KPU Prioritaskan Luwu Raya

*Distribusi Surat Suara

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sulsel mulai mendistribusikan logistik pemilu ke sejumlah kabupaten/kota di Sulsel. Luwu Raya yang meliputi empat kabupaten yakni Luwu, Palopo, Luwu Timur, dan Luwu Utara menjadi salah satu prioritas KPU Sulsel.
Selain Luwu Raya, dua kabupaten lain yang masuk prioritas KPU adalah Selayar dan Pangkep. Keenam kabupaten/kota ini sudah mulai menjadi tujuan distribusi logistik pilgub, Senin, 17 Desember. Pelepasan logistik secara simbolis akan dilakukan di kantor KPU Sulsel yang rencananya akan dilepas oleh gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Perwakilan dari KPU Pusat juga dijadwalkan hadir dalam pelepasan distribusi logistik ini.
Berbagai macam logistik yang akan didistribusikan itu seperti surat suara, formulir serta alat kelengkapan KPPS, PPS, dan PPK. Keenam kabupaten ini jadi prioritas karena wilayah ini memiliki letak geografis yang sulit dijangkau di daerah tertentu, seperti di wilayah pengunungan hingga kepulauan.
"Tujuan pengiriman logistik pilgub ini ada enam kabupaten di tahap pertama yakni Luwu Raya, Pangkep dan Selayar. Keenam kabupaten ini jadi prioritas karena memiliki daerah tertentu yang sulit diakses sehingga membutuhkan waktu," kata Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang, Minggu, 16 Desember.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menambahkan pengiriman logistik ke kabupaten yang sulit diakses ini didahulukan, dengan harapan logistik pilgub ini tiba di lokasi tujuan tepat waktu. "Kita tentu berharap distribusi logistik ini tidak menemui kendala, kendati kita tentu ada kekhawatiran seperti itu utamanya faktor cuaca," kata Jayadi.
Jayadi menambahkan, sekaitan dengan agenda pilgub yang sudah semakin di depan mata itu, KPU juga intens melakukan kampanye atau sosialisasi di tengah masyarakat. Akhir pekan lalu misalnya, KPU menggelar gerakan sadar pemilu melalui gerak jalan di kota Watampone, Bone.
Gerakan sadar pemilu ini diharapkan bisa menyadarkan masyarakat Sulsel, pentingnya menyalurkan hak suaranya pada pemilu 22 Januari mendatang. Pasalnya, tingkat partisipasi pemilih juga menjadi ukuran bagi KPU dalam hak keberhasilannya melaksanakan pesta demokrasi. (hamsah umar)