Anwar: Panwaslu Wajo Belum Maksimal

*Politisasi PNS Wajo

MAKASSAR, FAJAR--Kinerja anggota Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Wajo belum maksimal. Penilaian itu disampaikan sendiri anggota Panwaslu Sulsel, Anwar.
Belum maksimalnya kinerja Panwaslu Wajo dalam menjalankan tugasnya itu terkait dalam upaya investigas terjadinya mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wajo yang diharuskan memberikan surat pernyataan untuk mendukung cagub petahana Sulsel, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) serta cabup petahana Wajo, Andi Burhanuddin Unru.
Ditemui usai menghadiri rapat koordinasi jadwal pendaftaran cagub Sulsel di kantor KPU Sulsel, Jumat, 31 Agustus, Anwar dengan tegas menyebut Panwaslu Wajo belum maksimal terkait laporan politisasi PNS di Wajo. "Panwaslu Wajo belum maksimal, tapi itu karena saat ini ada kesibukan melakukan perekrutan anggota panwaslu kecamatan (panwascam)," kata Anwar.
Sebagaimana dilansir sebelumnya, sejumlah PNS di Wajo diwajibkan untuk mencari dukungan minimal 20 orang terhadap kandidat gubernur dan cabup Wajo tertentu. Politisasi PNS ini bahkan tidak sekadar dilakukan dalam bentuk instruksi tapi dilakukan dengan menyiapkan format pernyataan dukungan dengan jumlah orang yang direkrut. Bahkan politisasi PNS ini diperintahkan langsung oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) ke Panwaslu Sulsel dan Panwaslu Wajo, namun hasilnya tetap saja belum ada kejelasan.
Anwar menyatakan, sejauh ini Panwaslu Wajo belum pernah memberikan laporan mengenai hasil investigasi politisasi PNS di Wajo yang terjadi beberapa bulan lalu. Kendati, sejak politisasi PNS di Wajo mencuat, Anwar menyebut politisasi PNS stagnan. Tidak ada lagi gerakan untuk meminta PNS memberikan surat pernyataan mendukung cagub dan cabup tertentu, begitu juga keharusan merekrut dukungan.
Panwaslu Sulsel berharap setelah pelantikan anggota panwascam di Wajo dilakukan pada September nanti, Panwaslu Wajo sudah bisa maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena sudah dibantu aparat panwascam. Paling tidak, Panwaslu harus berani menindak PNS yang membandel dengan meniru langkah tegas yang dilakukan Panwaslu Takalar yang membeber PNS yang tidak netral.   (hamsah umar)