Data Tidak Valid, Golput Tinggi

MAKASSAR, FAJAR--Peningkatan kuota kursi di DPRD Sulsel akibat lonjakan penduduk ramai dibincangkan. Apalagi pertambahan kursi ini juga akan berpengaruh pada daerah pemilihan (dapil).
Namun, ada fenomena atau masalah yang patut dicermati dengan lonjakan penduduk Sulsel yang saat ini menghampiri angka 10 juta jiwa. Masalah itu adalah pengelolaan data penduduk yang tidak valid dan tidak akurat yang dilakukan pemprov Sulsel dan 24 kabupaten/kota di Sulsel.
"Karena lonjakan penduduk ini sehingga dapil dan jumlah kursi juga bertambah. Nah yang jadi persoalan karena ada kecenderungan pengelolaan data penduduk kita tidak valid. Kalau ini terjadi, tentu saja angka Golput juga akan di pemilu akan tinggi," kata pengamat politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad.
Asumsi ini mengemuka dalam diskusi membaca gerakan politik 2014, dari tantangan menuju peluang di pileg Sulsel 2014, yang digelar Forum Jurnalis Parlemen Sulsel, di warkop 115, Rabu, 24 Oktober.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah politisi di Sulsel antara lain politisi Golkar Sulsel, Yagkin Padjalangi, politisi muda PDK Sulsel, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, serta politisi PKPI Sulsel, Arqam.   Firdaus juga menyebut bahwa pengelolaan data penduduk hingga daftar pemilih baik di pilgub Sulsel hingga pileg 2014 mendatang, bisa menjadi sumber kecurangan.
Wakil Ketua Golkar Sulsel, Yagkin Padjalangi menyatakan dalam menghadapi pileg 2014 mendatang, partai politik tentu memiliki persiapan dengan cara yang berbeda-beda, mulai dari proses kaderisasi untuk melahirkan kader militan.
"Yang penting juga diperhatikan partai dalam mempersiapkan kadernya utamanya yang bisa didorong menjadi caleg adalah pendidikan kader. Karena kita tidak  bisa menafikan kualifikasi kecerdasan sehingga saat menjadi anggota dewan dia memiliki kompetensi. Juga harus mampu melakukan diplomasi," kata Yagkin.
Tantangan berat partai maupun kader partai dalam menghadapi pileg 2014 adalah bagaimana mampu yakinkan konstituen. Di sini dibutuhkan prestasi dan track record yang baik.
Sementara politisi muda Demokrat Sulsel, Adnan YL menyatakan partai harus menyiapkan kader dengan baik, termasuk salah satunya bagaimana melakukan survei kader yang memiliki potensi duduk di parlemen.
"Pertambahan dapil dan kursi menjadi peluang besar. Contah dapil Makassar yang sudah tentu akan dibagi dua dapil. Menurut saya, ini jauh lebih baik karena kita bisa menjangkau semua wilayah konstituen," sebut Adnan.
Sementara Wakil Ketua PKPI Sulsel, Arqam berharap partai benar-benar memperhatikan kuota keterwakilan perempuan. "Parpol harus beri ruang perempuan menjadi caleg," katanya. (hamsah umar)

KKSU Tolak Dipolitisasi

MAKASSAR, FAJAR--Kerukunan Keluarga Sumatera Utara (KKSU) Sulsel terusik. Upaya membawa KKSU berpolitik praktis memiriskan hati kerukunan ini.
Kerukunan yang dibentuk warga Sumut lima tahun lalu di Clarion Hotel & Convention ini dengan tegas KKSU digiring di pilgub Sulsel. Mereka lebih kecewa dengan adanya pihak yang mengklaim sebagai ketua KKSU sementara dalam kepengurusan tidak dikenal.
Reaksi KKSU Sulsel ini disampaikan Ketua KKSU Sulsel, Sudirman Pangaribuan bersama Sekretaris KKSU, Adam Taka Simanjuntak, dan Ketua Simalungung-salah satu komunitas sub suku di Sumatera Utara, W Purba di warkop Phoenam, Rabu, 24 Oktober.
Sudirman mengecam pihak yang mencoba menggiring warga Batak di Sulsel untuk mendukung salah satu pasangan calon di pilgub Sulsel.Tindakan itu dinilai tidak elok.
“Kami membaca di media bahwa saudara Bastian Lubis mengaku sebagai Ketua KKSU di Sulsel. Kami sangat miris membacanya, karena sejak organisasi ini terbentuk lima tahun lalu, nama Bastian Lubis tidak kami kenal. Kok tiba – tiba muncul di koran dan mengaku sebagai Ketua KKSU. Ini betul – betul sebuah kebohongan yang telah menginjak–nginjak organisasi warga Sumatera Utara di sini,“ jelas Sudirman.
Beberapa waktu lalu, Bastian dikabarkan menghadap ke gubernur Sulsel, Syahrul yasin Limpo untuk mengundang hadir dalam acara silaturahmi antarkomunitas Batak dengan tema “Horas Makassar” di Gedung Celebes Convention Center (CCC), November mendatang. Dalam pertemuan ini, Bastian mengaku sebagai ketua KKSU.
Syahrul Yasin Limpo dan Ilham Arief Sirajuddin adalah dua pemimpin yang berhasil. “Pak Syahrul itu baik, tapi Pak Ilham juga banyak membantu orang Batak di Makassar, dan banyak memberikan perhatian. Bahkan, Pak Ilham salah satu pemimpin yang egaliter. Belum lagi pembangunan di kota Makassar yang begitu pesat. Banyak orang Batak yang terakomodir di sini, demikian pula di kantor – kantor pemerintahan," urainya.
Dia kemudian minta agar jangan ada pihak yang membuat warga batak di Sulsel tidak rukun, dan menarik KKSU dalam politik praktis. "Ini organisasi kerukunan, bukan untuk berpolitik. Memang pernah ada yang mengajak saya untuk menghadap di rujab gubernur, tapi saya menolak, karena tidak mau nantinya ada titipan yang berbau politik,“ ujar Sudirman.
Ketua Suku Simalungung, W Purba juga kecewa dengan klaim yang dilakukan oleh Bastian Lubis terhadap organisasi warga batak di Sulsel. "Saya ini ketua Suku Simalungung, tapi sama sekali kami tidak pernah mengenal Bastian Lubis setiap ada acara KKSU di Makassar. Kenapa tiba – tiba muncul berita yang seakan – akan KKSU mendukung salah satu calon gubernur, tidak benar itu," timpalnya.
Adam minta pihak yang mengatasnamakan KKSU agar tidak menggiring warga Batak kepada salah satu kandidat. "Warga Batak di Sulsel pasti paham siapa pemimpin yang benar – benar berhasil melakukan pembangunan, kita bisa lihat dan rasakan di daerah mana laju pembangunan ini meningkat," sebutnya. (hamsah umar)

KPU Makassar Tinggal Putuskan Hari H

*Kamis Ekspose Anggaran

MAKASSAR, FAJAR--Setelah memastikan jadwal pilwalkot Makassar tetap dilakukan pada 2013 mendatang, KPU Makassar saat ini tinggal memutuskan hari pencoblosan (hari H) pilwalkot Makassar.
Penyelenggara pemilu di Makassar ini mengaku sudah merampungkan tahapan pilwalkot Makassar, terkecuali hari H. "Rancangan tahapan pilwalkot Makassar sudah lama kita rampungkan. KPU Makassar sisa membahas hari pencoblosan," kata anggota KPU Makassar, Izzdin Idrus, Selasa, 23 Oktober.
Kendati belum menetapkan tanggal pencoblosan, KPU Makassar kata Izzdin sudah mengancang-ancang menentukan hari H pada akhir September atau awal November 2013 mendatang. Dia mengaku belum bisa menentukan kapan KPU Makassar akan membahas penentuan jadwal pilwalkot tersebut.
Terhadap anggaran yang diusulkan KPU Makassar, Izzdin menyebut penyelenggara pemilu ini dijadwalkan akan melakukan ekspose usulan alokasi anggaran pilwalkot Makassar di Balaikota Makassar pada Kamis lusa.  
Sebelumnya, KPU Sulsel telah melansir alokasi anggaran yang diusulkan KPU Makassar pada pilwalkot mendatang mencapai Rp43 miliar.  Namun usul tersebut masih akan dibahas pemkot dan DPRD Makassar untuk dimasukkan dalam APBD 2013 mendatang.
Sekadar mengingatkan, pilwalkot Makassar sempat diwacanakan akan digelar pada 2015 mendatang, termasuk beberapa kabupaten di Sulsel seperti Wajo, Luwu, Sinjai, Pinrang, dan Jeneponto. Karena aturan main penundaan itu belum jelas, KPU Sulsel juga minta agar KPU di beberapa daerah selain Makassar ini tetap berpatokan pada agenda pemilukada 2013 mendatang.
"Sebenarnya jawaban Mendagri tidak memastikan pilwalkot Makassar 2013, tapi dipersilahkan jalan dengan mengacu aturan yang ada sekarang yang menyebutkan pemilukada digelar enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Kalau misalnya ada aturan baru yang ditetapkan dalam waktu dekat, kita tentu harus menyesuaikan," kata Ketua Devisi Teknis Pilkada KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari. (hamsah umar)
       
   

Garuda-Na Klaim Pasangan Terkaya

*Kecam Pemkab Gowa

MAKASSAR, FAJAR--Siapa pasangan cagub Sulsel terkaya masih menunggu hasil analisa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berdasar laporan kekayaan cagub yang disampaikan ke KPK.
Meski belum ada penyampaian resmi dari KPK atau KPU Sulsel mengenai jumlah kekayaan cagub Sulsel yang dilaporkan ke KPK, pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) mengklaim dia dan wakilnya adalah pasangan terkaya di Sulsel.
Ini disampaikan Rudiyanto saat melantik pengurus anak cabang (PAC) Gerindra Panakkukang dan Manggala di Hotel Trisula, Selasa, 23 Oktober. Di hadapan kader Gerindra, bupati Sinjai dua periode ini menyebut berdasar laporan harta kekayaan tiga pasangan calon gubernur ke KPK, dialah pasangan terkaya.
"Laporan harta kekayaan, saya dan Pak Nawir ternyata masih lebih kaya dari pasangan yang lain. Tapi kalau melihat balihonya, ada calon yang sampai tiga balihonya di pohon-pohon," kata Rudiyanto.
Di tempat ini, Rudi juga menantang pengamat politik di Sulsel untuk mencermati fenomena di masyarakat. "Fenomena yang harus dicermati kita dan pengamat bahwa masyarakat inginkan pemimpin yang bersih. Itu kehendak rakyat tapi pengamat tidak pernah bicara soal itu," kata  Rudi.
Rudi terus melayangkan kritik terhadap lawan politiknya yang menyebut diri sebagai pasangan peduli rakyat. "Katanya pemimpin peduli rakyat tapi rakyatnya miskin. Peduli rakyat yang mana dimaksud," sindirnya.
Ketua DPC Gerindra Makassar, Nadhan Yusuf menyatakan kader Gerindra di Makassar bertekad memberi sumbangsih suara pada pasangan ini dengan maksimal. "Target pesimis kita di Makassar adalah 25 persen. Kalau optimisnya tentu mencapai 30 persen," kata Nadhan.
Dia beralasan, pasangan yang diusung Gerindra dan koalisi nonparlemen ini adalah figur yang memiliki karakter pedulu masyarakat bawah, masyarakat miskin, dan visi misinya juga berorientasi pada pembangunan masyarakat miskin.

Kecam Gowa
Ditemui sebelum melantik pengurus PAC Panakkukang dan Manggala, Rudi meluapkan kekecewaannya atas sikap aparat pemerintahan di Gowa, yang menghalangi dirinya menggunakan lapangan untuk menggelar aktivitas. Rudi ternyata mendapat pelarangan menggunakan lapangan di Biring Bulu dalam rangka pelantikan pengurus PAC Minggu lalu.
"Kalau partai tdk diberi ruang bergerak, khawatir Gowa tidak bisa  maju. Saya harap bupati, camat, kepala desa jangan arogan lah. Yang benar saja kita dilarang gunakan lapangan untuk menggelar acara partai. Lapangan itu milik rakyat bukan milik pemerintah," urai Rudi dengan nada kesal.
Akibat ulah aparat pemkab Gowa ini, Rudi terpaksa melantik pengurus PAC Gerindra Biring Bulu di pinggil jalan. Rudi mengaku tidak memahami alasan dirinya atau partainya dilarang menggunakan lapangan, padahal dia tidak pernah melarang pihak lain di Sinjai.
"Untungnya, akses jalan yang kita pakai pinggirannya melantik pengurus PAC Biringbulu jelek, sehingga arus lalu lintas tidak terganggu. Kalau saja jalannya bagus dan padat lalu lintas, akses jalan pasti terganggu," sebut Rudi. (hamsah umar)

Annar Incar Koalisi Nonparlemen

MAKASSAR, FAJAR--Geliat pilwalkot Makassar kembali terasa setelah adanya kepastian dari Kementerian Dalam Negeri, dan KPU Makassar mengenai jadwal pilwalkot yang tetap digelar 2013 mendatang.
Sejumlah calon wali kota yang tadinya mengendurkan aktivitas menghadapi pilwalkot, kembali bergerak untuk menggalang simpati masyarakat termasuk kendaraan yang akan digunakan. Salah satunya adalah Salahuddin Sampetoding alias Dg Annar.
Calon wali kota Makassar ini mulai intens membangun komunikasi dengan koalisi nonparlemen. Bahkan, kemarin cawali ini sempat diagendakan melakukan pertemuan dengan koalisi nonparlemen, tapi karena ada lain hal, agenda pertemuan tersebut batal digelar. Kendati, komunikasi Annar dengan koalisi sudah sangat intens.
Koordinator Koalisi Nonparlemen Sulsel yang juga Ketua Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Sulsel, Saelan Mokamembenarkan upaya Annar merapat ke koalisi nonparlemen. "Kita sudah membicarakan untuk melakukan pertemuan, bahkan hari ini (kemarin) sempat kita agendakan, tapi karena da kendala sehingga belum sempat digelar," kata Saelan, Selasa, 23 Oktober.
Di Makassar, beberapa partai nonparlemen dikabarkan sudah intens melakukan pertemuan untuk menyambut tokoh yang akan melirik koalisi ini. Senin lalu, partai nonkursi di DPRD Makassar ini melakukan pertemuan di Hotel Trisula.
Beberapa pimpinan partai yang hadir dalam pertemuan itu seperti PPI, PIB (PKBIB), PPNUI, PIS, PDP, Kedaulatan, PKPB, PPPI, Burtuh, Barnas, PNBK, PMB, Partai Merdeka, Nasrep, PPD, dan Pelopor. Persentase suara parpol nonparlemen ini mencapai 20 persen.
Menghadapi pilwalkot Makassar ini, koalisi nonparlemen utamanya yang tergabung dalam partai pengusung Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) bertekad tetap solid mengusung calon di semua daerah yang menggelar pilkada. "Kita sudah ada kesepakatan bahwa pengusung Garuda-Na di pilgub akan tetap bersatu untuk bisa mengusung calon di Makassar," lanjutnya. (hamsah umar)