KPU Harus Belajar Kasus DKI

*DP4 Diserahkan 13 Agustus

MAKASSAR, FAJAR--Dugaan pelanggaran kode etik penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) DKI Jakarta harus jadi pelajaran KPU Sulsel, jika tidak ingin kasus sama terjadi di Sulsel. Sekiranya DPT yang ditetapkan KPU juga dilihat ada kejanggalan bukan tidak mungkin Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas diperkarakan.
Penetapan DPT Sulsel sangat mungkin bermasalah. Salah satu indikasinya kenaikan jumlah penduduk yang juga akan seiring kenaikan jumlah pemilihan yang tinggi bisa jadi pemicu. "Sehingga patut dicurigai valudasinya. Kalau itu benar bisa berpotensi penggelembungan suara sehingga tugas berat KPU adalah singkronisasi DP4 dengan pemutakhiran yang akan dilakukan KPU sendiri," kata pengamat politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad, Rabu, 4 Juli.
Kalau administrasi kependudukan bermasalah akan melahirkan potensi pelanggaran kode etik yang akan berpengaruh pada kualitas pilgub Sulsel. Karena itu, KPU harus menertibkan DPT dengan melakukan verifikasi DP4 yang diberikan Pemprov Sulsel secara administratif sehingga DPT yang dihasilkan tidak timpang.
Masalahnya, waktu yang dibutuhkan KPU juga sangat terbatas yakni sekitar satu bulan sehingga sulit maksimal. Sekiranya DP4 yang diterima KPU dari pemprov bermasalah ada kekhawatiran besar produk pilgub akan bermasalah. "Ini yang berpotensi nanti dijadikan alasan kandidat untuk menggugat seperti yang terjadi di DKI," tandas Firdaus.
Anggota KPU Sulsel, Ziaur Rahman terpisah menandaskan persoalan DPT pada setiap pilgub maupun pemilukada selalu jadi objek sengketa. Belajar dari pengalaman tersebut KPU akan mengantisipasi dari awal dengan memaksimalkan verifikasi sumber DPT yakni DP4.
"Selain pemutakhiran data pemilih yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang dibentuk hingga tingkat TPS, yang kita butuhkan sebenarnya adalah partisipasi masyarakat termasuk kandidat. Kan setelah DP4 ini kita mutakhirkan akan dimunculkan DPS dimana DPS ini juga akan kita sampaikan kepada kandidat," imbuh Ziaur Rahman.
Pekan ini, KPU Sulsel sudah mulai melakukan training of trainer (ToT) terhadap petugas PPDP tingkat provinsi. Training tentang bagaimana teknis pemutakhiran data pemilih ini akan berjenjang ke kabupaten/kota hingga tingkat kelurahan. Petugas PPDP tingkat TPS ini harus melakukan door to door melakukan verifikasi data pemilih.
Sesuai rencana, pemprov Sulsel sudah akan menyerahkan DP4 pada 13 Agustus mendatang. KPU Sulsel berharap DP4 yang diberikan pemprov ini adalah data yang memiliki akurasi, komprehenshif, dan mutakhir sehingga pemutakhiran data pemilih tidak merepotkan KPU nantinya. KPU Sulsel tentu berharap kasus yang terjadi di DKI Jakarta tidak sampai terjadi juga di Sulsel.
Ketua Panwaslu Sulsel, Supriyanto terpisah berkeyakinan DPT Sulsel akan lebih baik dari DPT DKI yang saat ini sudah disoal sebelum pencoblosan. "Itu karena teman-teman di KPU juga akan menyandingkan data pemilih terakhir dengan DP4 yang akan diberikan pemprov.  Upaya validasi yang akan dilakukan KPU terhadap DP4 saya kira akan meminimalisasi gugatan ke KPU," tandas Supriyanto. (hamsah umar)

Fahsar-Ambo Target 15 Partai Pengusung

MAKASSAR, FAJAR--Cukup diunggulkan dari segi survei, pasangan cabup-cawabup Bone, Andi Baso Fahsar Padjalangi-Ambo Dalle tetap bergerak menggalang dukungan partai politik (parpol) untuk mendukungnya di pemilukada Bone mendatang.
Pasangan yang baru saja menerima SK resmi Golkar dari Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo Selasa malam lalu itu, menargetkan sedikitnya 15 parpol akan menjadi pengusungnya baik partai pemilik kursi maupun nonparlemen. Target Fahsar-Ambo ini dibuktikan dengan melakukan pendaftaran pada setiap parpol yang membuka pintu pendaftaran.
"Semua partai yang membuka pendaftaran kita tempati melamar. Adapun partai yang tidak membuka proses pendaftaran, tetap kita bangun komunikasi karena kita tahu betul bahwa setiap partai memiliki mekanisme tersendiri dalam menjaring calon," jelas Juru Bicara Fahsar-Ambo, Sugirman, Rabu, 4 Juli.
Selain Golkar, partai yang saat ini menjadi incaran Fahsar-Ambo adalah PPP, Hanura, PKS, PBB, bahkan PAN. Sementara partai nonparlemen yang berkisar 10 parpol sudah lebih awal menyatakan dukungan kepada pasangan runner up pada pimilukada Bone empat tahun lalu. Dari sekian partai parlemen yang dilamar, Fahsar-Ambo sangat berpeluang diusung PPP, Hanura,  PKS, dan PBB. Sementara PAN sedikit berat karena memprioritaskan kadernya diusung di daerah ini.
PKS dan PPP bahkan sudah sejak awal memperlihatkan kecondongannya mendukung pasangan ini. PKS misalnya ingin mengusung kembali Fahsar di pemilukada Bone mendatang setelah pada pimilukada lalu juga mengusung Fahsar. Elit PKS di Bone juga cukup menginginkan pasangan ini. "Kita sementara proses, mungkin dalam waktu dekat ini sudah kita tetapkan calon yang akan diusung," tandas Ketua DPW PKS Sulsel, Akmal Pasluddin.
Sebelumnya, Ketua DPC PPP Bone, Muh Amin juga menyatakan kecondongan kader PPP di Bumi Arung Palakka ini juga mengarah ke Fahsar-Ambo. Kendati belum ada rekomendasi dari partai itu, namun peluang mengusung Fahsar-Ambo terbuka lebar, apalagi di pilgub Sulsel PPP berkoalisi dengan Golkar.
Sugirman menambahkan, simpul tim pemenangan Fahsar-Ambo sudah tersebar hingga pelosok desa baik tim yang dibentuk partai, maupun tim keluarga seperti Iyana'E, Tim 27, Timur Bersatu, Anure Community. "Tim ini bekerja masing-masing namun muaranya satu memenangkan Fahsar-Ambo. Karena itu optimisme kami menang tidak didasari perasaan, tapi perhitungan rasional," kata Sugirman. (hamsah umar)  

BPK Audit 16 Parpol

*Terkait Bantuan Parpol 2011

MAKASSAR, FAJAR--Sedikitnya 16 partai politik (parpol) pemilik kursi di DPRD Sulsel harus siap-siap memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana parpol yang diberikan melalui APBD Pemprov Sulsel TA 2011.
Parpol penerima bantuan dana parpol ini dijadwalkan akan diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel Mulai 5-10 Juli. Belasan partai ini diminta untuk memberikan laporan dan bukti penggunaan dana bantuan partai politik di kantor BPK RI Sulsel. Dari jadwal yang telah ditetapkan BKP dan Badan Kesbangpol Sulsel, Golkar, Gerindra, PAN, dan PDK mendapat giliran di hari pertama, Kamis, 5 Juli. Setiap hari, BPK menjadwalkan audit penggunaan dana bantuan parpol kepada empat partai.
Partai peraih kursi di DPRD Sulsel yang akan diaudit BPK soal penggunaan bantuan parpol ini masing-masing Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, Partai Demokrasi Kebangsaaan (PDK), Partai Persatuan Pembangunan (PPP),  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai RepublikaN, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Untuk kepentingan pemeriksaan dana pertanggungjawaban bantuan parpol ke 16 partai ini, Kepala Kesbangpol Pemprov Sulsel, Muhammad Hardi telah menyurati 16 parpol penerima bantuan ini untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban sesuai jadwal yang telah ditentukan. Surat tersebut bernomor 213/1979-II/Kesbang, tentang jadwal pemeriksaan keuangan parpol 2011.
Di Sulsel, setidaknya ada lima parpol besar penerima bantuan parpol terbesar dari pemprov Sulsel yakni Golkar, Demokrat, PKS, Hanura, dan PPP. Pasalnya, jumlah bantuan parpol itu didasarkan atas perolehan suara partai peraih kursi di DRPD Sulsel. Pemberian bantuan kepada parpol peraih kursi di DPRD itu diatur dalam PP Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.
Ketua Devisi Organisasi DPD Golkar Sulsel, Muh Risman Pasigai membenarkan adanya permintaan laporan pertanggungjawaban bantuan dana parpol dari Kesbangpol Pemprov Sulsel, yang akan disampaikan di BPK. Di Golkar, Kendati surat pemberitahuan dari Kesbang baru disampaikan ke Golkar sore kemarin, namun Risman menyatakan partainya sangat lengkap laporan penggunaan anggarannya.
"Kita di Golkar sangat lengkap, jadi tinggal diserahkan kepada BPK. Saya kira besok (hari ini) Golkar siap memberikan laporannya," tandas Risman.
Fungsionaris DPD Gerindra Sulsel, Chalik Suang terpisah mengaku belum menerima surat dari Kesbangpol terkait permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan parpol 2011. "Dana bantuan parpol itu sesuai perolehan suara, cuma saya belum tahu apakah ada surat permintaan laporan dari Kesbang," kata Chalik. (hamsah umar)        

Ramadan, Kegiatan Religius IA Makin Padat

*PNI Marhaenisme Bentuk Tim Pemenangan

MAKASSAR, FAJAR--Nuansa religius yang dilakukan tim perempuan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), dalam bersosialisasi di masyarakat bakal lebih padat pada bulan Suci Ramadan.
Tim Perempuan IA yang selama ini bekerja melalui kegiatan bernuansa islami seperti kegiatan majelis taklim, workshop dan kegiatan religius lainnya memastikan Ramadan menjadi momen yang sangat penting bagi Tim Perempuan IA untuk menggelar kegiatan religius yang lebih banyak lagi. "Harus dipahami bahwa kegiatan yang dilakukan tim IA utamanya Tim Perempuan selama ini banyak bernuansa religius. Tentu dengan Ramadan ini akan lebih dimaknai lagi," kata Koordinator Tim Perempuan IA, Sakka Pati, Rabu, 4 Juli.
Hanya saja seperti apa kegiatan religius tim IA selama Ramadan ini, Sakka Pati mengaku menandaskan masih dalam tahap pemikiran tim, terlebih lagi tim perempuan IA saat ini masih intens melakukan workshop kabupaten/kota se-Sulsel yang baru dijadwalkan rampung 8 Juli mendatang.
Malah, pada Ramadan ini IA akan lebih banyak lagi mengaplikasikan kegiatan religius yang selama ini ditonjolkan dalam bersosialisasi. Pasangan Semangat Baru ini memang ingin mewujudkan masyarakat religius di Sulsel melalui visi misinya. "Tinggal kita mencari bentuk kegiatan yang terkait masyarakat religius selama Ramadan. Saya kira Ramadan ini tidak akan dilewatkan tanpa ada kegiatan religius yang bermakna bagi masyarakat Sulsel," imbuh Sakka Pati.
Sementara pascarapat koordinasi partai koalisi pasangan IA beberapa waktu lalu, partai yang menjadi pengusung IA mulai intens bergerak dan membentuk tim pemenangan di kabupaten/kota, dengan memanfaatkan struktur partainya. Salah satunya Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhainisme. Partai ini bahkan bertekad untuk bekerja keras memenangkan pasangan IA di Sulsel.
''Selalu optimis memenangkan IA. Apalagi kita telah memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk dimainkan oleh setiap tim yang ada'', ucap Ketua DPW PNI Marhainisme Sulsel, Ruchjat Jayadi Putra.
Namun, diakui Ruchjat bahwa apa pun langkah strategis dan taktis yang telah dirumuskan tidak akan mungkin bisa terwujud tanpa adanya kordinasi tim yang baik di lapangan. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi menjadi perhatian utamanya untuk mengoptimalkan kinerja partai PNI Marhaenisme. ''Khusus Toraja dan Toraja Utara, kerja-kerja tim sudah berjalan dengan baik karena memang di tempat ini kita memiliki anggota legislatif,'' tambahnya.
Ilham sendiri optimismenya mengungguli rival-rivalnya pada pilgub Januari nanti. Menurut Ilham. ''kalau tidak yakin menang, lebih baik saya mundur sekarang juga. Buat apa maju menghamburkan uang, tenaga dan pikiran kalau hanya sekedar jadi pelengkap saja,'' ucap Ilham. (hamsah umar)

Penyerahan SK Fahsah-Ambo Tanpa DPP

MAKASSAR, FAJAR--Surat keputusan (SK) dukungan pasangan cabup/cawabup Golkar Bone, Andi Baso Fahsar Padjalangi-Ambo Dalle resmi diserahkan Golkar di kantor DPD Golkar Sulsel, Selasa, 3 Juli.
Penyerahan SK pasangan cabup Bone ini diserahkan langsung oleh Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo disaksikan pimpinan DPC Golkar se-Kabupaten Bone, Sekretaris DPD Golkar Bone, Firman Batari serta sejumlah pimpinan Golkar Bone. Sayangnya, penyerahan SK dukungan partai ini sama sekali tidak melibatkan unsur DPP Golkar utamanya Ketua Bappilu DPP Golkar, Nurdin Halid. Ketua DPD Golkar Bone, Andi Idris Galigo juha tidak tampak dalam proses penyerahan dukungan tersebut.
Padahal idealnya, penyerahan SK dukungan Golkar kepada pasangan cabup yang diusung ini dihadiri minimal Nurdin Halid atau elit Golkar lainnya, seperti saat DPP Golkar menyerahkan SK dukungan kepada pasangan cabup/cawabup Golkar Takalar, Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim beberapa waktu lalu di arena deklarasi.
Kondisi ini memunculkan spekulasi antara Nurdin dengan Syahrul. Kalau pada saat penyerahan SK Bur-Nojeng oleh Nurdin Halid, Syahrul memilih tidak hadir dengan alasan berada diluar negeri atau menjemput istrinya yang berobat di Singapura. Ada yang menyebut saat penyerahan SK Bur-Nojeng ini Syahrul sengaja menghindar dengan pergi keluar negeri.  Saat giliran Nurdin berada diluar negeri, Syahrul memilih menyerahkan SK dukungan DPP Golkar kepada pasangan Fahsar-Ambo Dalle. Berkembang spekulasi kalau ada persaingan Syahrul-Nurdin merebut pengaruh elit DPD.
Kendati begitu, juru bicara DPD Golkar Sulsel, Maqbul Halim yang dikonfirmasi menepis isu yang berkembang tersebut. Namun dia membenarkan kalau Nurdin Halid saat ini berada diluar negeri. "Beliau (Nurdin) mestinya memang hadir, tapi karena dia ada diluar negeri sehingga tidak sempat. Tapi pada dasarnya SK ini kan sudah diberikan DPP ke DPD Golkar Sulsel, sehingga ini sudah menjadi wilayah DPD Golkar Sulsel. Jadi tidak ada itu persaingan," tandas Maqbul.
Pada prinsipnya, tambah Maqbul penyerahan SK dukungan Golkar ke Fahsar ini sudah tidak ada masalah lagi. Dia menyebut prosedur penyerahan pertama melalui DPP ke DPD Golkar Sulsel, kemudian DPD Golkar Bone dan selanjutnya kepada calon yang diusung. "Jadi tidak ada yang salah baik itu DPP hadir atau tidak," tambahnya. (hamsah umar)