Powered By Blogger

Jumat, 18 Januari 2013

Warga Sulsel Jangan Golput


MAKASSAR, FAJAR--Pilgub Sulsel sisa lima hari lagi. Masyarakat Sulsel utamanya yang terdaftar sebagai wajib pilih (6,2 juta jiwa) diharapkan ramai-ramai menggunakan hak pilihnya, bukan sebaliknya memilih golput.
Memilih golput atau tidak menggunakan hak pilih pada pilgub Selasa, 22 Januari adalah pilihan paling buruk. Ini tergambar dari diskusi publik bertema Membumikan Kearifan Lokal Menuju Pilgub yang Demokratis, yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Makassar, di Teras Kopi Teh, Graha Pena, Kamis, 17 Januari.
Diskusi yang digelar kalangan mahasiswa ini menghadirkan akademisi UNM Akhyar Anwar, Wakil Kepala Redaksi Harian FAJAR, Uslimin, dan Direktur Binmas Polda Sulsel, Kombes Chevy Ahmad Sopari. Salah satu harapan besar dalam diskusi ini adalah bagaimana masyarakat Sulsel memilih pemimpin sesuai hati nurani dari tiga pasangan yang ada.  
Akhyar menitikberatkan agar pemimpin tidak bersandar pada kayu rapuh atau mengandalkan kepintaran, kekayaan, atau kebangsawanan. Tapi masyarakat harus mencari pemimpin yang bisa tumbuhkan harapan masyarakat yang sudah hampir mati. Ibarat mentunaskan kayu yang sudah rapuh. Soal netral, Akhyar menyebut itu merupakan pilihan paling buruk, kendati netral juga bisa dimaknai sebagai bagian dari perjuangan.
Dia juga sedikit menyinggung kampanye pasangan calon yang masih saling menyindir, saling jual keburukan termasuk melalui iklan kampanye. "Padahal ini harus dihindari," kata Akhyar.
Diskusi juga menyinggung soal netralitas dan ketegasan penyelenggara pilgub Sulsel baik KPU dan jajarannya maupun Panwaslu Sulsel. Panwaslu misalnya tidak memperlihatkan kinerja utamanya dalam melihat pelanggaran calon utamanya saat kampanye. Sementara netralitas KPU sebagai penyelenggara juga sedikit diragukan. "KPU juga terkesan disetir. Salah satu contohnya soal pelaksanaan debat, dimana televisi lokal tidak dibiarkan menyiarkan langsung debat," kata Wakil Kepala Redaksi FAJAR, Uslimin.
Sementara panwaslu kata dia, sejauh ini tidak ada tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan calon, misalnya pelibatan PNS dalam kampanye. Terhadap debat cagub tahap II yang dibatalkan, Uslimin menyatakan debat bukan merupakan tahapan pemilu tapi hanya bagian dari kampanye. "Ini yang harus dipahami. Kalau debat dilakukan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya tentu itu berbahaya," kata Uslimin.
Direktur Binmas Polda Sulsel, Kombes Chevy menyatakan dalam berdemokrasi yang baik, masyarakat harus didorong untuk memilih secara bebas, dan tidak ada paksaan. "Sehingga pilgub ini betul-betul demokratis dan sesuai hati nurani," kata Chevy.
Terhadap biaya pengamanan pilgub Sulsel yang juga mencapai puluhan miliar, Chevy menyatakan bahwa dana penanganan pilgub ini dikelola secara terbuka dan transparan. "Tidak begitu saja kita gunakan kalau cair, tapi harus berdasar peruntukannya. Ini juga kan harus kita pertanggung jawabkan," kata Chevy. (hamsah umar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar