Kenaikan BBM Tidak Perlu Terjadi

MAKASSAR, FAJAR--Wakil Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Syarifuddin Sudding berpendapat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) seperti yang diwacanakan pemerintah, semestinya tidak perlu terjadi jika pengelolaan sumber pendapatan negara dilakukan maksimal.
    Hal ini ditegaskan Syarifuddin yang ditemui di warkop Phoenam, Senin, 26 Maret. Pemerintah mestinya membenahi potensi kebocoran dalam pengelolaan pajak, migas, sektor kehutanan dan serta sektor pendapatan lainnya.
    "Hitungan ekonomi, pemerintah tidak perlu naikkan BBM ketika pendapatan migas, pajak, kehutanan dikelola dengan baik," tegas Syarifuddin.
    Seperti wacana yang berkembang, kenaikan harga BBM akan ditetapkan pemerintah pada April mendatang . Namun wacana ini terus menuai protes kalangan mahasiswa di berbagai daerah termasuk Makassar, yang beberapa hari terakhir melakukan aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM yang diwacanakan naik Rp1.500 per liter.
    Menyikapi reaksi penolakan kenaikan BBM oleh masyarakat itu, anggota Komisi III DPR ini berharap mahasiswa tidak melakukan aksi berlebihan apalagi sampai melanggar hukum, seperti yang terjadi di depan pintu I Unhas beberapa waktu lalu. Dia sepakat jika ada mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum untuk ditindak tegas secara profesional.
    Makanya, dia menyarankan Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo  bisa memahami kultur Sulsel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dia juga menyarankan kepolisian melakukan pemetaan terhadap potensi konflik  yang akan terjadi sehingga bisa cepat dilakukan langkah prefentif lebih maksimal.
    "Potensi kepolisian dalam melayani masyarakat harus dimaksimalkan sehingga semua potensi konflik yang diduga muncul dapat diantisipasi, sehingga tidak muncul riak atau nanti setelah ada kejadian baru ada tindakan," kata Syarifuddin.
    Politisi senayan asal Sulsel ini juga berharap penangan aksi unjuk rasa oleh kepolisian berjalan dengan baik, dengan tidak memandang masyarakat sebagai musuh. Polisi harus memposisikan diri sekadar menjaga dan mengawal aksi mahasiswa di lapangan. "Kalau ada memang tindakan anarkis, tidak bisa juga ditolerir," tandasnya.
    Adapun pelibatan TNI mengawal aksi unjuk rasa termasuk menjaga istana, Syarifuddin menilai sah-sah saja. Apalagi TNI memang memiliki peran menjaga ketahanan negara. Bahkan TNI harus menjaga presiden dan keluarganya. Yang salah ketika TNI dilibatkan untuk menjaga kekuasaan SBY.
    "Jadi TNI jangan jadi alat kekuasaan untuk melanjutkan otoritas kekuasaan. Itu yang tidak boleh terjadi," katanya.
    Di Makassar, demo menolak kenaikan BBM termasuk mengecam kepemimpinan SBY terus berlangsung di beberapa titik termasuk di DPRD Sulsel. Aksi mahasiswa ini melibatkan beberapa elemen mahasiswa.
    Di DPRD Sulsel, mahasiswa bahkan memaksa wakil rakyat untuk menyampaikan pernyataan sikap untuk menolak kenaikan BBM. Pernyataan sikap DPRD Sulsel dibacakan anggota fraksi Golkar, Andi Pangeran Rahim. Pernyataan sikap penolakan kenaikan BBM itu mengatasnamakan Ketua DPRD Sulsel, HM Roem serta para wakil Ketua DPRD Sulsel. (hamsah umar)