MAKASSAR, FAJAR--Tidak beresnya data penduduk yang membayangi pemilu 2014, coba diantisipasi KPU dengan membangun sistem pemutakhiran data pemilih.
Antisipasi KPU ini menyikapi adanya tujuh juta penduduk di Indonesia yang ber-KTP ganda. Kasus KTP ganda ini tentu saja bakal membuat daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu 2014 kembali amburadul.
"Sekarang posisi kegiatan KPU sedang melakukan pembuatan sistem pemutakhiran data pemilih. Sehingga dengan sistem ini tidak ada lagi pemilih ganda," kata Ketua KPU, Prof HA Hafiz Anshary.
Bahkan untuk membangun sistem pemutakhiran data pemilih itu, KPU mengaku melibatkan pakar atau ahli dari luar negeri, dengan harapan sistem pemutakhiran data pemilih yang akan dibangun KPU ini benar-benar mampu mengatasi DPT ganda pada pemilu 2014 mendatang.
Sistem yang dirancang KPU ini akan online sehingga semua lapisan masyarakat bisa mengakses informasi mengenai data pemilih. Sehingga kalau ada DPT ganda, masyarakat dengan mudah mendeteksinya. Namun rancangan sistem pemutakhiran data pemilih yang dirancang KPU ini masih sangat bergantung peralatan yang dibutuhkan.
Selain dengan cara membangun sistem pemutakhiran data pemilih, KPU juga memberikan masukan kepada pemerintah agar masalah pemutakhiran data pemilih dilakukan melalui satu pintu. Misalnya saja dengan memberikan kepercayaan penuh kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran data, tanpa harus melalui pemerintah.
"Karena pada akhirnya kan KPU juga tetap melakukan pemutakhiran data. Kalau pemerintah yang melakukan kan dasarnya KTP, jadi kalau ada yang ber-KTP ganda, otomatis akan masuk DPT ganda. Kalau KPU saja yang melakukannya mungkin akan lebih baik dengan tetap menggandeng BPS," kata Hafiz.
KPU juga berpendapat bahwa untuk mengatasi masalah DPT ganda yang memungkinkan terjadi, pemerintah juga harus selalu melakukan update data penduduk di setiap wilayah. Sehingga efektifitas data pemilih yang diinginkan KPU bisa terpenuhi. KPU berharap tidak ada warga yang sudah memiliki hak pilih tidak terdaftar sebagai wajib pilih, begitu juga tidak inginkan ada warga yang terdaftar ganda.
Untuk pelaksanaan pemilukada di Sulsel baik pilgub maupun kabupaten/kota, Hafiz berharap Sulsel bisa menjadi barometer penyelenggaraan pemilukada terbaik di Indonesia paling tidak di Indonesia Timur. "Kalau perlu Sulsel jadi percontohan penyelenggara pemilu terbaik. Ini bukan saja tugas KPU, tapi tugas semua stakeholder," kata Hafiz.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menyatakan cukup siap menjadikan daerah ini sebagai percontohan penyelenggaraan pemilu yang baik di Indonesia, utamanya dalam penyelenggaraan pilgub Sulsel yang tahapannya dimulai Juli mendatang.
"Tahapan pilgub Sulsel baru dimulai Juli nanti. Kita ingin terbuka dan berharap Sulsel bisa jadi percontohan penyelenggaraan pemilukada," kata Jayadi. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar