MAKASSAR, FAJAR--Lembaga Bantuan dan Pelayanan Hukum (LBPH) Demokrasi Keadilan Indonesia Sulsel, yang dibentuk sekitar tiga bulan lalu menyatakan siap mengadvokasi dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang butuh bantuan hukum.
Saat bertandang ke redaksi Harian FAJAR, Senin, 10 Oktober, pengurus LBPH Demokrasi Keadilan Indonesia menegaskan siap menerima dan membantu siapa saja yang membutuhkan layanan hukum, bahkan konsultasi masalah hukum.
"Meski LBPH ini berafiliasi dengan PDIP, namun kita terbuka kepada semua elemen masyarakat umum. Jadi bukan fokus ke organisasi politik saja, tapi terbuka bagi siapa saja," ujar Direktur Eksekutif LBPH Demokrasi Keadilan Indonesia Sulsel, Mochtar Djuma bersama beberapa pengurus lainnya di redaksi Harian FAJAR.
Menurut Mochtar, pembentukan organisasi hukum ini dimaksudkan agar masyarakat yang butuh bantuan dan pelayan hukum, bisa terlayani dengan baik. Pasalnya menurut dia, masih banyak masyarakat di daerah ini yang belum begitu paham ketiga berhadapan dengan persoalan hukum.
Dia berharap, kehadiran LBPH Demokrasi Keadilan Indonesia ini bisa membantu masyarakat luas dalam menghadapi masalah hukum yang dihadapinya, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. "Kalau ada yang butuh konsultasi hukum, kami juga persilahkan masyarakat menghubungi kami," tambah Mochtar. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar