Burhanuddin Akan Gandeng Makkaraeng

*Deadline Nojeng Senin Depan

MAKASSAR, FAJAR--Pascaditetapkan DPP Golkar sebagai cabup di Takalar, Burhanuddin Baharuddin mulai bicara bakal pendampingnya. Isyaratnya, Burhanuddin akan menggandeng Ketua DPRD Takalar, Abd Majid Makkaraeng.
Keinginan menggandeng Makkaraeng berdasar survei teratas posisi cawabup yang selama ini memang menempatkan Makkaraeng unggul. Namun, pilihan menggandeng pengurus DPD Golkar Sulsel itu hanya dilakukan kalau Ketua DPD Golkar Takalar, Natsir Ibrahim alias Nojeng menolak mendampinginya.
Burhanuddin tetap menempatkan Nojeng skala prioritas untuk mendampinginya di pemilukada Takalar, sebagaimana amanat DPP Golkar. Namun kalau melihat realitas sekarang dan pilihan Nojeng melawan partai, pilihan tersebut sulit terwujud. Apalagi, reaksi massa Nojeng cukup menyakinkan bahwa putra bupati Takalar itu tidak akan mau menjadi pendamping.
  "DPP Golkar kan memberi waktu tiga hari untuk mengatakan ya atau tidak. Tapi kalau saya, kita tunggu sampai hari Senin bagaimana sikapnya. Yang dibutuhkan dari dia kan apakah menerima atau tidak. Jadi itu saja, ya atau tidak," tegas Burhanuddin saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Kamis, 24 Mei.
Kalau pun Nojeng tetap berdasar sikapnya saat ini, menolak dan melawan kebijakan partai, Burhanuddin sudah mempersiapkan cawabup yang akan mendampinginya. Salah satunya adalah Ketua DPRD Takalar, Abd Majid Makkaraeng.
Burhanuddin menegaskan, dalam menentukan cawabup dirinya akan memberi prioritas cawabup yang mendaftar di Golkar dengan mempertimbangkan survei tertinggi. Kendati belum pernah melihat survei DPP mengenai cawabup, namun berdasar survei yang ada selama ini Majid Makkaraeng selalu berada pada posisi teratas. "Majid Makkaraeng itu selalu unggul surveinya untuk posisi cawabup. Tapi bagaimana survei DPP saya tidak tahu," tambahnya.
Kendati menyebut Makkaraeng memiliki survei tertinggi, Burhanuddin juga belum mau memastikan menggandeng Ketua DPRD Golkar tersebut. Peluang selain dia tetap terbuka misalnya figur yang tidak mendaftar di Golkar. Tapi bagi dia, cawabup yang melamar di Golkar tetap jadi prioritas dengan melihat tiga survei teratas.
Burhanuddin didampingi Ketua Tim Pemenangan Fahruddin Dg Rangga dan Tim Media, MS Baso mengaku tidak banyak waktu untuk bicara mengenai cawabup. Pasalnya tinggal tersisa tiga minggu proses pendaftaran di KPU Takalar sudah dimulai. Belum lagi persiapan untuk melakukan deklarasi pasangan juga harus segera dilakukan. Makanya, dia menargetkan pada 10 Juni mendatang, calon pendampingnya sudah harus jelas. Waktu yang mendesak inilah sehingga Burhanuddin dipastikan akan menggandengn Makkaraeng.
Kepercayaan Golkar menunjuk dirinya sebagai cabup Golkar Takalar adalah sebuah amanah sekaligus perintah yang harus dijalankan. Makanya, dia dan pasangannya akan bertekad memenangkan pertarungan.

Minta Nojeng Bertanggung Jawab
Sementara itu, aksi pembakaran atribut partai yang dilakukan massa Nojeng disesalkan DPD Golkar Sulsel. Mereka mengecam dan mengutuk tindakan tersebut yang menurutnya tidak mencirikan kader partai yang baik. Makanya, Golkar Sulsel mendesak agar pelaku pembakaran benbera partai ini diusut tuntas.
"Saya minta pelaku pembakaran bendera partai itu diusut tuntas. Kalau pelakunya bukan kader Golkar maka harus dilaporkan ke polisi. Tapi kalau pelaku adalah kader, partai harus bersikap dan memberi sanksi tegas," kata Biro Organisasi DPD Golkar Sulsel, Risman Pasigai.
Risman pun mendesak DPD Golkar Takalar untuk segera mengambil sikap dan mengusut pelaku pembakaran atribut partai tersebut. Kalau pun Golkar Takalar angkat tangan atau melakukan pembiaran, DPD Golkar Sulsel yang harus segera mengambil tindakan.
"Saya juga minta Ketua DPD Golkar Takalar untuk bertanggung jawab, karena kalau melihat pemberitaan hari ini pelakunya adalah massa Nojeng," kata Risman.
Desakan agar aksi anarkis massa Nojeng di Takalar diusut tuntas juga disampaikan kader muda Golkar sekaligus pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sulsel, Ian Latanro. Kebrutalan massa Nojeng di Takalar terhadap Golkar tidak bisa didiamkan dan dibiarkan begitu saja.
"Kalau itu dibiarkan atau didiamkan akan menjadi potret bagi daerah lain. Jadi harus diusut tuntas sehingga kasus seperti ini tidak terjadi di kabupaten lain," kata Ian Latanro.
           Sesuai Juklak
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, Arfandi Idris menegaskan bahwa keputusan cabup Golkar di Takalar dan Bone merupakan kebijakan DPP Golkar sebagai pemegang kewenangan. "Jangan lagi ada kader yang berpikir lain, bahwa semua itu ditentukan oleh seorang saja, apalagi kalau yang dimaksud itu adalah ketua DPD Golkar Sulsel, hal itu hanya menurunkan soliditas dan solidaritas. Saya berharap apa yang menjadi keputusan partai, ditaati untuk kepentingan rakyat," kata Arfandi.
Apalagi, penentuan cabup di Takalar dan Bone ini sudah sesuai juklak setelah digodok tim pilkada pusat. Posisi DPD Sulsel hanya sebagai peserta rapat yang mengikuti ekspose hasil survei yang dilakukan oleh tim Pilkada DPP. Sekalipun DPD Golkar Takalar dan Bone menilai penetapan cabup itu sepihak, Arfandi menilai bahwa penetapan Burhanuddin dan Fahsar sudah sesuai juklak Golkar.
Golkar kabupaten/kota telah mengetahui mekanisme itu, bahwa DPP lah yang harus menetapkan satu, tidak mungkin dua. Tetapi kalau kita mau bersama atau bersatu tentu putusan itu dianggap berpihak atau tidak berpihak.
Penentuan cabup berdasarkan mekanisme partai oleh lembaga yang punya reputasi. Hasil inilah yang diekspose dihadapan tim pilkada Golkar yang terdiri Ketua Umum Aburizal Bakrie, Theo L Sambuaga, Fadel Muhammad, Muladi, Idrus Marham, Nurdin Halid, Darul Siska, dan Mahyuddin (Korda DPD  Golkar Sulsel)
Arfandi menambahkan, pembakaran atribut partai seperti bendera merupakan tindakan diluar sifat dan karakter kader Golkar dimana setiap kader harus menjunjung tinggi soliditas, disamping itu tahu dan mampu menempatkan atribut partai sehingga kalau ada yang membakar bendera partai Golkar itu berarti penyelundup.
"Mari kita memaknai arti dari ikrar panca bakti Golkar. Perbedaan itu adalah rahmat, dan ujung dari perjuangan partai Golkar adalah kesejahteraan rakyat. Kita semua ada di dalamnya, dan pilkada adalah proses. Janganlah karena pilkada sehingga kita bertolak belakang karena pilihan berbeda," imbuh Arfandi. (hamsah umar)

Rudi-Nawir Klaim 24 Kursi

MAKASSAR, FAJAR--Pasangan cagub Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi memiliki optimisme tinggi merangkul tiga partai pemilik 7 kursi di DPRD Sulsel yakni PAN, PKS, dan Hanura.
    Pasangan yang baru resmi mengantongi dukungan resmi dari Gerindra (1 kursi) ini, mengklaim dirinya akan didukung partai dengan persentase kursi di DPRD Sulsel sebanyak 24 kursi. Klaim ini berdasar penyampaian Ketua Pembina DPP Gerindra, Prabowo Subiyanto terhadap pasangan ini.
    Dalam melakukan lobi politik dengan partai, Rudi-Nawir memang mengandalkan atau menyerahkan urusan tersebut ke DPP Gerindra atau Prabowo. "Jadi sesuai penyampaian beliau (Prabowo) ke saya, ada 24 kursi. Jadi sudah melebihi syarat yang ditentukan undang-undang," tandas Rudi kemarin.
    Sementara dari partai nonparlemen, Rudi menegaskan bahwa setidaknya ada 10 persen persentase suara partai nonkursi ini akan mendukungnya di pilgub Sulsel dari 28 persen suara yang dimiliki koalisi nonparlemen. Kendati menyebut ada 24 kursi dan 10 persen suara partai nonparlemen yang akan mendukungnya, Rudi masih tetap menolak merinci partai apa saja yang dimaksud.
    Namun dengan melihat peta kursi di DPRD Sulsel, bisa jadi partai yang diklaim bupati Sinjai ini adalah PKS, Hanura, PAN, Gerindra, Republikan, dan PDS. Jika diakumulasi, jumlah kursi partai ini memang mencapai 24 kursi. Keenam partai ini memang belum bersikap kendati selama ini ada kecondongan ke calon lain.
    Rudi menegaskan, urusan melobi partai politik menjadi tugas utama DPP Gerindra, dia kata dia sekadar membantu seperti melakukan lobi dengan PKS, Hanura, PDS. Rabu malam, Rudi-Nawir mengumpulkan para DPC-DPC Gerindra di kantor Gerindra Sulsel membahas persiapan deklarasi dan kegiatan sosialisasi. Termasuk membahas tagline yang akan digunakan Rudi-Nawir dalam pilgub Sulsel mendatang.
    Dalam rangka mematangkan kesiapan bertarung di pilgub Sulsel mendatang, Rudi-Nawir menegaskan sudah bergerak hingga pelosok desa di Sulsel. Makanya, dia sangat optimis mampu meraup suara signifikan pada pilgub nanti. Bahkan, Nawir optimis mampu meraih suara signifikan di wilayah Ajatappareng.
    Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Nasrullah Mustamin menyatakan, Rudi-Nawir dengan dukungan partai nonparlemen sebanyak 10 persen sebenarnya sudah bisa maju ketika digabung dengan suara Gerindra. Persentase suara Gerindra pada pemilu 2009 lalu mencapai 3,5 persen. "Kita lihat lah nanti pada saat deklarasi. Karena pada momen ini akan disampaikan partai pendukung," tandas Nasrullah. (hamsah umar)          

Asa Rudi-Nawir di Tangan PKS-Hanura

MAKASSAR, FAJAR--DPP Gerindra boleh saja menetapkan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi sebagai pasangan cagub Sulsel 2013. Namun nasib dan asa pasangan ini sebenarnya ada di tangan PKS dan Hanura.
Asumsi ini berdasar ketika Rudi-sapaan akrab Rudiyanto dan Nawir akan maju di pilgub Sulsel mengandalkan persentase kursi di DPRD Sulsel. Pasalnya, hanya dua partai ini yang paling berpeluang bisa diambil oleh Rudi-Nawir sebagai partai pemilik kursi di DPRD Sulsel. Hanura dan PKS sama-sama memiliki tujuh kursi atau 14 kursi ketika digabung. Jumlah ini memenuhi syarat mengusung calon di pilgub Sulsel.
Partai lain yang belum bersikap adalah PAN. Di DPRD Sulsel, PAN memiliki 7 kursi. Namun peluang Rudi-Nawir melalui partai ini berat mengingat PAN boleh dibilang tinggal persaingan Sayang dan IA. Dua cagub inilah yang paling memiliki peluang mengendarai PAN. Praktis, pemilik suara di DPRD Sulsel yang jadi asa besar Rudi-Nawir tinggal PKS-Hanura.
Gerindra yang menjadi modal utama Rudi-Nawir hanya memiliki 1 kursi, begitu juga RepublikaN yang disebut-sebut akan mendukung Rudi-Nawir hanya memiliki 1 kursi. Kubu Rudi-Nawir sendiri sangat optimis maju di pilgub dengan menggunakan partai pemilik kursi di DPRD Sulsel. "Semua partai yang saat ini belum bersikap kita bangun komunikasi. Termasuk misalnya PAN," tandas Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Nasrullah Mustamin, Rabu, 23 Mei.
Dari koalisi nonparlemen, Rudi-Nawir juga tinggal berharap beberapa partai. Pasalnya, beberapa partai yang tergabung di koalisi nonparlemen sudah menyatakan dukungan ke IA seperti PPD, PSI, PKPB, dan PPIB. Kendati sebagian sudah ke IA, Rudi-Nawir tetap membangun komunikasi dengan partai ini. Bahkan, ada tim khusus yang dikoordinir Bappilu Gerindra untuk berkomunikasi dengan partai nonparlemen.
Yang pasti, Rudi-Nawir sampai saat ini belum berpikir maju melalui jalur independen karena tetap optimis maju melalui dukungan partai. "Tidak ada niat seperti itu. Kita tetap maju dengan dukungan partai," ujar Nasrullah optimis.
Pascarestu Prabowo untuk pasangan Rudi-Nawir, pasangan ini segera melakukan sosialisasi bersama. Bahkan pasangan ini sudah pamitan dengan keluarga besar masing-masing. Bahkan, Rudi juga sudah minta dukungan keluarga istrinya di Toraja untuk maju di pilgub. "Keduanya sudah pamitan dengan keluarga sekaligus minta dukungan," sebutnya. (hamsah umar)        

Harapan Besar Rudi-Nawir di Pilgub Sulsel:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) : 1 kursi
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) : 7 kursi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : 7 kursi
Partai RepublikaN : 1 kursi
Beberapa Partai Nonparlemen : - (persentase suara)

Tiga Cabup Takalar Bersaing di Nonparlemen

MAKASSAR, FAJAR--Partai kecil yang tergabung koalisi nonparlemen memastikan tidak sekadar jadi penonton di pemilukada Takalar Oktober mendatang. Saat ini, ada tiga tokoh yang sedang bersaing untuk mendapatkan dukungan dari partai gabungan ini.
Ketiga tokoh tersebut yakni staf Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Indar Parawansa, pengusaha tambang di Sulawesi Tengah, Sultan Daeng Radja, dan Pamen Polda Sulsel, Abd Kadir Kr Sila. Ketika tokoh yang siap bertarung di Takalar ini sama-sama intens membangun komunikasi dengan koalisi nonparlemen baik di Takalar maupun tingkat Sulsel. Namun sampai saat ini belum ada tokoh yang berhasil mendapat dukungan koalisi nonparlemen.
Di Takalar, ada belasan partai yang tergabung dalam koalisi nonparlemen dengan persentase suara mencapai 28 persen. Karenanya, dengan jumlah suara ini, koalisi nonparlemen memastikan bisa mengusung satu pasangan cabup di daerah ini.
"Tiga cabup yang telah membangun komunikasi dengan koalisi ini sementara dalam proses dan belum sampai pada penetapan calon yang akan diusung. Dalam waktu dekat, saya kira kita segera memutuskan calon yang akan didukung apalagi agenda pemilukada Takalar ini semakin dekat," tandas Koordinator Koalisi Nonparlemen Sulsel, Saelan Moka, Rabu, 23 Mei.
Ketua PSI Sulsel yang juga Sekretaris Koalisi Nonparlemen, Razak Nurdin menambahkan koalisi ini tetap membuka pintu bagi cagub lain yang ingin mengendaraan koalisi, apalagi sejauh ini belum ada yang resmi mendapat dukungan. "Siapa pun yang membangun komunikasi dengan kita akan diproses. Sepanjang belum ada dukungan resmi kita beri peluang kepada siapa saja calon yang ingin maju," tandas Razak.
Di Takalar, setidaknya sudah ada tiga cabup yang sudah memastikan diri bertarung. Ketiganya adalah calon Golkar, Burhanuddin Baharuddin, Syamsari Kitta (PKS, PDIP, PKB, Gerindra), dan Makmur Sadda-Nashar Baso (PPP,PKNU, dan PDK). Beberapa figus juga masih bergerilya mencari dukungan partai seperti A Jen Syarif Rifai dan sejumlah tokoh lainnya. (hamsah umar)
                   

Muttamar-Ince Mengaku Pertahankan Hak

MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dinilai keliru memberikan pernyataan soal alasan pemecatan Wakil Ketua DPD Golkar Bulukumba, Andi Muttamar Mattotorang dan fungsionaris Golkar Sulsel, Ince Langke.
Muttamar yang saat ini tercatat sebagai anggota DPRD Bulukumba mengaku tidak pernah melawan Golkar atau peradilankan partainya melalui pengadilan. "Keliru itu pernyataan Pak Syahrul kalau saya sering peradilankan Golkar. Saya tidak pernah peradilankan Golkar, tapi yang ada adalah mempertahankan hak saya melalui jalur hukum," tandas Muttamar, Rabu, 23 Mei.
Mestinya, Golkar Sulsel atau pun DPP menyadari kalau pemecatan dirinya sebagai anggota DPRD Bulukumba sebagai salah satu upaya Golkar mengebiri hak kedua kader Golkar tersebut. Sekiranya Muttamar dan Ince tidak melakukan upaya untuk mempertahankan haknya, tentu saja Muttamar saat ini tidak lagi tercatat sebagai anggota DPRD Bulukumba, begitu juga Ince sebagai kader Golkar.
Kesimpansiuran mengenai alasan pemecatan Muttamar antara versi DPD Golkar Bulukumba, Golkar Sulsel, dan DPP Golkar membingunkan publik sekaligus menjadi tertawaan pendukung Muttamar di Bulukumba. Betapa tidak pada semua tingkatan memberi alasan yang berbeda.
Ketua Komunitas Hak Asasi Manusia Bulukumba ini menambahkan, negara ini adalah negara hukum dimana setiap penduduk Indonesia atur hak-haknya oleh undang-undang.  "Kalau ada warga yang hak merasa dirugikan harus diperjuangkan termasuk saya sendiri. Apalagi saya ketua Komunitas HAM di Bulukumba. Tidak boleh organisasi mengebiri hak seseorang.  Karena pemecatan saya mengebiri hak saya, mudah-mudahan banding gubernur di PTUN saya dimenangkan lagi," ujarnya.
Upaya Golkar mengebiri hak Muttamar sebagai Ketua DPRD Golkar Bulukumba, sangat berdasar dilakukan upaya hukum. Apalagi Muttamar terpilih sebagai anggota dewan karena dipilih oleh masyarakat Bulukumba.
"Saya terpilih anggota dewan bukan semata-mata karena saya kader Golkar, tapi murni karena nama saya yang dicontreng oleh warga. Buktinya saya terpilih murni karena suara saya lebih banyak dari pada suara partai di wilayah saya," tambah Muttamar.
Ince yang sudah dua kali dipecat sebagai kader Golkar juga menegaskan dirinya menempuh jalur hukum karena ingin mempertahankan haknya sebagai kader, termasuk menjaga eksistensinya sebagai kader loyal di partai. "Upaya ini tidak pernah saya inginkan, tapi karena tidak ada lagi ruang di partai, kita tempuh hukum," tandas Ince. (hamsah umar)