KPU Sulsel Kasat Kusut

*Jadwal Pendaftaran Sayang-IA

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sulsel mulai kasat kusut dengan jadwal pendaftaran dua pasangan cagub Sulsel yang hanya berselang 1 jam. Kekhawatiran terjadinya gesekan massa pendukung makin tinggi.
Sebelum menetapkan pendaftaran pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) yang ditetapkan pukul 13.00 Wita dan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) pukul 14.00 Wita pada Jumat, 14 September, sejumlah kalangan sudah mengingatkan KPU untuk melihat potensi gesekan massa pendukung ketika jadwalnya hanya berselang satu jam. Namun rakor dengan pihak kepolisian, tim sukses kandidat, dan panwaslu Sulsel tetap menerima usulan kandidat.
Setelah sepekan ditetapkan, KPU Sulsel mulai kasat kusut dengan jadwal yang telah ditetapkan ini, termasuk kepolisian tidak mau ambil resiko terhadap potensi benturan massa IA dan Sayang. Di tengah kekhawatiran itu, Polda Sulsel melakukan rapat koordinasi dengan KPU Sulsel yang juga dihadiri perwakilan dari Kodam VII Wirabuana di Polda Sulsel, Rabu, 5 September.
Dalam rakor ini, polda mempresentasekan tingginya potensi gesekan. Pihak polda tidak yakin massa pendukung Sayang bisa begitu cepat bersih dari KPU dan jalanan umum hanya dalam hitungan menit, bahkan dengan tenggang waktu 20 setelah proses pendaftaran selesai. Melihat ancaman ini, dalam pertemuan ini mulai muncul alternatif agar pendaftaran Sayang dan IA tidak dilakukan di tempat yang sama atau dilakukan diluar KPU dengan tempat yang berbeda.
"Kita paparkan seperti apa situasi kerawanan yang bisa muncul. Kita tidak dalam posisi menawarkan pendaftaran di dua tempat berbeda tapi ada wacana seperti itu. Makanya kita juga undang pakar dan menurut Dr Aswanto itu tidak melanggar kalau dilakukan di tempat berbeda," kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Chevy Achmad Sopari.
Dari pertemuan ini, KPU Sulsel dipersilahkan membicarakan ulang dengan anggota KPU Sulsel mengenai kerawanan yang diprediksi polda ketika pendaftaran dilakukan di KPU dengan tenggat waktu yang hanya satu jam. "Dalam dua hari ini mungkin KPU Sudah ada hasil pembicaraan," kata Chevy.
Anggota KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari membenarkan saran agar KPU memisahkan tempat pendaftaran Sayang-IA karena potensi kerawanan. "Ada estimasi massa yang luar biasa sehingga dianggap sulit. Ini yang akan kita bicarakan besok bagaimana usul dua tempat itu, karena kalau harus diluar KPU tentu akan ada anggaran yang harus disiapkan," kata Ziaur Rahman.
Rakor mengenai kerawanan ini dipimpin langsung Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mudji Waluyo,  juga dihadiri Prof Hambali Thalib, Prof H Muin Fahmal, Prof Said Karim, Ma'ruf Hafid, dan Dr Aswanto, serta Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Erwin Triwanto.
Mudji Waluyo, mengatakan tidak tertutup kemungkinan kedua massa akan bertemu di kantor KPU Sulsel. Sebab, tidak tertutup kemungkinan massa pasangan yang mendaftar lebih dulu belum tentu bersih dari sekitar kantor KPU Sulsel, terlebih lagi IA  disebut-sebut akan mengerahkan massa sekitar 30 ribu.
"Tidak mungkin 139 orang personel menjaga 30 ribu orang massa. Kita harap setelah mendengar saran-saran dari kalangan profesor ini KPU bisa memutuskan. Ini untuk menghindari terjadinya konflik," papar Mudji Waluyo.
Aswanto mengatakan, berdasarkan aturan, tidak ada satu pun yang menganggap kalau pendaftaran yang dilakukan di tempat lain yang disepakati masing-masing kandidat adalah suatau pelanggaran. Sebagai saran, alangkah baiknya jika pendaftaran itu dilakukan di dua tempat berbeda.
Alternatif di Hotel Clarion untuk pasangan Sayang dan Hotel Aston untuk pasangan Ilham-Aziz. (hamsah umar)

Kandidat Jangan Mudah Umbar Janji

MAKASSAR, FAJAR--Kandidat gubernur Sulsel jangan mudah umbar janji dan mengklaim keberhasilan disaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Demokrasi (IDI) Sulsel masih sangat rendah.
Tidak hanya kandidat, pemprov Sulsel juga mesti mawas diri dengan klaim keberhasilan yang dicapai selama ini, apalagi apa yang ditargetkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk menjadikan Sulsel 10 besar IPM jauh dari harapan, atau harus melampaui sembilan provinsi lagi. Itu karena IPM Sulsel saat ini berada di urut 19.
Padahal kalau melihat program andalan Sulsel yakni pendidikan dan kesehatan gratis, menjadi bagian terbesar untuk mengukur IPM yakni harapan hidup (kesehatan), melek huruf dan lama sekolah (pendidikan), serta pengeluaran (ekonomi). Tiga indikator IPM ini diklaim berhasil pemerintah kendati fakta menunjukkan IMP Sulsel stagnan.
"Kalau selama ini kesehatan dan pendidikan diklaim berhasil sementara faktanya IPM masih urutan 19, saya anggap belum bisa diklaim kedua program itu berhasil. Program mungkin bagus tapi implementasinya tidak dijalankan, sehingga ini perlu menjadi cambuk bagi pemerintah bekerja lebih maksimal," kata Direktur Pendidikan Rakyat Anti Korupsi (Perak) Sulsel, Mawardi, Rabu, 5 September.
Melihat IPM dan IDI Sulsel masih rendah dibanding provinsi lain, Mawardi berharap agar pada momen pilgub Sulsel ini, kandidat gubernur tidak mudah mengumbar janji. "Masyarakat juga jangan begitu mudah percaya statement kandidat. Karena bisa saja programnya itu bagus tapi tidak mampu direalisasikan di lapangan. Selama ini mungkin ada proses yang tidak berjalan," kata Mawardi.
Dari sisi demokrasi, dari indikator mengukur IDI yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi, Mawardi melihat dari segi kebebasan sipil Sulsel sudah cukup baik namun dua indikator lain itu yang kurang baik.
"Sayang sekali kalau kita kalah dari Papua atau Sulawesi Barat yang baru mekar dari Sulsel. Mesti untuk indeks demokrasi kita tidak perlu kalah daru Sulbar. Sehingga memang ada fakta bahwa pemerintah belum bekerja maksimal," sebut Mawardi. (hamsah umar)

Kandidat Jangan Mudah Umbar Janji

MAKASSAR, FAJAR--Kandidat gubernur Sulsel jangan mudah umbar janji dan mengklaim keberhasilan disaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Demokrasi (IDI) Sulsel masih sangat rendah.
Tidak hanya kandidat, pemprov Sulsel juga mesti mawas diri dengan klaim keberhasilan yang dicapai selama ini, apalagi apa yang ditargetkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk menjadikan Sulsel 10 besar IPM jauh dari harapan, atau harus melampaui sembilan provinsi lagi. Itu karena IPM Sulsel saat ini berada di urut 19.
Padahal kalau melihat program andalan Sulsel yakni pendidikan dan kesehatan gratis, menjadi bagian terbesar untuk mengukur IPM yakni harapan hidup (kesehatan), melek huruf dan lama sekolah (pendidikan), serta pengeluaran (ekonomi). Tiga indikator IPM ini diklaim berhasil pemerintah kendati fakta menunjukkan IMP Sulsel stagnan.
"Kalau selama ini kesehatan dan pendidikan diklaim berhasil sementara faktanya IPM masih urutan 19, saya anggap belum bisa diklaim kedua program itu berhasil. Program mungkin bagus tapi implementasinya tidak dijalankan, sehingga ini perlu menjadi cambuk bagi pemerintah bekerja lebih maksimal," kata Direktur Pendidikan Rakyat Anti Korupsi (Perak) Sulsel, Mawardi, Rabu, 5 September.
Melihat IPM dan IDI Sulsel masih rendah dibanding provinsi lain, Mawardi berharap agar pada momen pilgub Sulsel ini, kandidat gubernur tidak mudah mengumbar janji. "Masyarakat juga jangan begitu mudah percaya statement kandidat. Karena bisa saja programnya itu bagus tapi tidak mampu direalisasikan di lapangan. Selama ini mungkin ada proses yang tidak berjalan," kata Mawardi.
Dari sisi demokrasi, dari indikator mengukur IDI yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi, Mawardi melihat dari segi kebebasan sipil Sulsel sudah cukup baik namun dua indikator lain itu yang kurang baik.
"Sayang sekali kalau kita kalah dari Papua atau Sulawesi Barat yang baru mekar dari Sulsel. Mesti untuk indeks demokrasi kita tidak perlu kalah daru Sulbar. Sehingga memang ada fakta bahwa pemerintah belum bekerja maksimal," sebut Mawardi. (hamsah umar)

Ilham: Panwaslu Harus Tegas

MAKASSAR, FAJAR--Potensi kecurangan dalam proses pilgub Sulsel menjadi salah satu ancaman yang bisa mencederai demokrasi. Diperlukan ketegasan dan netralitas Panwaslu Sulsel dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
Wali Kota Makassar sekaligus kontestan di pilgub Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin tidak ingin proses demokrasi di Sulsel ini tercederai dengan aksi kecurangan. Cagub yang menggandeng anggota DPD RI, Aziz Qahhar Mudzakkar ini pun meminta Panwaslu Sulsel dan jajarannya bersikap tegas serta menjaga netralitas.
Imbauan ini disampaikan Ilham saat di hadapan anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) se-Kota Makassar, saat mereka dilantik di ruang pola Balai Kota Makassar, Rabu, 5 September. Selain Panwascam di Makassar, Ilham juga berharap ketegasan yang sama dilakukan anggota Panwaslu se-Sulsel.
Sikap tegas dan netralitas pengawas pemilu Sulsel ini akan mencerminkan demokrasi yang bersih sehingga dapat melahirkan pemimpin bersih. Lahirnya pemimpin yang bersih ini hanya bisa terwujud kalau penyelenggara pemilu menjaga netralitasnya.
Ketua Panwaslu Kota Makassar, Amir Ilyas mengharapkan agar anggota panwascam bekerja sesuai tanggung jawab karena pemilihan kepala daerah di Sulsel ini butuh perhatian serius dalam pengawasan. Pelantikan anggota panwascam ini turut dihadiri Anggota Panwas Sulsel Anwar, Ketua KPU Makassar Misnah M Hattas, Sekkot Makassar Agar Jaya dan unsur mudpida.
Anggota Panwaslu Sulsel Anwar mengharapkan agar seluruh jajaran panwascam mampu membedakan antara jabatan dan pemangku jabatan. Pelantikan panwas yang dihelat di kantor pemerintahan ini karena jabatan wali kota sebagai kepala pemerintahan, bukan Ilham selaku pemangku jabatan. "Bukan hanya Makassar yang menghelat pelantikan di kantor pemerintahan," kata Anwar.
Makanya, dia berharap semua pihak di Makassar atau pun Sulsel untuk tidak mempersoalkan pelantikan pengawas pemilu yang dilakukan di kantor pemerintahan, apalagi kalau dikaitkan dengan netralitas panwaslu. (hamsah umar)

Kader PAN Banjiri Deklarasi IA

MAKASSAR, FAJAR--Deklarasi pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), bakal dibanjiri sejumlah kader PAN Sulsel. Selain kader di DPW juga ada beberapa kader dari DPD dan MPP yang memastikan ikut deklarasi Koalisi Rumah Rakyat.
Keputusan sebagian kader PAN Sulsel untuk ikut deklarasi IA ini karena sejauh ini tidak ada larangan dari DPP PAN, terhadap kader partai di Sulsel menghadiri deklarasi IA sementara untuk deklarasi Sayang, DPP PAN dengan tegas melarang setiap kader partai berlambang matahari terbit ini untuk menghadirinya.
"Pasti kita hadir. Beberapa pengurus DPD juga sudah menyampaikan ke saya kalau mereka siap ikut deklarasi IA. Sikap ini kita ambil karena kita dilarang ikut deklarasi Sayang sementara IA tidak," tandas Wakil Ketua DPW PAN Sulsel, Darwis Duddu, Rabu, 5 September.
Kendati PAN disebut-sebut telah mengeluarkan rekomendasi untuk Sayang di pilgub Sulsel 2013 mendatang, Darwis menegaskan tidak menghalangi kader untuk ikut deklarasi IA apalagi sejauh ini juga tidak ada kepastian mengenai dukungan PAN ke Sayang. Lagi pula menurut dia, PAN baru dikatakan pasti mendukung Sayang kalau saat pendaftaran mendatang memang membawa rekomendasi dari DPP PAN.
"Tapi saya tidak yakin PAN ke sana. Saya yakin PAN berada di IA. Kalau sekiranya memang ada rekomendasi ke Sayang, kenapa tidak dari dulu diserahkan rekomendasi itu dan kenapa sampai harus berpolemik sampai sekarang. Ini sudah harus dibaca kalau PAN tidak ke Sayang," sebut Darwis.
Lagi pula, PAN Sulsel sudah memiliki pengalaman atau sudah merasakan mengusung Sayang pada pilgub 2007 lalu. Asas manfaat mengusung Sayang di pilgub lalu ini harus menjadi salah satu alasan PAN kalau ingin kembali mengusungnya.
Sekretaris DPW PAN Sulsel, Buhari Kahar Mudzakkar mengaku tidak tahu apakah ada yang ikut deklarasi IA atau tidak. "Tapi kalau dengar-dengar memang ada yang mau hadiri deklarasi, tapi saya tidak tahu menahu siapa yang hadiri itu," kata Buhari.
Jubir IA, Syamsu Rizal yang dikonfirmasi terpisah tidak menampik adanya sejumlah kader PAN yang siap menghadiri deklarasi IA. "Beberapa MPP, pengurus wilayah serta BM PAN Sulsel sudah ada yang menyatakan hadir di deklarasi IA. Pokoknya akan banyak kader PAN yang ada di deklarasi kita," tandas Syamsu Rizal.
Tiga hari sebelum deklarasi, pasangan IA sudah resmi mengantongi rekomendasi dari DPP Demokrat. "Rekomendasi partai sudah ada di tangan kita. Sebenarnya, masalah rekomendasi ini sejak awal tidak ada masalah," kata Ical. (hamsah umar)