Powered By Blogger

Kamis, 05 Juli 2012

KPU Harus Belajar Kasus DKI


*DP4 Diserahkan 13 Agustus

MAKASSAR, FAJAR--Dugaan pelanggaran kode etik penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) DKI Jakarta harus jadi pelajaran KPU Sulsel, jika tidak ingin kasus sama terjadi di Sulsel. Sekiranya DPT yang ditetapkan KPU juga dilihat ada kejanggalan bukan tidak mungkin Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas diperkarakan.
Penetapan DPT Sulsel sangat mungkin bermasalah. Salah satu indikasinya kenaikan jumlah penduduk yang juga akan seiring kenaikan jumlah pemilihan yang tinggi bisa jadi pemicu. "Sehingga patut dicurigai valudasinya. Kalau itu benar bisa berpotensi penggelembungan suara sehingga tugas berat KPU adalah singkronisasi DP4 dengan pemutakhiran yang akan dilakukan KPU sendiri," kata pengamat politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad, Rabu, 4 Juli.
Kalau administrasi kependudukan bermasalah akan melahirkan potensi pelanggaran kode etik yang akan berpengaruh pada kualitas pilgub Sulsel. Karena itu, KPU harus menertibkan DPT dengan melakukan verifikasi DP4 yang diberikan Pemprov Sulsel secara administratif sehingga DPT yang dihasilkan tidak timpang.
Masalahnya, waktu yang dibutuhkan KPU juga sangat terbatas yakni sekitar satu bulan sehingga sulit maksimal. Sekiranya DP4 yang diterima KPU dari pemprov bermasalah ada kekhawatiran besar produk pilgub akan bermasalah. "Ini yang berpotensi nanti dijadikan alasan kandidat untuk menggugat seperti yang terjadi di DKI," tandas Firdaus.
Anggota KPU Sulsel, Ziaur Rahman terpisah menandaskan persoalan DPT pada setiap pilgub maupun pemilukada selalu jadi objek sengketa. Belajar dari pengalaman tersebut KPU akan mengantisipasi dari awal dengan memaksimalkan verifikasi sumber DPT yakni DP4.
"Selain pemutakhiran data pemilih yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang dibentuk hingga tingkat TPS, yang kita butuhkan sebenarnya adalah partisipasi masyarakat termasuk kandidat. Kan setelah DP4 ini kita mutakhirkan akan dimunculkan DPS dimana DPS ini juga akan kita sampaikan kepada kandidat," imbuh Ziaur Rahman.
Pekan ini, KPU Sulsel sudah mulai melakukan training of trainer (ToT) terhadap petugas PPDP tingkat provinsi. Training tentang bagaimana teknis pemutakhiran data pemilih ini akan berjenjang ke kabupaten/kota hingga tingkat kelurahan. Petugas PPDP tingkat TPS ini harus melakukan door to door melakukan verifikasi data pemilih.
Sesuai rencana, pemprov Sulsel sudah akan menyerahkan DP4 pada 13 Agustus mendatang. KPU Sulsel berharap DP4 yang diberikan pemprov ini adalah data yang memiliki akurasi, komprehenshif, dan mutakhir sehingga pemutakhiran data pemilih tidak merepotkan KPU nantinya. KPU Sulsel tentu berharap kasus yang terjadi di DKI Jakarta tidak sampai terjadi juga di Sulsel.
Ketua Panwaslu Sulsel, Supriyanto terpisah berkeyakinan DPT Sulsel akan lebih baik dari DPT DKI yang saat ini sudah disoal sebelum pencoblosan. "Itu karena teman-teman di KPU juga akan menyandingkan data pemilih terakhir dengan DP4 yang akan diberikan pemprov.  Upaya validasi yang akan dilakukan KPU terhadap DP4 saya kira akan meminimalisasi gugatan ke KPU," tandas Supriyanto. (hamsah umar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar