Golkar Siapkan Pengganti Idris Galigo

MAKASSAR, FAJAR--Sikap membangkang Ketua DPD Golkar Bone, Andi Idris Galigo terhadap kebijakan partai di pemilukada Bone bakal menjadi petaka. Partai berlambang pohon beringin ini sudah menyiapkan pelaksana tugas (plt) Ketua DPD Golkar Bone.
Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Aburizal Bakrie saat menghadiri deklarasi pasangan Andi Baso Fahsar Padjalangi-Ambo Dalle di lapangan Merdeka Bone, sudah menyatakan akan memecat Idris yang saat ini sebagai bupati Bone. Langkah tegas ini akan ditempuh Golkar karena Idris dinilai tidak mendukung pasangan Tafa'dal.
Selain terindikasi tidak mendukung kebijakan partai, sikap Idris yang paling disesalkan elit Golkar karena menolak menandatangani berkas pendaftaran pasangan Tafa'dal, padahal pasangan ini sudah resmi mendaftar di KPU Bone. Informasi yang diperoleh, pengurus Golkar Bone sudah sering kali menyodorkan berkas kelengkapan administrasi untuk ditandatangani, namun sampai proses pendaftaran dilakukan Idris tetap tidak menandatangani berkas pendaftaran pasangan ini.
Padahal, berkas pendaftaran tersebut harus ditandatangani ketua serta sekretaris partai. Tidak heran, Ical memberi jangka dua atau tiga hari Idris akan didepak dari Golkar untuk segera menunjuk plt. Ini untuk mengantisipasi berkas pasangan ini tidak dapat ditandatangani oleh ketua.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, HM Roem yang ditemui di DPRD Sulsel, Senin, 10 September menyatakan tidak ada alasan jelas kenapa Idris tidak mau menandatangani berkas pendaftaran pasangan ini. "Padahal berkas itu sudah sering disodorkan ke dia. Pernah disodorkan salah seorang kader tapi jawabannya itu bukan kerja dia (kader Golkar) tapi tugas sekretaris untuk menyodorkan berkas itu," beber Roem.
Tapi begitu berkas pendaftaran tersebut disodorkan oleh sekretaris partai, Idris juga tetap tidak mau menandatanganinya dengan alasan sedang istirahat dan sakit. Makanya, Roem menegaskan solusi untuk menyelesaikan kemelut di Golkar Bone ini adalah menunjuk plt. "Tentu Golkar akan siapkan plt, karena bagaimana pun berkas pendaftaran itu harus ditandatangani," kata Roem.
Sikap Roem menolak menandatangani berkas pendaftaran Tafa'dal ini ditengarai sebagai perlewanan atau upaya Idris mencekal pasangan yang diusung Golkar. Pasalnya, salah seorang putra bupati Bone, Andi Irsan Idris juga menjadi salah satu kontestan di pemilukada Bone.
Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang dimintai tanggapan atas ancaman Ical memecat Idris menandaskan partai tetap mengacu mekanisme. "Semua akan sesuai aturan. Golkar itu kan punya mekanisme," tandas Syahrul.
Wakil Ketua DPD Golkar Bone, Andi Akbar mengaku tidak tahu menahu alasan Idris menolak menandatangani berkas pencalonan Tafa'dal. "Tapi kita sudah mendaftar di KPU kemarin," kata Akbar.   (hamsah umar)

Asigrafin Soal Lelang Logistik KPU

MAKASSAR, FAJAR --Asosiasi Industri Grafika Indonesia (Asigrafin) Sulsel menyoal lelang logistik pilgub Sulsel yang dilakukan KPU Sulsel. Asosiasi ini bereaksi karena terkesan ada monopoli yang hanya menguntungkan perusahaan tertentu.
Reaksi Asigrafin ini disampaikan beberapa pengurus saat bertandang ke redaksi Harian FAJAR, Minggu, 9 September. Pengurus Asigrafin yang menyoal lelang logistik KPU ini seperti M Yunus Genda, Mappiar, Irwan Mustam dan sejumlah pengusaha percetakan lainnya di Sulsel.  
Para pengusaha percetakan ini bereaksi karena KPU Sulsel menyatukan beberapa paket pengadaan logistik yang semestinya bisa dipisah, sehingga para pengusaha banyak yang memiliki peluang untuk terlibat dalam proses pengadaan logistik tersebut. Padalah pada pilgub 2007 lalu, proses pelelangan itu tidak terjadi seperti sekarang ini.
"Misalnya saja lelang pengadaan logistik untuk atk, surat suara, buku juknis, formulir, dan kartu pemilih semuanya digabung menjadi satu paket. Padahal, logistik ini bisa dipisah. Misalnya surat suara harus terpisah begitu juga dengan lainnya. Saya melihat ada upaya untuk memenangkan pengusaha tertentu," kata Ketua Asigrafin Sulsel, M Yunus Genda.
Proses lelang yang terkesan memberatkan pengusaha percetakan ini sebelumnya sudah disoal, namun setelah pengumuman lelang dilakukan, tidak banyak perubahan yang dilakukan pihak KPU. "Kita sudah pernah minta lelang dibatalkan dan saat itu dia janji untuk melakukan perbaikan. Satu minggu kemudian lelang tetap tidak sesuai yang kita harapkan," kata Yunus.
Irwan menambahkan, salah satu syarat dokumen lelang yang ditetapkan KPU Sulsel yang memberatkan pengusaha adalah penentuan spesifikasi mesin percetaka misalnya saja mesin cetak empat warna. "Padahal itu tidak perlu ada penentuan seperti itu, cukup kapasitas mesin saja. Dari mana juga KPU lebih tahu spesifikasi mesin cetak dibanding kita pengusaha," kata Irwan.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu mengenai proses lelang. Yang penting diketahui kata dia adalah pemenang lelang. "Kita tidak campur itu proses lelang karena ada panitia. Tapi kalau ada masukan saya kira itu baik untuk lebih memperbaiki," tandas Jayadi. (hamsah umar)      

Apiaty: Semua Kandidat Hebat

*Bantah Hadiri Deklarasi Sayang

MAKASSAR, FAJAR--Istri mantan gubernur Sulsel HM Amin Syam, Apiaty Amin masih belum mau bersikap soal dukungan di pilgub Sulsel 2013 mendatang. Dia tidak ingin dukungan keluarga besarnya menjadi polemik di masyarakat.
"Soal siapa yang saya dukung di pilgub Sulsel 2013, nanti ditentukan di bilik suara. Tidak etis mengatakan sekarang karena kalau menyatakan mendukung calon tertentu, menimbulkan lagi polemik. Saya tidak mau seperti itu, jadi biarlah keluarga Amin Syam menunggu dan melihat perkembangan yang ada," kata Apiaty, Senin, 10 September.
Namun saat ditanya mengenai tiga kandidat gubernur Sulsel saat ini yakni Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) dan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na), Apiaty menilai bahwa ketiga kandidat yang sudah menyatakan siap bertarung ini sama-sama memiliki kelebihan.
"Kalau melihat mereka semua ini tentu saya berpandangan ketiganya hebat semua. Tapi di antara ketiga itu, tentu akan ada yang paling hebay nantinya," kata Apiaty.
Soal isu yang beredar bahwa Apiaty turut menghadiri deklarasi pasangan Sayang di Stadion Andi Mattalatta Minggu malam, Apiaty membantah kabar tersebut. Menurutnya, sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dirinya tentu memiliki etika dalam menyikapi perpolitikan di Sulsel saat ini. "Kendati deklarasi dilakukan diluar hari kerja, saya selaku PNS tentu harus tahu diri untuk menjaga etika saya sebagai PNS. Jadi tidak mungkin saya hadiri deklarasi itu," sebut Apiaty.                    
Apalagi bagi dia, PNS sangat dilarang untuk terlibat politik praktis. Kendati saat ini belum ada yang resmi sebagai calon gubernur, namun karena kegiatan tersebut sangat kental dengan pencalonan yakni deklarasi, sehingga dirinya sebagai PNS harus tahu diri.
Bagaimana dengan luka masa lalu?, Apiaty menandaskan sebagai manusia biasa dan beragama, dirinya tidak ingin menyimpan dendam karena hal itu hanya akan merugikan diri sendiri. "Tidak baik juga kalau masa lalu harus disimpan terus. Biarlah itu menjadi bagian dari masalah lalu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna dan bisa saja khilaf," sebut Apiaty. (hamsah umar)        

Mujahidin: Target Sayang Sudah Tercapai

MAKASSAR, FAJAR--Juru Bicara Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), Imam Mujahidin Fahmid menegaskan target Sayang yang dijanjikan atau dituangkan pada visi pasangan ini pada pilgub 2007 lalu telah tercapai dengan baik.
Penegasan Imam Mujahidin ini menanggapi banyaknya penilaian terhadap Sayang telah gagal membangun Sulsel utamanya dalam pembangunan manusia. Imam Mujahidin membantah kalau program IPM Sulsel menjadi salah satu target Sayang pada pilgub 2007. "Visi utama Syahrul-Agus (Sayang) pada periode lalu bukan menjadikan Sulsel menjadi rangking 10 IPM," kata Mujahidin, Minggu, 9 September.
Mujahidin menyebut, visi utama Sayang pada pilgub 2007 lalu adalah menjadikan Sulsel 10 terbaik dalam hal pelayanan hak dasar masyarakat. "Visi ini telah dicapai dengan sangat baik oleh pemerintahan Sayang," tambahnya.
Patut diketahui, lanjut Imam Mujahidin, Sulsel selama empat tahun terakhir adalah salah satu provinsi yang memiliki akselerasi peningkatan rangking secara konsistendari rangking 28 pada 2008 menjadi rangking 18 pada 2011. Akselerasi kata Imam Mujahidin tidak terjadi di provinsi lain di Indonesia.
Dia menambahkan, peningkatan akselerasi pelayanan dasar masyarakat ini didorong oleh program pendidikan dan kesehatan gratis yang dicanangkan Syahrul-Agus, serta sejumlah program unggulan ekonomi seperti overstock beras, jagung, kakao, peternakan, dan perikanana.
Dia juga membantah kalau pertumbuhan ekonomi Sulsel di atas rata-rata nasional ini tidak berdampak baik pada indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulsel.  "Tidak benar kalau ada yang mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak bisa meningkatkan rangking IPM, karena pertumbuhan ekonomi telah terbukti meningkatkan daya beli masyarakat," tandas Imam Mujahidin. (hamsah umar)    
     

Carol: Tak Ada Dualisme

MAKASSAR, FAJAR--Wakil Ketua Umum DPP PDS, Yani Carol Kadang menandaskan kepengurusan DPP PDS saat ini tidak ada istilah dualisme. Kendati ada yang mengaku sebagai pengurus PDS diluar kepengurusan Denny Tewu, Carol mengaku DPP PDS tidak pernah mengakui klaim oknum tersebut.
"Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada itu dualisme di PDS. Tidak benar kalau saya mengakui ada dualisme, yang benar kita tidak pernah mengakui pihak yang selama ini mengklaim sebagai pengurus," tandas Carol Minggu, 9 September.
Carol menandaskan, kepengurusan PDS di tingkat DPP hanya satu yakni berdasarkan yang ditetapkan atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kalau ada pihak yang mengaku sebagai pengurus DPP PDS, Carol tidak pernah menggap mereka sebagai pengurus karena tidak pernah terdaftar di kementerian. "Jadi acuannya adalah Kementerian Hukum HAM. Dan yang terdaftar di kementerian adalah kepengurusan Denny Tewu cs," kata Carol.
Sepanjang tidak ada SK dari Departemen Hukum dan HAM mengenai adanya pengurus PDS selain Denny cs, itu berarti tidak terjadi dualisme di tubuh partai. Dia menuding, pihak yang selama ini mengaku sebagai pengurus PDS adanya orang yang hanya mencari keuntungan karena dia berada di luar struktur partai.
"Sangat disayangkan kalau ada pihak yang mau menerima dukungan dari pihak ini, apalagi kalau sampai menerima rekomendasi palsu. Sebagai orang berpendidikan, tidak semestinya kita mau melayani pihak yang tidak jelas kepengurusannya," imbuh Carol.
Wakil Ketua DPW PDS Sulsel, Paulus Tandiongan menambahkan, kepengurusan PDS saat ini tidak mungkin mau mengakui ada kepengurusan lain diluar Denny Tewu. "Masa kita ini pengurus PDS mengakui ada pengurus lain (dualisme). Keliru itu kalau seperti itu," tandas Paulus. (hamsah umar)