MAKASSAR, FAJAR--Citra indeks pembangunan manusia (IPM) Sulsel membutuhkan sentuhan pemerintah secara sungguh-sungguh, sehingga IPM ini bisa maju bukan cenderung stagnan.
Seperti diketahui, IPM Sulsel pada 2011 lalu hanya berada pada angka 71 dan naik satu digit pada 2012 ini menjadi 72. Peningkatan IPM Sulsel yang hanya mampu satu digit ini bak pil pahit yang harus ditelan pemerintah, apalagi ketika harus disandingkan dengan program pendidikan dan kesehatan gratis. Idealnya, program andalan Sulsel ini mestinya mampu meningkatkan IPM Sulsel atau paling tidak mencapai target masuk 10 besar di Indonesia.
Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, Jafar Sodding menyebut IPM yang cenderung stagnan di Sulsel sudah menjadi pil pahit yang harus ditelan. Politisi PKS ini menyebut masalah IPM ini sering kali dipersoalkan Komisi E DPRD Sulsel ketika melakukan rapat kerja dengan instansi terkait utamanya dengan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulsel dan instansi terkait lainnya.
"Ini yang selalu jadi pertanyaan kita kenapa bisa terjadi. Tapi yang selalu menjadi alasan sehingga IPM stagnan karena faktor batasan usia yang di atas 45 tahun. Melek huruf pada umur 45 tahun ke atas yang sulit diatasi karena ada kesan mereka tidak membutuhkan lagi," kata Jafar Sodding, Rabu, 22 Agustus.
Kalau disandingkan dengan besarnya dana yang digelontorkan untuk menangani masalah pendidikan termasuk pemberantasan melek huruf di Sulsel, Jafar Sodding menilai peningkatan IPM belum sebanding dengan besarnya dana yang digelontorkan pemerintah. Makanya, calon wali kota Makassar ini minta pemerintah menyikapi secara serius dan bekerja untuk memperbaiki citra IPM di Sulsel lebih baik atau bisa mencapai target masuk 10 besar.
Jafar Sodding minta agar pemprov memiliki keseriusan termasuk sudah waktunya mengevaluasi diri utamanya dalam menyiapkan data terkait persoalan IPM ini. Karena dengan data yang baik itu, pemerintah bisa merumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka meningkatkan IPM Sulsel. "Kalau tidak berangkat dari data sulit untuk membuat kebijakan. Kita kan butuh kebijakan dari mana kita harus memulai untuk membangun IPM ini secara tepat. Ini yang tidak dimiliki Sulsel dengan alasan butuh dana besar," urai Jafar Sodding.
Juga perlu ada dorongan pemerintah agar masyarakat memiliki motivasi untuk terus bersekolah utamanya pada daerah yang selama ini sulit mengakses pendidikan. Banyak daerah tertentu yang sejauh ini masih sulit mengakses pendidikan hingga tingkat SMA seperti di pedesaan.
Terpisah, anggota Komisi E DPRD Sulsel, Sanusi Karateng menyebut rendahnya IPM Sulsel karena kebijakan pemerintah terhadap pendidikan belum sepenuhnya serius. "Kalau ada keseriusan membangun IPM sejajar dengan provinsi lain, pendidikan gratis harus sampai tingkat SMA, karena banyak juga putusan sekolah pada tingkatan ini. Sekarang kita bisa lihat untuk masuk SMA butuh dana jutaan dan itu sangat memberatkan orang tua murid," katanya.
Begitu juga kebijakan pemerintah tentang pendidikan dan kesehatan gratis cenderung setengah hati, dimana daerah lebih banyak menanggung anggarannya sehingga banyak daerah yang tidak maksimal menerapkan program tersebut. "Idealnya kan terbalik provinsi 60 persen kabupaten 40 persen. Atau kalau ingin lebih serius semua ditanggung provinsi karena itu kebijakan provinsi," imbuhnya. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar