MAKASSAR, FAJAR--Usul pencopotan Sekretaris DPD PDIP Sulsel, Rudi Pieter Goni serta penunjukan wakil sekretaris, Alimuddin sebagai pengganti masih butuh kajian panjang di DPP PDIP.
Sebelum DPP memberikan persetujuan terhadap usul itu, kesimpulan sementara menginginkan adanya klarifikasi atau penjelasan resmi dari DPD PDIP Sulsel mengenai alasan reposisi pengurus yang diajukan itu. DPP PDIP dalam waktu dekat akan melakukan klarifikasi terhadap Ketua DPD PDIP Sulsel, HZB Palaguna dan pihak berwenang lainnya mengenai hal ini.
Klarifikasi penting dilakukan DPP karena usul reposisi tersebut sempat melahirkan perbedaan persepsi di tingkat DPD PDIP. Sekalipun dalam pengusulan tersebut sudah ditegaskan bahwa reposisi dimaksudkan untuk penyegaran organisasi, namun DPP tetap ingin melakukan klarifikasi langsung. DPP PDIP perlu keabsahan mengenai alasan elit DPD PDIP Sulsel melakukan pencopotan.
"Kita dalam waktu dekat akan mengundang resmi DPD PDIP Sulsel untuk diklarifikasi. Memang dalam pengusulan reposisi dijelaskan untuk penyegaran organisasi, tapi kan perlu ada alasan lebih detail kenapa harus ada penyengaran. Alasan-alasan inilah yang akan kita klarifikasi dari DPD PDIP Sulsel," tandas Wakil Sekjen DPP PDIP, Hastomo, Jumat, 20 April.
Hastomo menyatakan, reposisi pengurus yang diusulkan DPD PDIP Sulsel ini masih dalam tahap pembahasan dengan melibatkan bidang organisasi, hukum, dan kehormatan. DPP PDIP belum bisa memastikan kapan reposisi tersebut diberikan persetujuan atau bisa jadi DPP mengambil sikap lain.
Persoalan yang ada dalam organisasi kata Hastomo harus tetap mempertimbangan musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah di internal organisasi. Dia mengakui, perbedaan pendapat dalam organisasi politik merupakan hal biasa terjadi. Dinamika itulah yang perlu dirundingkan bersama sehingga keputusan yang dilahirkan bisa diterima bersama.
Terkait kasus Rudi ini, Hastomo juga mengungkap telah mendengar pandangan tokoh PDIP Sulsel, Andi Potji saat datang di DPP PDIP beberapa waktu lalu. Saran ini juga menjadi pertimbangan DPP dalam mengambil keputusan nantinya.
"Kita selalu ingin ada pertimbangan dari tokoh senior PDIP di daerah. Untuk kasus Rudi, kita sudah dengarkan saran dan masukan dari Andi Potji sebagai kader yang kita posisikan sebagai pejuang partai di Sulsel," tandas Hastomo.
Di tengah pembahasan usul pencopotan itu, DPP PDIP kata Hastomo menginstruksikan ke DPD PDIP Sulsel untuk tetap meningkatkan konsolidasi partai dan menjaga soliditas partai. Poin ini merupakan opsi yang diinginkan dilakukan DPP terkait kasus Rudi tersebut.
"Konsolidasi dan soliditas ini perlu tetap terjaga agar program partai bisa berjalan dengan baik, termasuk bagaimana misalnya membuat program yang pro rakyat. Program pro rakyat ini selalu kita dorong dilakukan DPD agar ada kesiapan menghadapi pemilu 2014 nanti," kata Hastomo. (hamsah umar)
Sebelum DPP memberikan persetujuan terhadap usul itu, kesimpulan sementara menginginkan adanya klarifikasi atau penjelasan resmi dari DPD PDIP Sulsel mengenai alasan reposisi pengurus yang diajukan itu. DPP PDIP dalam waktu dekat akan melakukan klarifikasi terhadap Ketua DPD PDIP Sulsel, HZB Palaguna dan pihak berwenang lainnya mengenai hal ini.
Klarifikasi penting dilakukan DPP karena usul reposisi tersebut sempat melahirkan perbedaan persepsi di tingkat DPD PDIP. Sekalipun dalam pengusulan tersebut sudah ditegaskan bahwa reposisi dimaksudkan untuk penyegaran organisasi, namun DPP tetap ingin melakukan klarifikasi langsung. DPP PDIP perlu keabsahan mengenai alasan elit DPD PDIP Sulsel melakukan pencopotan.
"Kita dalam waktu dekat akan mengundang resmi DPD PDIP Sulsel untuk diklarifikasi. Memang dalam pengusulan reposisi dijelaskan untuk penyegaran organisasi, tapi kan perlu ada alasan lebih detail kenapa harus ada penyengaran. Alasan-alasan inilah yang akan kita klarifikasi dari DPD PDIP Sulsel," tandas Wakil Sekjen DPP PDIP, Hastomo, Jumat, 20 April.
Hastomo menyatakan, reposisi pengurus yang diusulkan DPD PDIP Sulsel ini masih dalam tahap pembahasan dengan melibatkan bidang organisasi, hukum, dan kehormatan. DPP PDIP belum bisa memastikan kapan reposisi tersebut diberikan persetujuan atau bisa jadi DPP mengambil sikap lain.
Persoalan yang ada dalam organisasi kata Hastomo harus tetap mempertimbangan musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah di internal organisasi. Dia mengakui, perbedaan pendapat dalam organisasi politik merupakan hal biasa terjadi. Dinamika itulah yang perlu dirundingkan bersama sehingga keputusan yang dilahirkan bisa diterima bersama.
Terkait kasus Rudi ini, Hastomo juga mengungkap telah mendengar pandangan tokoh PDIP Sulsel, Andi Potji saat datang di DPP PDIP beberapa waktu lalu. Saran ini juga menjadi pertimbangan DPP dalam mengambil keputusan nantinya.
"Kita selalu ingin ada pertimbangan dari tokoh senior PDIP di daerah. Untuk kasus Rudi, kita sudah dengarkan saran dan masukan dari Andi Potji sebagai kader yang kita posisikan sebagai pejuang partai di Sulsel," tandas Hastomo.
Di tengah pembahasan usul pencopotan itu, DPP PDIP kata Hastomo menginstruksikan ke DPD PDIP Sulsel untuk tetap meningkatkan konsolidasi partai dan menjaga soliditas partai. Poin ini merupakan opsi yang diinginkan dilakukan DPP terkait kasus Rudi tersebut.
"Konsolidasi dan soliditas ini perlu tetap terjaga agar program partai bisa berjalan dengan baik, termasuk bagaimana misalnya membuat program yang pro rakyat. Program pro rakyat ini selalu kita dorong dilakukan DPD agar ada kesiapan menghadapi pemilu 2014 nanti," kata Hastomo. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar