Mardianto: Golkar Zalimi Muttamar

*Minta Semua Mantan Napi Dipecat

MAKASSAR, FAJAR--Pemecatan Wakil Ketua DPD Golkar Bulukumba, Andi Muttamar Mattotorang sebagai kader partai tidak disambut baik seluruh kader Golkar di daerah ini. Justru aroma perpecahan di partai berlambang pohon rimbun ini yang muncul.
Bukti bahwa ada aroma perpecahan di tubuh Golkar ini karena adanya penilaian negatif terhadap langkah DPP Golkar. Partai ini bukannya dinilai telah mengambil keputusan tepat, justru dianggap tidak adil bahkan melakukan pengzaliman terhadap kader sendiri.
Penilaian negatif ini datang dari Wakil Sekertaris DPD Golkar Bulukumba, Mardianto. Kader yang satu ini berangapan Golkar telah membuat keputusan yang tidak adil apalagi kalau alasan pernah berstatus sebagai terpidana. Alasan ini cukup menarik karena ada kader lain yang juga pernah dipenjara dengan kasus korupsi tidak disentuh yakni Arkam Bohari. Kader yang satu ini bahkan dijerat dengan kasus yang sama dengan Muttamar yakni Bappedagate dengan masa tahanan yang sama pula.
Di DPD Golkar Bulukumba, Arkam tercatat sebagai wakil sekretaris DPD Golkar. Begitu juga ada pengurus DPD Golkar Sulsel, Amiruddin Maula yang juga pernah berstatus terpidana dalam kasus korupsi, bahkan di DPP Golkar juga demikian. Fakta inilah yang dinilai Mardianto sebagai bentuk ketidakadilan dan pengzaliman Golkar terhadap Muttamar. "Itu artinya, Golkar telah berbuat tidak adil dan zalim kepada kadernya sendiri," tegas Mardianto, Kamis, 17 Mei.
Kalau saja Golkar memecat semua kader Golkar yang berstatus mantan narapidana semisal yang disebut di atas, bisa jadi keputusan Golkar ini dianggap sudah tepat. Namun langkah memecat Muttamar dari Golkar tidak lebih sebuah tendensi politik elit Golkar sendiri.  
Sekadar mengingatkan, Muttamar menjalani penjara kasus Bappedagate bersama Arkam 2010 lalu. Saat itu dia masih tercatat sebagai Ketua DPD Golkar Bulukumba. Musda kemudian menetapkan bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan sebagai Ketua Golkar Bulukumba, sementara Muttamar di plot sebagai wakil ketua.
"Kalau alasan DPD II Golkar mengusulkan Muttamar dipecat karena mantan narapidana, maka, saya minta DPP Golkar legowo memecat kader Golkar yang juga mantan narapidana mulai dari desa sampai DPP," imbuh Mardianto.
Mardianto minta Golkar konsisten dan menghargai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD / ART) partai dan PO Golkar 07/2010 tentang pemberian sanksi. Mestinya, Golkar tidak harus disibukkan dengan main pecat kader partai.
Apalagi rapat pengurus Golkar Bulukumba di kediaman ketua pekan lalu, Zainuddin mengajak seluruh pengurus untuk bersatu. "Kalau bisa saya bilang, penanganan dugaan penyalahgunaan dana bansos di Pemprov Sulsel jauh lebih bagus ditangani karena melibatkan politisi di DPRD Sulsel ketimbang mengurus pemecatan kader," imbuhnya.
Muttamar sendiri menilai pemecatan dirinya sebuah ketidakadilan dan pengzaliman terhadap dia dan keluarganya meski sampai saat ini SK pemecatannya belum ada di tangan. Apalagi pemberhentian dia tidak sesuai mekanisme. "Harusnya saya diberi surat teguran dulu atau melalui proses dari bawah. "Tapi itu semua tidak pernah dilakukan. Saya merasa dizalimi oleh petinggi Golkar," jelas Andi Muttamar. (hamsah umar)