Biaya Pengamanan Pilgub Dianggarkan Pusat

MAKASSAR, FAJAR--Alokasi anggaran pengamanan pilgub Sulsel yang diusulkan Polda Sulsel ke Pemprov Sulsel sebesar Rp43, 9 miliar perlu dipertimbangkan ulang. Pasalnya APBN telah mengalokasikan anggaran pengamanan pemilukada melalui mabes Polres sebesar Rp39 triliun pada 2012 dan meningkat menjadi Rp41 triliun pada 2013.
Alokasi anggaran pengamanan pemilukada itu mencakup seluruh kegiatan pemilukada di Indonesia termasuk di Sulsel. Adanya anggaran pengamanan pemilukada yang disiapkan APBN melalui mabes Polri ini diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi. Legislator yang membidangi Hukum dan Ham ini menilai anggaran pengamanan Pilgub Sulsel yang diajukan polda sedikit keliru.
Namun kalau alokasi anggaran yang diajukan adalah untuk pilgub putaran kedua, Rio menyebut sah-sah saja karena anggaran yang disiapkan APBN tersebut hanya untuk satu putaran. "Polda berhak mengajukan anggaran kalau pilkadanya menjadi dua putaran," kata Rio, di Warkop Sija, Minggu, 8 Juli.
Makanya, legislator asal Bone ini minta Polda Sulsel untuk berkoordinasi dengan Mabes Polri mengenai anggaran pengamanan pemilukada, sehingga pemprov juga tidak salah dalam mengambil kebijakan anggaran. Paling tidak dengan koordinasi dengan Polri ini Polda bisa memastikan berapa besar anggaran yang diberikan untuk pengamanan pilgub Sulsel.
Anggota Komisi A DPRD Sulsel, Andi Sugiarti Mangum Karim menyatakan alokasi anggaran pengamanan pilgub yang diusulkan polda sejauh ini belum mendapat persetujuan DPRD Sulsel. Dia mengaku masih akan menunggu koordinasi dengan pihak pemerintah pusat untuk mengetahui apakan anggaran pengamanan pemilukada sudah diposkan dalam APBN atau tidak.
Sekiranya anggaran pemilukada yang disiapkan APBN sudah mencakup seluruh kegiatan pemilukada di Indonesian, Komisi A akan mempertimbangkan kembali usulan yang diajukan pihak kepolisian di daerah ini.
"Kita akan bahas anggaran pengamanan pemilukada Sulsel saat pembahasan perubahan anggaran. Mengenai alokasi anggaran ini tentu semuanyaakan kita komunikasikan dan koordinasikan dengan pemerintah pusat. Kalau itu ternyata ada, paling kita akan kita klopkan berapa kebutuhan anggaran pengamanan nantinya," tandas Sugiarti. (hamsah umar)

Pengawasan Pileg Terancam Tidak Berjalan

MAKASSAR, FAJAR--Pengawasan tahapan pemilu legislatif 2014 yang sudah di depan mata terancam tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pasalnya, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulsel hingga saat ini belum dibentuk oleh Bawaslu.
Padahal, tahapan pileg sudah mulai berjalan. Untuk level provinsi dan kabupaten/kota diperkirakan Oktober mendatang partai politik sudah akan mulai diverifikasi. Apalagi pada Agustus mendatang sudah akan dilakukan pendaftaran dan penetapan parpol peserta pemilu legislatif. "Kalau kita mengacu jadwal, 9 Juni sebenarnya sudah tahap persiapan," kata anggota KPU Sulsel, Ziaurrahman, Minggu, 8 Juli.
Ziaurrahman memastikan, Oktober mendatang KPU Sulsel sudah melakukan verifikasi faktual kabupaten/kota mengenai kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Idealnya, setiap tahapan pemilu legislatif ini sudah ada Bawaslu yang melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu legislatif.
Pada tahap pendaftaran dan verifikasi parpol itu, ada masa bagi partai politik untuk mengajukan gugatan utamanya yang dianggap KPU tidak lolos verifikasi. "Jadi menurut kami, idealnya memang Bawaslu sudah dibentuk sehingga setiap tahapan di pemilu legislatif Bawaslu sudah terlibat melakukan pengawasan," imbuh Ziaurrahman.
Belum lagi di Sulsel, tahapan pileg ini bersinggungan dengan pilgub Sulsel sehingga akan ada banyak kesibukan yang mesti diperhatikan. Makanya menurut KPU, selain ada pengawas untuk pilgub Sulsel, pengawas pemilu legislatif juga perlu secepatnya ada di Sulsel. Apalagi pada akhir 2012 dan awal 2013, tahapan pemilu legislatif sudah sangat padat.
Misalnya saja penataan daerah pemilihan (dapil), pencalonan, verifikasi caleg dan tahapan pileg lainnya. Semua itu membutuhkan pengawasan oleh Bawaslu sehingga berbagai tahapan yang ada benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.
Terpisah, anggota Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas menyatakan seleksi Bawaslu provinsi baru akan dilakukan jika peraturan Bawaslu tentang pembentukan Bawaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota, panwascam, PPL dan Panwaslu Luar Negeri ditetapkan.
"Sebelum peraturan Bawaslu tersebut ditetapkan, harus terlebih dahulu kita komunikasikan dengan DPR dan pemerintah," tandas Endang. (hamsah umar)

Ilham Gerilya Malam Takalar

MAKASSAR, FAJAR--Calon gubernur Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin menggalang dukungan warga Minasa Upa melalui kegiatan jalan santai, yang digelar tim Forum Komunikasi Pemuda Pemuda Indonesia (FKPPI) Minasa Upa, Minggu, 8 Juni.
Ribuan warga Minasa Upa dan sekitarnya ambil bagian dalam jalan santai di sekitar Minasa Upa dan Hertasning Makassar ini. Warga sangat antusias karena tim IA ini juga membagi-bagikan puluhan hadiah kepada peserta utamanya yang beruntung. Jalan santai ini juga sekaligus pelantikan tim sukses IA di pilgub Sulsel yakni FKPPI Minasa Upa.
"Seratusan tim yang tergabung dalam FKPPI ini menyatakan kesiapannya berjuang dan memenangkan pasangan Ilham-Aziz di pilgub, setelah mereka resmi dilantik sebagai salah satu komunitas dan tim sukses," ujar Ketua Devisi Komunikasi dan Publikasi DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal.
Sore hingga malam, Ketua DPD Demokrat Sulsel ini memilih menggarap Kabupaten Takalar. Ilham melakukan pertemuan sejumlah tokoh masyarakat Takalar, termasuk menghadiri undangan pesta pernikahan warga setempat. Ical-sapaan akrab Syamsi Rizal menyebut setidaknya ada tiga undangan pesta pernikahan yang dihadiri Ilham di salah satu basis Syahrul Yasin Limpo ini.
Sementara cawagub pendamping Ilham, Aziz Qahhar Mudzakkar memilih menggarap Kabupaten Bone, termasuk tim pejuang perempun dalam bentuk workshop. Pasangan Semangat Baru ini memang aktif melatih tim suksesnya melalui workshop utamanya mengenai strategi penggalangan dukungan masyarakat hingga pelosok desa. "Jadi Pak Ilham ada di Takalar, sementara Aziz ada di Bone menghadiri beberapa kegiatan yang dilakukan tim," tambah Ical.
Dalam kunjungan kesekian kalinya ke Bone ini, Aziz disertai Master Campaign IA, Syamsul Bahri. Adik kandung Ilham ini juga membekali sekaligus menyemangati tim dalam rangka memenangkan IA di pilgub Sulsel mendatang. (hamsah umar)

Supomo Mulai Kampanyekan Ical

MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPD Golkar Makassar, Supomo Guntur mulai mengkampanyekan Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie sebagai calon presiden (capres) 2014 kepada kader Golkar di Makassar. Kampanye Ical sebagai capres Golkar oleh Supomo saat pelantikan pengurus Golkar daerah pemilihan I (Ujung Pandang, Makassar, dan Rappocini) di Restoran Pualam, Minggu, 8 Juli.
Kepada ratusan kader Golkar dari tiga kecamatan itu, Supomo minta agar semua kader sudah harus mengampanyekan Ical di tengah masyarakat sebagai capres Golkar. "Sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa hari lalu kita sudah mendeklarasikan Ical sebagai capres. Sehingga kemenangan Ical di Makassar mendatang harus kita capai," kata calon wali kota Makassar ini.
Untuk mencapai target tersebut, kader Golkar harus bekerja termasuk bagaimana memenangkan pemilu legislatif pada semua dapil di Makassar. Supomo mengajak kader dan pengurus Golkar kecamatan yang telah dilantik untuk mengajak tokoh masyarakat di daerahnya bergabung dengan Golkar.
Selain mengampanyekan Ical sebagai capres, Supomo juga tidak lupa mengajak kader Golkar untuk memenangkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) pada pilgub 2013 mendatang. "Jangan kita mudah berpaling kepada yang lain, tapi mari kita teguhkan tekad untuk tidak berpaling kepada siapa pun," imbuh Supomo.
Sedang untuk pencalonannya sebagai cawali Makassar 2013 nanti, wakil wali kota Makassar ini juga menegaskan kesiapannya bertarung di pilwalkot Makassar. Menurutnya, kalau kader Golkar kecamatan sudah sepakat untuk mengantarnya menjadi cawali Makassar mendatang, tidak ada alasan baginya untuk tidak tampil sebagai cawali. Di Golkar, selain Supomo kader lain yang akan maju di Makassar seperti Yagkin Padjalangi, Kadir Halid, Haris Yasin Limpo, Rusdin Abdullah, dan sejumlah kader lainnya.
Makanya, dukungan kader Golkar utamanya pengurus kecamatan sangat penting karena juga bakal menjadi pertimbangan partai dalam menentukan calonnya. "Kalau yang inginkan adalah kalian semua di bawah, saya kira saya siap untuk maju di Makassar," imbuh Supomo. (hamsah umar)
 
       

Muttamar Ancam Paksa Gubernur Sulsel

*Kalau Tidak Indahkan Putusan PTUN

MAKASSAR, FAJAR--Anggota Fraksi Golkar DPRD Bulukumba, Andi Muttamar Mattotorang menebar ancaman terhadap Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
Melalui kuasa hukum Muttamar, Andi Cakra mengingatkan gubernur melalui Biro Hukum Pemprov Sulsel untuk tidak main-main dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, yang telah membatalkan SK Gubernur Sulsel nomor 2424/VII/2011 tentang pergantian antar waktu ketua DPRD Bulukumba, Muttamar kepada Hamzah Pangki.
Dengan adanya putusan PTUN yang sudah bersifat tetap ini, penunjukan Hamzah Pangki sebagai Ketua DPRD Bulukumba idealnya sudah dicabut gubernur dan mengangkat kembali Muttamar sebagai pimpinan dewan. Jika sekiranya gubenur dalam hal ini Syahrul tidak mau patuh hukum dalam hal ini putusan PTUN, Cakra berpandangan persoalan itu akan berimplikasi hukum.
"Bila tergugat (gubernur) tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan akan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa," tegas Cakra, Minggu, 8 Juli.
Merujuk pasal 116 ayat 4 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangat kewajiban gubernur untuk  melaksanakan putusan pengadilan. Termasuk, kewajiban tergugat akan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa bila menolak melaksanakan putusan PTUN Makassar.
Gubernur melalui Biro Hukum Sulsel telah menerima salinan putusan PT TUN Makassar, surat penetapan dari PTUN Makassar, serta surat ketua dari ketua PTUN Makassar yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang bisa dilakukan kuasa hukum gubernur dan kuasa hukum tergugat intervensi, Hamzah Pangki.
"Kalau sekiranya putusan itu belum ada di tangan guberbur, saya menyayangkan sikap Kepala Biro Hukum, Simon Latopang. Saya memahami hubungan Pak Simon dengan Pak Muttamar tidak bagus karena sedang berperkara di Polres Bulukumba. Tetapi, jangan karena hubungan pribadi yang tidak bagus itu, Pak Simon  merugikan gubernur," terang Cakra.
Sekadar mengingatkan Muttamar menggugat gubernur yang memberhentikan dirinya sebagai ketua DPRD Bulukumba pada Juni 2011 lalu. SK No.2424/VII/2011 ini juga menunjuk Hamzah Pangki sebagai pengganti, yang ditengarai melabrak PP 16/2010. Setelah melalui proses perkara yang panjang, PTUN akhirnya membatalkan SK tersebut dan memerintahkan gubernur mengembalikan hak-hak Muttamar. Namun perintah pengadilan tersebut belum diindahkan Syahrul yang tidak lain calon gubernur Sulsel periode 2013-2018 mendatang.
Sementara Polres Bulukumba dikabarkan menjadwalkan pemeriksaan kepala Biro Hukum Pemprop Sulsel, Simon Lopang, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap anggota DPRD Bulukumba, Andi Muttamar. Simon diminta memberikan klarifikasi pada Kamis 12 Juli.  (hamsah umar)