MAKASSAR, FAJAR--Komposisi daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi di DPRD Sulsel pada pemilu 2014, yang dipastikan bertambah tidak disambut gembira begitu saja politisi utamanya yang sudah duduk di dewan. KPU Sulsel diminta untuk cermat dalam menetapkan dapil atau pun jumlah kursi.
Sekretaris DPW PAN Sulsel, Buhari Kahar Mudzakkar yang juga anggota DPRD Sulsel meminta agar waktu yang tersisa ini dimanfaatkan maksimal KPU, dalam melakukan koordinasi dengan pemprov Sulsel utamanya yang membidangi masalah administrasi kependudukan.
Bisa jadi, jumlah penduduk Sulsel yang pernah dilansir mencapai 10.080.104 jiwa, bisa saja berada di bawah angka 9 juta jiwa. Salah satu indikatornya, banyaknya daftar penduduk atau pun yang sudah meninggal masih terdaftar dalam administrasi kependudukan. Apalagi, temuan hasil verifikasi KPU Sulsel terhadap DP4 pemprov ini juga menjadi alamat bahwa data kependudukan pemprov Sulsel saat ini masih sangat amburadul.
"Berkaca pada jumlah DP4 pemprov Sulsel untuk pilgub yang mencapai 7,2 juta lebih, setelah diverifikasi menjadi tinggal 6,2 juta lebih menunjukkan bahwa data kependudukan di Sulsel ini banyak yang ganda. Sehingga KPU perlu hati-hati dalam menentukan dapil, termasuk jumlah kursi," kata Buhari.
Dia berasumsi, jika sekiranya ada 13,73 persen data jumlah penduduk yang ganda atau pun meninggal, bisa dipastikan ada sekitar 1,3 juta jiwa dari 10 juta jiwa ini yang bisa dikatakan sulit dipertanggung jawabkan. "Kalau asumsi seperti ini benar kemudian pada pemilu nanti DPRD Sulsel tetap bertambah 10 kursi, itu artinya bisa dikatakan ada 10 anggota dewan ilegal," kata Buhari.
Ketua Devisi Teknis Pilkada KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari menegaskan, KPU Sulsel telah merekomendasikan dan minta pemprov serta dinas catatan sipil kabupaten/kota untuk menyediakan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2), sebelum DAK2 tersebut diserahkan ke KPU Pusat melalui Mendagri. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar