MAKASSAR, FAJAR--Imbauan gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo agar masjid clear dari konteks politik selama Ramadan tidak mendapat dukungan. Sebaliknya, harapan tersebut ditentang elit parpol berbasis Islam di Sulsel.
Masjid memang bukan tempat untuk melakukan kegiatan politik, tapi bukan berarti masjid harus clear dari konteks politik. Malah, politik dalam konteks kenegaraan merupakan suatu hal wajar sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman politik di tengah masyarakat secara rasional. "Kalau masjid harus clear dari politik, saya malah khawatir umat Islam di Sulsel malah menjadi umat yang sekuler," tandas Ketua DPW PBB Sulsel, Sjaiful Kasim, Jumat, 20 Juli.
Sepanjang konteks politik kenegaraan yang disampaikan di masjid bernilai positif atau bukan isu-isu negatif, politik kenegaraan tidak bisa dipisahkan di masjid. Masjid salah satu fungsinya adalah untuk dimakmurkan. "Jadi sangat tidak sependapat kalau masjid harus terhindar dari politik, karena kita juga berkewajiban memberikan pemahaman politik yang baik kepada semua elemen masyarakat," kata Sjaiful.
Sjaiful berharap, gubernur tidak menjadikan adanya black campaign "Gubernur Narkoba" yang sempat beredar di tengah masyarakat, sehingga meminta masjid bersih dari konteks politik. Yang salah menurut Sjaiful ketika masjid dijadikan tempat kampanye bukan wadah untuk dakwah.
Begitu juga, Sjaiful menolak imbauan Majelis Ulama Indonesia MUI) untuk memberi fatwa agar masjid clear dari isu politik. "Tidak paslah kalau MUI harus digiring memberi fatwa pada hal-hal yang tidak tepat. Saya kira MUI ini masih banyak pekerjaan yang lebih penting yang harus diselesaikan. Begitu juga gubernur tidak perlu menghabiskan waktu untuk meminta MUI memberi fatwa, karena masih banyak pekerjaan yang perlu dituntaskan dan itu saya kira lebih penting," tandas Sjaiful.
Terpisah, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sulsel, Ariady Arsal juga tidak sepakat dengan imbauan gubernur agar masjid bebas dari isu politik, begitu juga keharusan MUI mengeluarkan fatwa. "Tidak ada itu masalah kalau ada konteks politik di masjid. Yang salah kalau kita berpolitik saat ibadah sedang berlangsung. Tapi kalau sebelum dan sesudahnya saya kira tidak ada persoalan," sebut Ariady.
Anggota DPRD Sulsel ini juga menentang permintaan gubernur agar MUI mengeluarkan fatwa. Dia menyebut, masih banyak hal yang lebih penting dipikirkan MUI kalau sekadar mau mengeluarkan fatwa. Ariady bahkan berpendapat mengangkat isu narkoba, korupsi, nepotisme di masjid adalah hal yang wajar.
"Malah akan semakin bagus kalau banyak elemen masyarakat yang mengajak warga menghindari narkoba, begitu juga mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan nepotisme dan korupsi. Syahrul saya kira juga adalah orang yang konsen mengampayekan anti narkoba di Sulsel," kata Ariady. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar