Paling baru adalah rotasi pimpinan fraksi di DPRD Sulsel yang kemudian memantik konflik baru. Situasi ini seakan upaya yang dilakukan plt Hanura Sulsel menghentikan konflik internal tidak terarah.
"Saya tidak bisa katakan apakah keputusan itu tepat atau tidak," kata Koordinator Wilayah Sulsel, Sulbar dan Sultra DPP Hanura, Syarifuddin Sudding, Selasa, 20 Maret.
Syarifuddin menegaskan bahwa amanah yang diberikan DPP Hanura terhadap plt Hanura Sulsel dalam menjalankan roda organisasi intinya adalah penyehatan partai dan konsolidasi. Poin inilah yang harus menjadi prioritas dan rujukan dijalankan plt sehingga konflik yang berkepanjangan selama ini tidak berkelanjutan.
"Ketika ada kegiatan yang dilakukan plt diluar penyehatan dan konsolidasi partai, harus dirapatkan di jajaran plt. Hasilnya kemudian dikonsultasikan ke DPP untuk mendapatkan pengarahan. Soal rotasi fraksi di DPRD Sulsel, sampai saat ini kita belum terima laporan hasil rapat plenonya seperti apa," jelas Syarifuddin.
Kendati mengungkap tidak ada koordinasi plt ke DPP soal kebijakan merotasi fraksi di DPRD Sulsel, Syarifuddin terkesan ragu menyimpulkan seperti apa langkah plt Hanura Sulsel ini.
Plt Ketua DPD Hanura Sulsel, Amrullah Pase yang dikonfirmasi terpisah membantah pihaknya tidak mengkoordinasikan pleno rotasi fraksi di DPRD Sulsel. "Sebenarnya dianggaran dasar tidak ada seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan ini sudah dikoordinasikan dengan DPP," kata Amrullah.
Dia berdalih bahwa rotasi anggota fraksi di DPRD Sulsel semata-mata dilakukan dalam rangka penyegaran komposisi fraksi di dewan. Kebijakan itu kata dia mengikuti fraksi lain yang sudah lebih awal melakukan rotasi.
"Tidak ada tendensi lain selain penyegaran. Jadi kami anggap tidak ada masalah dengan rotasi ini hanya ada kesalahan dalam mempersepsikan keputusan yang diambil. Fraksi itu kan perpanjangan tangan dari partai," tandas Amrullah. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar