum melakukan pleno untuk menentukan sikap soal usul reposisi kader di PDIP Sulsel. "Kalau ada opsi seperti itu pasti diputuskan melalui rapat pleno. Megawati saya kira tidak pernah mengambil keputusan tanpa melibatkan pengurus dalam rapat pleno," kata Hamka.
Kalau pun ada wacana di tingkat bidang misalnya, Hamka menegaskan bahwa hal tersebut bukan sebuah keputusan karena setiap keputusan harus melalui pleno. Bagi Hamka sendiri, opsi karteker seperti yang berkembang adalah hal yang mustahil kalau sekadar berpatok pada usulan reposisi pengurus.
Yang memungkinkan DPP menunjuk karteker ketika pimpinan partai terbukti melakukan pelanggaran AD/ART, diproses hukum karena perbuatan pidana, melakukan tindakan amoral seperti terlibat narkoba atau perselingkuhan, begitu juga ketika kepengurusan partai tidak aktif. "Kalau tidak aktif dilakukan pembekuan menyeluruh kemudian menunjuk plt. Jadi kalau hanya karena usulan reposisi saya kira sangat mustahil ada opsi karteker," tandas Hamka.
Begitu juga opsi Rudi diganti sebagai sekretaris namun penggantinya ditunjuk oleh Rudi sendiri. "Tidak pernah ada keputusan partai ditolak atau ditentukan oleh pengurus dibawahnya. Yang bisa menolak atau menentukan adalah Megawati ketika itu keputusan DPD," jelas Hamka.
Untuk pleno masalah reposisi kader, Hamka memperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Biasanya, DPP melakukan pleno setiap pekan pada Kamis dan Jumat. Usul reposisi Rudi menjadi terkesan bermasalah karena dianggap dicopot. "Tidak ada masalah sebenarnya, cuma diberitakan dicopot sehingga ada kesan masalah. Padahal hanya direposisi untuk jabatan lain," katanya.
Bagi Hamka, yang terbaik untuk usul reposisi Rudi adalah menempatkan Rudi pada posisi strategis. Misalnya saja sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu, sehingga bisa membantu Palaguna dari bidang lain.
Tidak boleh kata dia, Rudi direposisi pada jabatan yang tidak strategis atau terkesan dibuang dari pengurus. Dan untuk posisi pemenangan pemilu, Hamka melihat posisi tersebut cukup strategis. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar