Powered By Blogger

Jumat, 15 Juni 2012

Rudi Klaim Pelopor Pendidikan-Kesehatan Gratis


MAKASSAR, FAJAR--Program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulsel sah-sah saja digaungkan gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Namun program yang masih jadi jualan utama Sayang di pilgub Sulsel mendatang ini diklaim bupati Sinjai, Andi Rudiyanto Asapa.
Klaim Rudi-sapaan akrab Rudiyanto yang tidak lain cagub Sulsel berpasangan Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) sebagai pelopor program pendidikan dan kesehatan gratis cukup berdasar. Pasalnya, program ini sudah diterapkan Rudi di Sinjai pada periode pertama memimpin Sinjai tepatnya diawali pada 2003 dan 2004 lalu.
Sebagai pasangan cagub yang mengklaim sebagai pelopor pendidikan dan kesehatan gratis, beberapa baliho bergambar Rudi banyak beredar yang bersisi pesan pelopor pendidikan dan kesehatan gratis. "Kalau ada baliho yang dipasang teman-teman atau tim, bahwa Rudi adalah pelopor pendidikan dan kesehatan gratis itu tidak salah. Karena memang dia sudah menerapkan itu jauh sebelum gubernur saat ini," tandas Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Nasrullah Mustamin.
Makanya, ketika masyarakat Sulsel memberinya kepercayaan memimpin Sulsel mendatang, Nasrullah menyatakan bahwa pasangan ini akan lebih memperbaharui program pendidikan dan kesehatan gratis yang diterapkan pemprov saat ini.
Salah satunya yang ingin dibenahi Garuda-Na adalah keharusan pemerintah kabupaten/kota menanggung anggaran pendidikan dan kesehatan gratis hingga 60 persen, dari seluruh dana yang dialokasikan. Pasangan yang belum memiliki kendaraan pasti ini berjanji akan memberikan beban anggaran sepenuhnya ke pemprov Sulsel.
Begitu juga, pelayanan kesehatan gratis yang selama ini terkesan belum terealisasi dengan baik ke seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Bahkan, Rudi berjanji akan menggratiskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kendati pelayanan yang dibutuhkan bukan termasuk pelayanan kesehatan dasar.
Misalnya saja, masyarakat yang memiliki penyakit kronis dan butuh operasi sementara warga tersebut tidak memiliki biaya untuk melakukan operasi. Pasalnya, banyak masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan tidak sekadar pelayanan dasar, namun tidak bisa diperoleh karena keterbatasan biaya. (hamsah umar)
         

Tidak ada komentar:

Posting Komentar