Yagkin Tunggu Hasil Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Yagkin Padjalangi belum mau terpengaruh dengan langkah cawali Makassar yang sudah jor-joran bersosialisasi. Politisi Golkar ini memilih menunggu hasil pilgub mendatang baru start.
Yagkin yang merupakan kader Golkar yang digadang-gadang maju di pilwalkot Makassar ini memastikan akan mulai sosialisasi pada Februari 2013 mendatang. Dia akan langsung all out bersosialisasi di tengah masyarakat untuk memastikan tingkat popularitasnya.
"Saya menargetkan akan melakukan sosialisasi selama dua bulan. Kalau sudah itu, saya akan melihat seperti apa tingkat popularitas dan elektabilitas saya. Kalau ternyata selama dua bulan saya bekerja tidak ada peningkatan, bisa saja saya memutuskan untuk tidak maju," tandas Yagkin, Selasa, 3 Juli.
Meski belum melakukan sosialisasi, Yagkin tetap mempersiapkan program yang akan dijalankan ketika terpilih menjadi wali kota. Salah satunya adalah penataan kota sebagai solusi mentasi kemacetan di pusat kota. "Salah satunya itu bagaimana kita menghadirkan pusat perbelanjaan di pinggiran kota. Sehingga orang yang akan berbelanja ke mall tidak perlu harus ke pusat kota seperti Mall Panakkukang, MaRI dan lainnya," ujar Yagkin.
Begitu juga penanganan masalah kemiskinan. Yagkin mempersiapkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menegah, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka mengurangi kemiskinan.
Kader Golkar lain yang akan maju di Makassar, Kadir Halid menyatakan persiapan menghadapi pilwalkot Makassar tetap dilakukan. Karena di Golkar banyak kader yang akan maju, Kadir akan menyerahkan sepenuhnya ke mekanisme partai yakni survei. "Kita tunggu surveinya saja. Kita hanya akan mempersiapkan diri untuk itu tapi penentuannya tentu melihat survei," kata Kadir. (hamsah umar)                  

Golkar Nilai KKSS Berlebihan

MAKASSAR, FAJAR--Sikap Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang menanggapi miring ancaman pemecatan mantan wapres RI, Jusuf Kalla (JK) sebagai kader Golkar dianggap terlalu berlebihan DPD Golkar Sulsel.
Golkar menilai KKSS terlalu dini menyatakan kekecewaannya terhadap Golkar atas ancaman pemecatan JK dari partai berlambang pohon rimbun ini. Alasannya sejauh ini juga partai belum pernah menyebut secara khusus JK sebagai kader yang harus dipecat. JK juga sejauh ini belum ada kejelasan mencalonkan diri di pilpres 2014 mengingat tokoh Sulsel ini belum jelas partai yang akan mengusungnya.
Kendati PPP dan Nasdem sudah terang-terangan berniat mengusung JK di pilpres 2014 mendatang, Golkar Sulsel melihat pernyataan yang berkembang melalui media tersebut tidak bisa diyakini. Apalagi JK sendiri belum pernah sekalipun menyatakan keinginannya mencalonkan diri di pilpres mendatang. "Jadi kekecewaan KKSS itu berlebihan. Saya kira tidak perlu lah ada kekecewaan seperti itu yang muncul," Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, Kadir Halid, Selasa, 3 Juli.
Ancaman Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie atau pun Golkar secara kelembagaan untuk memecat kadernya yang melawan pencapresan Ical di pemilu 2014, adalah berlaku umum dan tidak ditujukan kepada sosok JK saja.
Sehingga siapa pun kader apakah elit DPP Golkar, DPD Golkar, bupati, wali kota, gubernur yang berasal dari Golkar yang tidak patuh terhadap keputusan partai akan diberi sanksi sesuai aturan organisasi. Aturan partai sebagaimana PO No.13 Tahun 2011 tentang sanksi dan disiplin kader sangat tegas, jelas, dan berlaku untuk semua kader Golkar baik yang tercatat sebagai pengurus atau pun fungsionaris.
"Tentu termasuk JK. Artinya siapa pun kader Golkar yang tidak menerima keputusan partai akan diberi sanksi sesuai prosedur yang ada. Jadi ancaman sanksi ini tidak hanya ditujukan ke JK," tambah Kadir.
Bagaimana dengan keinginan PPP dan Nasdem mendorong JK capres, Kadir menyatakan secara pribadi dia senang ketika ada partai lain yang mengusung JK. Sebagai tokoh Sulsel dan nasional, JK sangat pantas dibanggakan sebagai tokoh yang turut memberi kontribusi untuk pembangunan bangsa.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, Yagkin Padjalangi terpisah memilih tidak banyak berkomentar soal polemik ancaman pemecatan JK di Golkar. Namun dia memastikan polemik yang terjadi saat ini tidak akan berpengaruh pada pilgub 2013 nanti. (hamsah umar)

La Tinro Akui Diincar PPP

MAKASSAR, FAJAR--Siapa bupati dan ketua partai yang akan mencari warna baru di PPP pada pemilu 2014 mulai terjawab. Salah satunya bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung.
Ketua DPD Golkar Enrekang yang sudah tidak mungkin lagi bertarung di Enrekang setelah dua periode berkuasa ini, secara terbuka membenarkan adanya tawaran PPP menjadi caleg DPR RI. Komunikasi PPP ini dilakukan melalui elit DPC PPP Enrekang. Bahkan, keinginan PPP ini sudah sampai di telinga keluarga La Tinro sendiri.
"Saya memang pernah ditawari dari DPC PPP Enrekang. Meski yang tawari itu bukan dari DPW PPP saya tentu bersyukur dan berterima kasih telah diapresiasi. Tapi untuk menuju kesana saya belum terlalu serius dan merespons karena saya masih di Golkar. Tapi sekali lagi saya bersyukur ada pembicaraan dari PPP Enrekang," beber La Tinro, Selasa, 3 Juli.
La Tinro kemudian bercerita kalau dirinya dan PPP memang memiliki hubungan yang tidak mungkin dilupakan. Itu karena partai berlambang kakbah ini yang mengantarnya mendapatkan kekuasaan di Enrekang pada periode pertama, meski saat itu La Tinro sudah tercatat sebagai pengurus DPD Golkar Sulsel. Masa lalu inilah yang dianggapnya sebagai fakta dirinya juga tidak harus dipisahkan dari PPP.
"Jadi begitu ceritanya kenapa sehingga saya mungkin ditawari di PPP menjadi caleg RI. Tapi di keluarga saya sendiri masih terjadi tarik menarik soal wacana saya ke senayan. Ada yang minta saya tidak perlu lanjutkan karier politik ada juga yang terus dorong karena saya satu-satunya bersaudara yang telanjur terjun di politik," kata La Tinro.
Sebagai kader partai yang selama ini hanya berkiprah di tingkat DPD II Golkar, dia menyatakan harus tahu diri ketika harus mendapatkan kesempatan menjadi caleg di Golkar. Pasalnya, di partai berlambang pohon rimbun ini, terdapat antrean panjang tokoh Golkar baik yang berkiprah di nasional maupun DPD Golkar Sulsel untuk menjadi caleg DPR 2014 mendatang. La Tinro tidak ingin ada potensi kader yang lebih besar tidak terakomodasi karena pilihannya untuk menuju senayan.
"Jangan sampai karena saya kader yang potensi tidak dapat jatah caleg. Tidak boleh ada kekecewaan makanya saya juga harus tahu diri pada akhirnya. Kalau pun Golkar nanti buka kesempatan, saya dan keluarga juga masih harus bicara apakah saya lanjutkan karier politik atau kembali jadi pengusaha," tandasnya.
Bupati Selayar, Syahrir Wahab yang juga santer disebut-sebut membidik senayan melalui PPP menepis informasi yang berkembang itu. "Saya belum berpikir ke senayan dek. Kalau pun mau ke senayan saya akan pertimbangkan Golkar," singkat Syahrir.
Sekretaris DPW PPP Sulsel, Muh Aras menegaskan bahwa pilihan PPP untuk mengincar bupati khususnya yang sudah akan berakhir periodenya itu di dasari kebutuhan saling menguntungkan. PPP selaku partai butuh tokoh yang kuat untuk meningkatkan kursi PPP di senayan, sementara bupati juga butuh difasilitasi untuk menjadi caleg.
Meski tercatat sebagai ketua partai atau pun tokoh partai, namun kalau hanya mengandalkan partainya peluangnya tidak semulus kalau melalui PPP. Misalnya saja di Golkar banyak tokoh berpengaruh Golkar termasuk yang saat ini sudah menikmati kursi di senayan yang harus menjadi caleg.      
"Siapa pun itu mereka pada dasarnya butuh tempat untuk difasilitasi. Di PPP tentu tidak ada unsur paksaan. Tapi caleg yang kita susun ini belum 100 persen masih sangat bergantung kebutuhan. Pastinya komunikasi dengan mereka masih intens dilakukan oleh Ketua DPW," tambah Aras. (hamsah umar)  

Bupati Berpeluang Caleg PPP:

Syahrir Wahab (Ketua Golkar Selayar)
La Tinro La Tunrung (Ketua Golkar Enrekang)
Hatta Marakarma (Ketua Golkar Lutim)
Andi Idris Galigo (Ketua Golkar Bone)

Ibrahim Rewa (Pembina Golkar Takalar)
Radjamilo (pembina Golkar Jeneponto)
Ichsan Yasin Limpo (Ketua Kosgoro Gowa)
HPA Tenriadjeng (pembina Golkar Palopo)

Kader Muda Demokrat Bidik Pemilih Pemula

MAKASSAR, FAJAR--Kader muda demokrat Makassar tidak ingin tinggal diam untuk memenangkan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) di Makassar. Selain Makassar menjadi wilayah terbesar jumlah pemilihnya, ibu kota Sulsel ini juga dikenal basis IA.
Kader muda Demokrat Sulsel ingin total memenangkan pasangan Semangat Baru ini. Mereka pun mencoba menyasar pemilih pemula dan perempuan sebagai fokus utamanya. Jumlah pemilih perempuan dan pemula yang diperkirakan mencapai 80 persen dari total pemilih di Makassar, akan sangat berpengaruh pada upaya pemenangan Ilham-Aziz di pilgub Sulsel mendatang.
Ketua Bappilu DPC Demokrat Sulsel, Andi Enre Cecep Lantara mewakili kader muda Demokrat Makassar menandaskan kader muda Demokrat Makassar sudah bekerja dan menyosialisasikan pasangan IA sebagai cagub Sulsel. "Sebagai kader muda, kita juga lebih banyak menyasar pemilih pemula dan perempuan," tandas Enre, Selasa, 3 Juli.
Enre berharap, dengan upaya kader muda Demokrat menyasar pemilih pemula dan perempuan di Makassar, target menang mutlak pasangan IA di Makassar bisa dengan mudah dicapai. Pendekatan sosial yang dilakukan kader muda Demokrat Makassar untuk meraih simpati masyarakat adalah dengan melakukan bakti sosial, pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. "Sekaligus membantu warga yang memang sangat membutuhkan," tambahnya.
Anggota DPRD Makassar ini optimis mencapai target kalau elemen partai bekerja maksimal di Makassar. "Selain sosialisasi di masyarakat, Demokrat Makassar juga konsolidasi kader termasuk dengan partai koalisi untuk bersama-sama memenangkan pilgub. Saya kira sudah saatnya Demokrat unjuk kekuatan dengan kembali merapatkan semua simpatisannya," ujarnya.
Guna lebih mengefektifkan sosialisasi, Enre yang memiliki basis massa tersendiri ini coba melakukannya sambil sosialisasi sebagai calon wali kota Makassar. Sosialiasi dilakukan hingga ditingkat RT/RW di 14 kecamatan di Makassar.
Peluang kader muda Demokrat menggalang dukungan dari pemilih pemula ini cukup berpotensi utamanya dari kalangan mahasiswa di bawah naungan Yayasan Yapma Makassar. Dengan memaksimalkan potensi ini saja, dukungan yang mengalir ke IA dipastikan mencapai ribuan orang.
Untuk pilgub, tim perjuang perempuan IA juga salah satu tim yang konsen menggarap pemilih pemula utamanya kalangan mahasiswi. Apalagi tim ini banyak dihuni mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi di Makassar.    (hamsah umar)

Anggaran Panwaslu Masuk APBD-P

*Birokrasi Pencairan Tiga Tahapan

MAKASSAR, FAJAR--Anggota panwaslu Sulsel bakal dilanda kegalauan. Musababnya, anggaran panwaslu yang akan diberikan Pemprov Sulsel dalam bentuk hibah dikabarkan baru akan disediakan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2012.
Dengan demikian, anggaran operasional panwaslu Sulsel baru bisa dicairkan akhir 2012 mendatang sementara tahapan pilgub sudah mulai. Sejumlah agenda yang perlu diselesaikan panwaslu juga sudah menanti. Alokasi anggaran pilgub ini menjadi simpan siur karena sebelumnya Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sulsel menyebut anggaran panwaslu sudah disiapkan APBD 2012 sebesar Rp50 miliar.
"Kami juga tidak memahami pasti bagaimana itu penganggaran, karena informasi yang diberikan pemprov kepada kami belum ada yang tersedia dan baru akan masuk di APBD-P. Tapi panwaslu tetap mengajukan permohonan pencairan anggaran ke pemprov," ujar anggota Panwaslu Sulsel, Anwar, Selasa, 3 Juli.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Dr Muh Alhamid mengaku prihatin dengan proses penganggaran untuk hibah panwaslu Sulsel, apalagi setelah mendapat laporan anggaran lembaga pemilu ini baru akan disiapkan di APBD-P. Sudah alokasi anggaran kecil, proses yang ditetapkan pemprov pun lamban. Sementara KPU Sulsel sudah mendapat persetujuan anggaran bahkan saat ini dalam proses pencairan di Bagian Keuangan Pemprov Sulsel.
Meski penyampaian yang disampaikan pemprov Sulsel yang menyebut anggaran panwaslu baru akan disediakan pada APBD-P Sulsel, Anwar tetap berharap pemprov dalam waktu dekat bisa mencairkan anggaran untuk lembaga ini, apalagi saat ini operasional panwaslu harus ditalangi dengan cara berutang.
Proses pencairan anggaran hibah untuk pilgub Sulsel sendiri terbilang birokratis dan harus melalui berbagai tahapan. Ini sudah dialami KPU Sulsel kendati anggarannya sampai saat ini belum cair. Birokrasi pertama yang harus dilalui adalah telaah di Biro Umum dan Perlengkapan, kemudian Biro Keuangan, kemudian persetujuan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
Setelah melalui tiga tahapan itu, baru akan dibuatkan kuitansi pencairan di Biro Keuangan. Nanti setelah dianggap lengkap, proses pencairan baru bisa dilakukan di Bank Sulsel. "Saat ini pengusulan pencairan anggaran KPU Sulsel sudah di Keuangan. Mungkin sudah tidak lama lagi cair," kata Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS. (hamsah umar)