Jack: PDS Sulsel Lebih Baik Cari Aman

MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPW PDS Sulsel, Jack Sardes Thanduk (versi Hulman Thamrin Simanjuntak) mengajak kader PDS Sulsel untuk tidak memperuncing masalah karena kisruh internal, apalagi menyebut kader bukan bagian dari PDS.
Kader PDS yang masih berdiri di kubu Denny Tewu sebagai Ketua DPP PDS dan Matius Timang sebagai Ketua DPW PDS Sulsel, harus tetap dewasa menyikapi kisruh internal yang terjadi. "Kita perlu pendewasaan menuju jalur yang benar, Turnip adalah pendiri PDS di Jakarta dan masih tetap pengurus PDS sekarang ini," kata Jack, Jumat, 31 Agustus.
Jack menyesalkan statement Wakil Ketua DPW PDS Sulsel, Paulus Tandiongan yang menyebut Turnip Cs bukan pengurus PDS. Bahkan kalau mengacu perkembangan partai, hasil munas Manado 2009 lalu telah dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Makanya ada munaslub di Jakarta April 2012 lalu, yang kemudian menetapkan Hulman Ketua DPP PDS," urai Jack.
Gugatan yang diajukan Denny Tewu bahkan tidak pernah dimenangkan PTUN, bahkan kasasi yang ditempuh Denny Tewu belum ada putusan resmi saat ini. Namun, niet ontvankelijke verklaard (NO) atau kasasi tidak dapat diterima sudah turun dari Mahkamah Agung (MA). "Kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat akan ada perubahan besar karena kasasi Denny ditolak. Meski yang baru turun NO-nya saja," sebut Jack.
Makanya, Jack mengajak kader PDS Sulsel utamanya yang saat ini berstatus sebagai anggota dewan agar lebih baik mencari aman dalam menyikapi kisruh internal PDS, termasuk memerhatikan instruksi Sekjen DPP PDS, Turnip agar tidak mendukung cagub tertentu sebelum ada kejelasan kepengurusan PDS di DPP yang sah.
"Karena kalau mereka nanti kalah, pada akhirnya juga akan cari aman untuk mengamankan kursinya. Jadi dewasa saja menyikapi ini demi PDS ke depan. Kami yang telah ditunjuk sebagai Ketua DPW PDS Sulsel masih tetap menganggap teman-teman di Sulsel sebagai kader PDS," sebut Jack.
Jack bahkan mengungkap, DPP PDS yang dipimpin Hulman telah meminta kantor DPP PDS yang ditempati Denny untuk dikosongkan, dan menghentikan segala aktivitas mengatasnamakan PDS. (hamsah umar)

Anwar: Panwaslu Wajo Belum Maksimal

*Politisasi PNS Wajo

MAKASSAR, FAJAR--Kinerja anggota Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Wajo belum maksimal. Penilaian itu disampaikan sendiri anggota Panwaslu Sulsel, Anwar.
Belum maksimalnya kinerja Panwaslu Wajo dalam menjalankan tugasnya itu terkait dalam upaya investigas terjadinya mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wajo yang diharuskan memberikan surat pernyataan untuk mendukung cagub petahana Sulsel, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) serta cabup petahana Wajo, Andi Burhanuddin Unru.
Ditemui usai menghadiri rapat koordinasi jadwal pendaftaran cagub Sulsel di kantor KPU Sulsel, Jumat, 31 Agustus, Anwar dengan tegas menyebut Panwaslu Wajo belum maksimal terkait laporan politisasi PNS di Wajo. "Panwaslu Wajo belum maksimal, tapi itu karena saat ini ada kesibukan melakukan perekrutan anggota panwaslu kecamatan (panwascam)," kata Anwar.
Sebagaimana dilansir sebelumnya, sejumlah PNS di Wajo diwajibkan untuk mencari dukungan minimal 20 orang terhadap kandidat gubernur dan cabup Wajo tertentu. Politisasi PNS ini bahkan tidak sekadar dilakukan dalam bentuk instruksi tapi dilakukan dengan menyiapkan format pernyataan dukungan dengan jumlah orang yang direkrut. Bahkan politisasi PNS ini diperintahkan langsung oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) ke Panwaslu Sulsel dan Panwaslu Wajo, namun hasilnya tetap saja belum ada kejelasan.
Anwar menyatakan, sejauh ini Panwaslu Wajo belum pernah memberikan laporan mengenai hasil investigasi politisasi PNS di Wajo yang terjadi beberapa bulan lalu. Kendati, sejak politisasi PNS di Wajo mencuat, Anwar menyebut politisasi PNS stagnan. Tidak ada lagi gerakan untuk meminta PNS memberikan surat pernyataan mendukung cagub dan cabup tertentu, begitu juga keharusan merekrut dukungan.
Panwaslu Sulsel berharap setelah pelantikan anggota panwascam di Wajo dilakukan pada September nanti, Panwaslu Wajo sudah bisa maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena sudah dibantu aparat panwascam. Paling tidak, Panwaslu harus berani menindak PNS yang membandel dengan meniru langkah tegas yang dilakukan Panwaslu Takalar yang membeber PNS yang tidak netral.   (hamsah umar)                                  

Jangan Jadi Cacian Masyarakat

Pendaftaran IA-Sayang, KPU Menantang Resiko

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel memilih ambil resiko dalam melayani pendaftaran pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) dan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) secara bersamaan.
KPU menyetujui Sayang mendaftar di KPU Sulsel pada Jumat, 14 September pukul 13.00 Wita, begitu juga IA pukul 14.00 Wita atau hanya berselang satu jam. Kendati menyadari ada potensi gesekan massa IA dan Sayang, KPU tetap memutuskan menerima usulan kedua pasangan ini. Begitu juga usulan pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) pada Kamis, 13 September pukul 13.00 Wita.
Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi yang dilakukan dengan tim IA, Sayang, Garuda-Na, Panwaslu, serta kepolisian. Tim IA diwakili Ni'matullah, Noor Namry Noer, Sayang Alamsyah Demma, dan Jamaluddin Syamsir, serta tim Garuda-Na, Nasrullah Mustamin. Dari kepolisian ada Kapolrestabes Makassar, Kombes Erwin Triwanto dan sejumlah pihak lainnya.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas tim IA dan Sayang tetap konsisten dengan jadwal yang diajukan sehingga KPU memutuskan menerima usulan itu. Itu setelah ada komitmen kedua tim untuk tepat waktu sesuai yang diusulkan. Sayang sudah harus berada di KPU Sulsel tepat pukul 13.00 Wita dan meninggalkan KPU paling lambat pukul 13.50 Wita. "Kita minta konsistensinya karena kita paling lama menerima pendaftaran mereka sekitar 32 menit," kata Jayadi.
Jayadi menyatakan, komitmen IA dan Sayang untuk datang tepat waktu itu sekaligus akan menjadi penilaian publik Sulsel mengenai mana kandidat yang punya komitmen, dan yang tidak memiliki konsistensi.
Terhadap potensi gesekan, pihak kepolisian juga sudah menyiapkan antisipasi sehingga tidak terjadi konflik massa pendukung. Untuk pengamanan dari kepolisian, jumlah personel yang disiagakan di KPU Sulsel sebanyak 100 orang, di kubu Sayang 50 orang dan kubu IA 50 orang. "Itu situasional ada juga yang dijalan. Kalau yang dilibatkan tentu lebih dari 200 personel," kata Erwin.
Kapolrestabes Makassar ini mengakui potensi konflik sangat tinggi, namun apa pun yang menjadi keputusan KPU polisi mendukung dan siap melakukan pengamanan. Untuk antisipasi lalu lintas, polisi juga akan melakukan rekayasa tanpa harus melakukan penutupan jalan. Kalau pun yang harus ditutup diterapkan sistem buka tutup. Pastinya petugas kepolisian sudah menyiapkan polisi di KPU dan di kubu Sayang dan IA, begitu juga di daerah yang dianggap menjadi titik konsentrasi massa. Jumlah petugas yang dikerahkan untuk pengamanan ini tidak kurang dari 1.000 orang.  
"Kita tidak inginkan acara ini mengundang cacian masyarakat Sulsel. Karena itu, kami minta cagub betul-betul tepat waktu. Kalau masih ada massa di KPU sementara sudah waktunya calon lain datang, KPU berhak meminta calon dan timnya meninggalkan KPU," tandas Erwin.
Potensi benturan massa pendukung IA-Sayang ini cukup besar apalagi kedua kandidat ini bakal mengerahkan ribuan massa pendukungnya. IA bahkan mengerahkan massa dalam jumlah besar hingga setara separuh jumlah penduduk Makassar. Mengenai jadwal yang begitu mepet, IA minta komitmen tidak dilanggar. "Tidak mau tahu itu. Pokoknya KPU sudah harus bersih dari kandidat lain pukul 13.50 Wita, kalau ada massa saat jadwal kita sudah masuk kami anggap itu adalah pengganggu," kata Ni'matullah.
Benturan massa kata Ni'matullah hanya akan terjadi jika pihak Sayang tidak konsisten dengan komitmen waktu yang disepakati. "Kalau mereka tidak konsisten untuk tepat waktu berarti kesalahan di pihak dia," lanjutnya.
Tim Sayang, Alamsyah Demma menegaskan Sayang konsisten datang di KPU pukul 13.00 Wita apalagi Sayang dan timnya akan salat Jumat bersama di Masjid HM Asyik. Jumlah massa yang akan dihadirkan menurutnya tidak bisa diperkirakan. "Yang jelas pimpinan parpol pendukung dan relawan akan mengawal. Saya kira tidak akan mengganggu ketertiban," sebut Alamsyah.
Dia berharap, proses pendaftaran di KPU Sulsel bisa berjalan lancar dan sudah bisa selesai sesuai yang ditargetkan KPU yakni 32 menit. "Jadi ini juga sangat bergantung berapa lama kami diterima di KPU," lanjutnya. (hamsah umar)
           

KPI Keluarkan Edaran Iklan Kampanye

*MoU dengan KPU Bone

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sulsel sangat serius menyikapi potensi pemanfaatan media elektronik baik televisi dan radio, untuk kepentingan kampanye maupun iklan kampanye calon kepala daerah.
Dalam waktu dekat, KPI Sulsel akan mengeluarkan surat edaran mengenai lembaga penyiaran yang bisa menyiarkan atau menayangkan iklan kampanye kandidat. Untuk pemilukada Bone misalnya, KPI Sulsel telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan KPU Bone, demi terwujudnya pemilukada yang berkualitas dan tetap berjalan di rel yang benar.
Selain Bone, KPI Sulsel juga sudah lebih dulu melakukan penandatanganan MoU dengan KPU Takalar, termasuk telah melakukan pertemuan dengan KPU Sulsel yang kebetulan juga akan menggelar pemilihan gubernur yang pelaksanaannya bersamaan dengan pemilukada Bone.
"Jadi kita akan mengeluarkan surat edaran untuk mengatur mana lembaga penyiaran yang biasa menyiarkan iklan kampanye kandidat," tandas anggota KPI Sulsel, Andi Fadli Yusuf.
  Di Bone kata Fadli, belum ada televisi swasta tapi baru radio dan tv berlangganan atau tv kabel. Baik lembaga penyiaran radio maupun tv berlangganan yang belum berproses atau mengantongi izin rekomendasi kelayakan dari KPI dianggap ilegal dan tidak boleh menayangkan iklan kampanye politik.
Fadli menambahkan, di daerah ini sudah 4 radio swasta  yang sudah bisa menayangkan iklan kampanye, begitu juga ada 3 tv berlangganan juga ada yang mendapat izin atau rekomendasi kelayakan dari KPI Sulsel. "Selebihnya kami anggap ilegal," tandas Fadli.
KPI Sulsel mengancam akan menindak lembaga penyiaran di Bone baik televisi, tv kabel, radio swasta, radio komunitas dan lembaga penyiaran lain yang tidak mendapat izin, namun kemudian berani menayangkan iklan kampanye politik. "Kami akan proses, bisa adminisinstrasi bisa juga pidana. Dalam prosesnya, kami akan koordinasi dengan KPU dan Panwaslu Bone," lanjut Fadli. (hamsah umar)

Warga Soppeng Teriakkan Ewaki Aco

MAKASSAR, FAJAR--Cagub Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin kembali mendapat sambutan meriah ribuan wargaSoppeng saat menghadiri halal bihalal Kerukunan Keluarga Soppeng di  Balai Prajurit M  Yusuf Makassar, Jumat, 31 Agustus.
Di tempat ini, ribuan warga meneriakkan kata "Ewaki Aco" dan Semangat Baru saat Ilham berjalan menuju podium untuk memberikan sambutan. Teriakan Ewaki Aco dan semangat baru bahkan membahana dari seluruh pejuru ruangan.
"Saya hadir di sini bukan dalam rangka kegiatan politik, tapi ini bagian dari silaturrahmi sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Soppeng, khususnya yang berdomisi di Makassar atas segala partisipasi dalam menciptakan ketertiban sekaligus ikut menjadi bagian dalam proses pembangunan di kota ini," kata Ilham.
Kendati, dalam waktu tidak lama lagi warga Sulsel termasuk masyarakat Soppeng akan menghadapi hajatan  politik terbesar di Sulsel yakni pilgub. Ilham mengajak semua untuk tetap  menciptakan suasana kondusif.  Biarkan dinamika politik bergulir dan masyarakat akan memberikan pilihan politiknya secara sadar dan penuh tanggung jawab.
Bagaimanapun perkembangan  Sulsel, termasuk Soppeng ke depan itu sangat bergantung pada sikap politik warga Sulsel "Saya harap, dorongan  semangat warga Soppeng dalam membangun daerahnya akan menuai hasil yang kita cita - citakan," lanjutnya.
Sejumlah tokoh masyarakat kabupaten Soppeng hadir di tempat ini, diantaranya Brigjen Polisi H Burhanuddin Andi, yang juga merupakan Ketua Dewan Penyantun KKS. Selain itu Ketua DPP KKS, Prof Sarifuddin Wahid juga tampil memberikan semangat kepada para hadirin.
Kehadiran Ilham di tengah warga soppeng memang menjadi daya tarik sendiri dalam acara ini. Sikap simpati juga terihat saat Ilham akan meninggalkan gedung tempat acara berlangsung. Puluhan Ibu - ibu yang terlihat mengerumuni Ilham hanya sekedar untuk salaman dan berfoto bersama. Akibatnya, Ilham terpaksa harus tertahan sekitar 20 menit hanya untuk melayani permintaahn foto bersama. (hamsah umar)