MAKASSAR, FAJAR--Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical akhirnya turun tangan menyikapi kemelut penetapan cabup Golkar Enrekang, Muslimin Bando-Amiruddin.
Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo didampingi sejumlah elit Golkar Sulsel lainnya telah dipanggil DPP, Sabtu, 9 Februari. DPP Golkar dikabarkan sudah membuat agenda untuk rapat bersama dengan DPD Golkar Sulsel untuk membahas khusus rekomendasi pasangan cabup Enrekang ini.
"Saat ini kita masih tunggu respons dari pusat. Tapi DPP dan DPD Golkar Sulsel akan rapat membahas masalah ini. Tapi DPP sudah undang Pak Syahrul besok (hari ini)," kata Koordinator Daerah (Korda) Enrekang DPD Golkar Sulsel, Ian Latanro, Jumat, 8 Februari.
Elit Golkar dari Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) se-Indonesia sendiri hari ini menggelar rapat koordinasi teknis (rakornis) pemenangan pemilu di DPP Golkar. Dari Sulsel rakornis dihadiri Ketua Bappilu, Ajiep Padindang dan jajarannya seperti La Kama Wiyaka.
Ketua DPD Golkar Enrekang, La Tinro La Tunrung yang dikonfirmasi terpisah menyatakan hasil pleno penolakan rekomendasi penetapan cabup Enrekang ini sudah di sampaikan ke Golkar Sulsel dan DPP Golkar. "Jadi apa yang menjadi keinginan pengurus Golkar di Enrekang sudah sampai ke DPP, jadi kita tinggal tunggu seperti apa responsnya," kata La Tinro.
Soal agenda pembahasan kemelut ini di DPP, La Tinro mengaku belum mengetahuinya. "Kalau Golkar Sulsel saya tidak tahu apakah sudah ada atau belum. Kalau untuk Golkar Enrekang sejauh ini belum ada panggilan ke DPP, tapi bisa saja untuk DPD I sudah ada," lanjut La Tinro.
Dia pun berharap kasus Golkar Enrekang ini bisa secepatnya diselesaikan oleh DPP Golkar sehingga kader di daerah ini bisa segera melakukan sosialisasi. Apalagi kader Golkar di daerah ini berharap penetapan cabup Enrekang dikembalikan ke mekanisme yang ada di partai ini. Apa pun keputusan DPP, Golkar Enrekang juga secepatnya akan menindaklanjuti melalui pleno.
Pastinya, Golkar Enrekang sangat berharap penetapan cabup Enrekang ini ditinjau ulang dan proses perekrutan calon tetap mengajuk petunjuk pelaksanaan (juklak) yang ada. Dalam juklak pemilukada Golkar, tahapan penjaringan dimulai dari pendaftaran kemudian dilakuakan survei. Hasil survei terhadap calon yang mendaftar inilah yang jadi patokan DPP menetapkan calonnya. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar