MAKASSAR, FAJAR--Alokasi anggaran pengamanan pilgub Sulsel yang diusulkan Polda Sulsel ke Pemprov Sulsel sebesar Rp43, 9 miliar perlu dipertimbangkan ulang. Pasalnya APBN telah mengalokasikan anggaran pengamanan pemilukada melalui mabes Polres sebesar Rp39 triliun pada 2012 dan meningkat menjadi Rp41 triliun pada 2013.
Alokasi anggaran pengamanan pemilukada itu mencakup seluruh kegiatan pemilukada di Indonesia termasuk di Sulsel. Adanya anggaran pengamanan pemilukada yang disiapkan APBN melalui mabes Polri ini diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi. Legislator yang membidangi Hukum dan Ham ini menilai anggaran pengamanan Pilgub Sulsel yang diajukan polda sedikit keliru.
Namun kalau alokasi anggaran yang diajukan adalah untuk pilgub putaran kedua, Rio menyebut sah-sah saja karena anggaran yang disiapkan APBN tersebut hanya untuk satu putaran. "Polda berhak mengajukan anggaran kalau pilkadanya menjadi dua putaran," kata Rio, di Warkop Sija, Minggu, 8 Juli.
Makanya, legislator asal Bone ini minta Polda Sulsel untuk berkoordinasi dengan Mabes Polri mengenai anggaran pengamanan pemilukada, sehingga pemprov juga tidak salah dalam mengambil kebijakan anggaran. Paling tidak dengan koordinasi dengan Polri ini Polda bisa memastikan berapa besar anggaran yang diberikan untuk pengamanan pilgub Sulsel.
Anggota Komisi A DPRD Sulsel, Andi Sugiarti Mangum Karim menyatakan alokasi anggaran pengamanan pilgub yang diusulkan polda sejauh ini belum mendapat persetujuan DPRD Sulsel. Dia mengaku masih akan menunggu koordinasi dengan pihak pemerintah pusat untuk mengetahui apakan anggaran pengamanan pemilukada sudah diposkan dalam APBN atau tidak.
Sekiranya anggaran pemilukada yang disiapkan APBN sudah mencakup seluruh kegiatan pemilukada di Indonesian, Komisi A akan mempertimbangkan kembali usulan yang diajukan pihak kepolisian di daerah ini.
"Kita akan bahas anggaran pengamanan pemilukada Sulsel saat pembahasan perubahan anggaran. Mengenai alokasi anggaran ini tentu semuanyaakan kita komunikasikan dan koordinasikan dengan pemerintah pusat. Kalau itu ternyata ada, paling kita akan kita klopkan berapa kebutuhan anggaran pengamanan nantinya," tandas Sugiarti. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar