MAKASSAR, FAJAR--Tim cagub urut 3, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) mengajak dua kompetitornya tidak memanfaatkan momen pemerintahan untuk menyosialisasikan diri.
Sebagai kandidat yang juga sekaligus kepala pemerintahan, Garuda-Na melihat ada potensi cagub Sulsel ini memanfaatkan momen pemerintahan untuk bersosialisasi, utamanya terhadap jajaran pemerintahan. Mestinya, cagub harus memposisikan diri saat sebagai kepala pemerintahan dan cagub Sulsel.
"Kami dari Garuda-Na minta calon lain untuk membedakan kapasitas sebagai pemerintah dan kandidat. Jangan acara pemerintahan pun dijadikan ajang untuk sosialisasikan diri. Terkecuali kalau memang itu acara partai atau tidak tidak ada masalah," kata jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin, Rabu, 5 Desember.
Nasrullah mencontohkan, pada saat penutupan Porseni PGRI di lapangan Merdeka Wajo 3 Desember lalu, Syahrul Yasin Limpo selaku gubernur hadir menutup acara itu. Saat memberikan sambutan, Syahrul menyangkat dua jarinya. Nasrullah berpandangan, ulah cagub petahana ini sebagai bentuk sosialisasi nomor urut di kalangan PGRI.
Sekalipun Syahrul tidak memperkenalkan simbol dua jari itu sebagai bagian dari atributnya, Nasrullah tetap melihat sikap itu bagian dari kampanye. "Dua itu notabene nomor urutnya. Di sisi lain, peserta yang mengikuti acara itu ada yang mengangkat jari satu dan tiga. Jadi kalau sudah seperti itu, mana wibawa seorang gubernur. Masa di acara resmi pemerintahan seperti itu masyarakat dipaksa melawan keinginannya," papar Nasrullah.
Dengan adanya peserta yang mengangkat jari satu dan tiga, menunjukkan bahwa warga tidak ingin digiring. "Secara etika tidak selayaknya dilakukan. Jangan perlihatkan masyarakat menantang pemerintahnya. Karena saya kira itu juga bagian dari wibawa gubernur," sebut Nasrullah.
Jubir Sayang, Maqbul Halim yang dimintai tanggapannya soal asumsi tim Garuda-Na yang melihat Sayang memanfaatkan momen pemerintahan bersosialisasi/kampanye terselubung, ogah menanggapi banyak. Dia malah menyebut tidak ada dalam undang-undang yang menyebut tentang kampanye terselubung.
"Adakah dalam undang-undang itu kampanye terselubung?, biar saja mereka menilai karena tidak ada juga dasar hukumnya," kata Maqbul. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar