Mekanisme Berjalan, Konflik Bisa Dihindari

MAKASSAR, FAJAR--Potensi konflik pilgub Sulsel yang terbilang rawan di mata polri, tidak bisa dinafikan utamanya partai politik, kandidat atau pun stakeholder terkait lainnya.
    Di mata partai politik di Sulsel sendiri, potensi konflik pemilukada dianggap cukup beralasan namun ancaman tersebut bisa dihindari kalau mekanisme terkait proses pilgub berjalan sebagaimana mestinya. Pada aturan main inilah potensi konflik bisa dihindari ruang geraknya.
    Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sulsel, Ajiep Padindang menyatakan potensi konflik di tengah masyarakat tidak bisa dipungkiri, bahkan pada wilayah internal partai politik pun juga ada. Tinggal bagaimana semua pihak bisa mengelola potensi konflik itu sehingga tidak terjadi tindakan yang merugikan.
    Hubungannya dengan pilgub Sulsel, potensi konflik yang diprediksi polri dan ditegaskan anggota Komisi III DPR RI asal Sulsel, Sarifuddin Sudding, Ajiep berpendapat kalau masih terlalu dini bicara tentang potensi konflik di Sulsel. "Kan pilgub masih sangat jauh, bahkan tahapan sendiri belum berjalan. Konflik memang bisa terjadi, tapi kalau mekanisme berjalan dengan baik saya kira tidak akan ada konflik," tandas Ajiep.
    Peran partai politik, kandidat hingga simpatisan dalam menciptakan pilgub damai yang terhindar dari konflik cukup vital. Makanya, kearifan dan sikap mawas diri sangat diperlukan oleh masing-masing pihak utamanya kandidat yang akan bertarung.
    Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah juga berpendapat bahwa persoalan mekanisme pelaksanaan pilgub menjadi poin penentu dalam menciptakan pilkada damai, aman dan terhindar dari konflik.
    "Yang pertama semua elemen utamanya pihak yang bertarung harus berpikir positif. Demokrat sendiri selalu kampanye pada batas-batas aturan main yang ada. Kuncinya adalah bagaimana mekanisme pilkada ini dijalankan dengan baik," kata Ni'matullah.
    Salah satu  poin di mata Demokrat yang menjadi potensi konflik independensi KPU Sulsel selaku pelaksana pemilu. Begitu juga mengenai daftar pemilih tetap (DPT) yang harus jadi perhatian KPU, sehingga data pemilih tidak sekadar abal-abal atau validitasnya diragukan.
    Ketika masalah DPT ini akurat, potensi konflik di pilgub Sulsel lebih kecil dari yang diperkirakan sejauh ini. Makanya, persoalan DPT ini harus jadi perhatian KPU agar melahirkan DPT yang akurat. Kalau pun akurasinya tidak bisa 100 persen, setidaknya mendekat pada angka 98 persen.
    "Kalau data yang dimiliki KPU tidak valid, konflik pasti tidak bisa dihindari. Karena itu, saya ingatkan KPU sejak awal agar menjadikan DPT ini sebagai prioritas yang harus diperhatikan," tandas Ni'matullah. (hamsah umar)